Rabu, 01 Juli 2009

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

BELAJAR DARI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TEMPO DOELOE
Oleh Suparlan *)
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran(James Thurber)
Siapa yang tidak dapat memberikan lebih banyak daripada yang ia terimaadalah nol besar dan telah lahir dengan sia-sia(Multatuli)
Semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan,pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat, dan warga negara yang selama ini terabaikan, perlu mendapat prioritas dalam reformasi(Mohammad Surya, Ketua Umum PB PGRI)
Pertama-tama penulis perlu mengucapkan terima kasih kepada almarhum Dedi Supriadi yang telah berhasil menjadi editor penulisan buku Guru di Indonesia, yang penulisan buku itu didukung sepenuhnya oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Di dalam buku itu telah dibahas cukup lengkap tentang sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan era reformasi. Tulisan Dedi Supriadi dalam bab pendahuluan buku itu telah mengingatkan kembali keinginan penulis untuk mempelajari tentang kaitan antara masalah rendahnya mutu pendidikan di negeri tercinta ini dengan kebijakan pendidikan yang telah diambil selama ini.
Mungkinkah kebijakan pendidikan di negeri ini salah arah dan sasaran? Itulah pikiran-pikiran yang kadang muncul di benak penulis sejak lama. Bahkan sejak penulis berada di Malaysia hampir selama lima tahun dengan banyak informasi tentang ragam kebijakan pendidikannya.
Dua macam kutub kebijakan pendidikan
Dedi Supriadi telah mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan yang pernah diambil pada setiap masa selalu diharapkan pada dua kutub yang berlawanan. Pertama, kebijakan pendidikan elitis. Kebijakan pendidikan elitis adalah kebijakan yang arah dan sasarannya terbatas untuk kepentingan orang-orang yang terbatas, misalnya kaum priyayi. Hal itu diambil karena berbagai macam pertimbangan. Mungkin pertimbangann dana, mungkin aspek teknis pelaksanaan, aspek politis, dan aspek lainnya. Kebijakan tentang Sekolah Rendah pada masa kolonial, sebagai contoh, lebih diperuntukkan bagi kaum priyayi, bukan untuk semua rakyat pribumi (inlander). Melalui kebijakan inilah Ki Hajar Dewantara memperoleh kesempatan dapat bersekolah di ELS, atas jasa baik Tuan Abendanon. Kebijakan ini telah dipertanyakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang ketika itu masih berumur sekitar 7 tahun. ”Mengapa Sariman (teman bermain Ki Hajar Dewantara) tidak dapat ikut sekolah, Ayahanda?”, tanya Suwardi Suryaningrat kepada Ayahanda. ”Sariman itu orang kebanyakan. Jadi ia tidak boleh bersekolah seperti kamu”, begitulah kira-kira jawab RM. Suryaningrat kepada putranya Suwardi. Meski akhirnya Ki Hajar Dewantara masuk juga ke sekolah itu bersama dengan anak orang-orang Belanda, dalam benaknya terbesit rasa ketidakadilan. Ki Hajar Dewantara bersumpah untuk membantu pendidikan Sariman dan rakyat jelata seperti Sariman, dan janji itulah yang telah terwujud dengan Perguruan Taman Siswa, dan sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
Ya, kebijakan pendidikan seperti itulah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan elitis. Ketika itu, Belanda tidak mau repot secara teknis operasional mengurus banyak penduduk pribumi yang 100% buta huruf. Belanda ketika itu juga tidak mau membelanjakan uang yang banyak untuk itu, meskipun uang itu mereka telah peras dari bumi tumpah darah orang-orang pribumi.
Kedua, kebijakan pendidikan populis, yakni kebijakan yang arah dan peruntukannya bagi rakyat banyak. Sebagian orang Belanda di Indonesia saat itu pun banyak yang menginginkan adanya kebijakan pendidikan yang populis. Bahkan seorang keturunan Belanda bernama Multatuli sangat geram dengan sikap Belanda yang hanya mengambil kebijakan untuk kaum priyayi. Multatuli mengetahui bahwa kekayaan yang telah diperas dari bumi Nusantara sudah demikian besarnya. Tetapi, masih sangat sedikit yang telah dikeluarkan untuk mereka. Itulah sebabnya Multatuli menyatakan dengan geram bahwa ”Siapa yang tidak dapat memberikan lebih banyak daripada yang ia terima adalah nol besar dan telah lahir dengan sia-sia”. Kritik terhadap kebijakan pendidikan yang elitis, dan ditambah dengan kritik terhadap rencana peringatan Hari Ulang Tahun Ratu Belanda, telah melahirkan kebijakan yang lebih moderat, yakni Politik Etis, atau Politik Balas Budi. Salah satu pemrakarsa kebijakan seperti itu adalah Van Deventer dengan Triloginya, yakni (1) irigasi, (2) migrasi, dan (3) edukasi. Kebijakan seperti ini dikenal dengan kebijakan pendidikan moderat.
Dalam konsep, kebijakan pendidikn ini sangatlah bagus. Tetapi dalam praktik niat baik ini kenyataannya juga tetap mengarah kepada kepentingan Belanda. Kebijakan itu punya latar belakang untuk dapat mengeruk kekayaan lebih besar lagi. Kebijakan irigasi, ternyata juga hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Kita tahu, Belanda memang ahli dalam bidang irigasi ini. Dam besar dibangun, saluran primer dan sekunder dibangun. Tetapi, itu semua tidak lain juga untuk kepentingan agar Belanda dapat memperoleh keuntungan besar dalam usaha perkebunannya. Kebijakan migrasi juga demikian. Banyak orang-orang Jawa yang telah dipindahkan ke daerah perkebunan karet milik Belanda, seperti ke Sumatera, bahkan banyak pula yang dipindahkan ke Suriname, dan daerah lainnya. Meski ada sedikit manfaat bagi rakyat, keuntungan besarnya tetap mengalir ke pihak Belanda. Sama halnya dengan kebijakan edukasi. Belanda akhirnya juga membuka beberapa sekolah khusus untuk kaum pribumi.
Apakah Belanda benar-benar akan mencerdaskan mereka? Oh, tidak. Tidak. Sekali-kali tidak!. Anak-anak pribumi yang disekolahkan ternyata hanya untuk kepentingan Belanda, yakni menjadi pegawai rendahan yang harus dapat mengabdi untuk kepentingan Belanda. Ada manfaatnya bagi Nusantara memang. Akhirnya, banyak tokoh perjuangan kemerdekaan yang ternyata lahir di sini. Putra Nusantara yang lulus dari pendidikan Belanda, ternyata memiliki hati nurani yang membela ibu pertiwi. Merekalah yang telah melahirkan organisasi-organisasi pembela kemerdekaan, seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Ki Hajar Dewantara, yang kemudian bahu-membahu dengan semua elemen perjuangan bangsa yang lainnya telah berjuang dengan gigih untuk kemerdekaan Indonesia.
Mekanisme Kelahiran Kebijakan Pendidikan
Dari kebijakan pendidikan pada zaman kolonial itu, kita dapat menarik pelajaran bahwa kelahiran kebijakan selalu melalui mekanisme sebagai berikut:
Pertama, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan politik dan sekaligus sebagai kebijakan publik
Kebijakan pendidikan seyogyanya memang harus menjadi keputusan pihak pemerintah dan wakil rakyat yang duduk di DPR. Mereka adalah wakil rakyat, yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, terjadilah proses pro dan kontra terhadap kebijakan yang diajukan pemerintah. Kecenderungannya akan muncul kebijakan elitis atau kebijakan populis, atau perpaduan antara keduanya. Dengan argumentasinya masing-masing, para politisi akan membahas rancangan kebijakan yang diajukan oleh pemerintah dan memberikan persetujuan atau menolaknya.
Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemennya masing-masing mengajukan kebijakan dalam Renstra yang telah disusun oleh para pejabat birokrasi dan teknokrasi. Bahkan pokja Resntra telah dibentuk untuk menyusun berbagai kebijakan pendidikan yang akan diambil untuk periode tertentu. Bahkan sebelum era otonomi daerah, acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selalu digelar untuk memperoleh masukan yang bersifat ’bottom up” untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan rakyat banyak. Jadi, kebijakan itu juga merupakan kebijakan untuk rakyat banyak atau kebijakan publik. Mengingat proses perumusan kebijakan memang memerlukan proses yang cukup panjang, maka proses ini harus dilakukan jauh sebelum rumusan kebijakan itu dituangkan dalam dokumen resmi yang akan diluncurkan.
Kedua, kebijakan pendidikan terlahir dari pemikiran cemerlang para pejabat birokrasi dan teknokrasi
Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan itu memang lahir dari buah pemikiran. Bahkan dari buah perenungan yang mendalam. Tetapi, karena pemikiran orang banyak biasanya akan lebih baik dari pemikiran seseorang, maka proses perumusan kebijakan biasanya dihasilkan dari kerja Kelompok Kerja, atau dari kegiatan Rapat Kerja Nasional, atau kerja keras tim ahli yang dibentuk untuk itu. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk satu Task Force untuk menyusun program ”Smart School” atau ”Sekolah Bestari”, yang sejak tahun 1997 program itu telah menjadi kenyataan.
Ketiga, kebijakan pendidikan itu memiliki arah dan tujuan yang transparan.
Sudah barang tentu, kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah sebagai kebijakan publik selalu harus dikonsultasikan dengan publik melalui uji publik yang memadai. Arah dan tujuan kebijakan itu juga harus transparan. Tidak boleh ada udang dibalik batu, seperti yang terjadi dengan kebijakan Triloginya Van Deventer tempo dulu. Sebagai kebijakan publik yang transparan, pelaksanaan kebijakan itu, bagaimana proses dan hasilnya, darimana anggaran dan untuk apa digunakan, juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan pula. Inilah hakikat masyarakat madani yang diharapkan. Transparansi, demokratis, dan akuntabelitas pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi ciri utama pemerintahan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat.
Keempat, kebijakan pendidikan harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
Kebijakan pendidikan harus menjadi rujukan setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh semua jajaran di lingkungan departemen. Tidak boleh ada satu pun program dan kegiatan yang tidak bersumber dari kebijakan yang telah disepakati bersama. Bahkan, seharusnya rambu-rambu program dan kegiatan memang harus telah tampak dengan jelas dalam Renstra yang telah ditetapkan. Konsekuesni dan konsistensi pelakasanaan kebijakan tampak dalam program dan kegiatan, anggaran yang disediakan, serta pelaksanaannya. Kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi kemudian tidak disediakan anggarannya, sama saja dengan membunuh janin dalam rahim sang ibunda.
Akhir Kata
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Demikian penegasan James Thurber, untuk mengakhiri tulisan singkat ini. Masa lalu tidak untuk disesali, tetapi untuk dijadikan bahan pelajaran (lesson learned) untuk menatap dan menghadapi masa depan dengan penuh keberanian. Apakah kebijakan pendidikan kita dewasa ini telah dirumuskan dengan arah dan tujuan yang jelas? Kita harus dapat menilainya secara jernih, kemudian menyempurnakan jika ada kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, sebuah tim ahli yang kuat dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Pertanyaan tentang apakah masalah pendidikan kita sebagian disebabkan oleh mekanisme kelahiran kebijakan yang tidak on the right track, hanya tim kerja yang harus menjawabnya. Mudah-mudahan.
*) E-mail: http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/post?postID=yU62fnxCAE_Eoh1DVW6E8TZPllIMzkSTkbCLOrwjJ0tWCrP20vtTDmRV_8LHHJOX__e_36tbOCCKsw. Website: http://www.suparlan.com/.








Pendidikan Indonesia Alami Proses Involusi

Pendidikan Indonesia tengah mengalami proses involusi dan bergerak tanpa arah yang jelas. Dari hari ke hari manusia yang terlibat dalam pendidikan bukannya tumbuh kian cerdas, tetapi mutunya semakin menurun meski input fasilitas fisiknya terus bertambah. Ketidakjelasan arah pendidikan itu menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak kompetitif lagi dibandingkan dengan pencapaian negara-negara lain, bahkan di wilayah Asia Tenggara sekalipun."Kebijakan pendidikan kita tidak pernah jelas. Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan yang elite eksklusif dengan kurikulum elitis yang hanya bisa ditangkap oleh 30 persen anak didik," kata Dr Mochtar Buchori, mantan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta, Jumat (3/9).Keprihatinan terhadap pendidikan Indonesia yang bergerak tanpa arah yang jelas, kegagalan perguruan tinggi yang diunggulkan di dalam negeri berkompetisi di tingkat global dan regional, bahkan pencapaian kuantitatif pendidikan Indonesia yang mulai dikejar negara-negara kecil, yang selama ini tidak diperhitungkan, muncul pula dalam diskusi panel ahli yang diselenggarakan redaksi Kompas baru-baru ini.Liputan pendidikan sejumlah wartawan Kompas ke sejumlah negara yang dimuat dalam rubrik Fokus hari ini makin mengukuhkan keprihatinan itu.Dr Francis Wahono, aktivis organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan di masyarakat bawah, mengemukakan, apabila proses involusi yang tengah terjadi dalam pendidikan di Indonesia dibiarkan terus berlangsung, dalam kurun waktu tujuh sampai sepuluh tahun mendatang Indonesia akan menjadi bangsa paria di kawasan Asia Tenggara. "Kinerja sektor pendidikan kita sungguh mengenaskan. Indeks pembangunan manusia (HDI), yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-111, mencerminkan betapa miskinnya pemikiran dan kacaunya penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air," kata Wahono.Salah kaprahStaf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Ace Suryadi mengatakan, investasi pendidikan yang dilakukan sejak pemerintahan Soeharto telah salah kaprah. Perluasan pendidikan tanpa memerhatikan mutu-seperti pada masa Orde Baru-jika dilanjutkan hanya akan menabrak batu. Menurut Ace, sejak reformasi bergulir sampai sekarang belum ada restrukturisasi program pendidikan yang berarti. Penambahan dana pendidikan saja, jika tanpa diikuti restrukturisasi dalam proses pembangunan pendidikan, tak akan banyak memperbaiki situasi pendidikan di Indonesia."Dari dulu sampai sekarang, kebijakan pendidikan kita masih terlalu umum. Belum ada kebijakan besar dalam pendidikan, misalnya untuk mengejar keunggulan sampai tahun 2020," kata Ace.Menurut Buchori, sistem pendidikan yang diberlakukan saat ini merupakan kelanjutan dari sistem yang bersifat elitis eksklusif. Kurikulum hanya bisa diikuti oleh 30 persen dari peserta didik, sedangkan 70 persen lainnya tak bisa mengikuti. Ketika jumlah yang 70 persen itu dipaksakan terus mengikuti, terjadi pengatrolan-pengatrolan dan sebagainya, yang merusak nilai-nilai pendidikan.Untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik dan bersifat massal, lanjut Buchori, sistem itu harus diubah. Pendidikan dibagi menjadi dua jalur: jalur anak-anak berbakat dan jalur untuk mereka yang memiliki kemampuan rata-rata. Untuk menopang kemajuan suatu negara, tambahnya, perlu diciptakan kelompok ilmuwan yang elitis tetapi bersifat inklusif. Suatu kelompok kecil orang-orang yang sangat pintar yang tidak arogan, peduli pada nasib orang lain, dan punya semangat egaliter. Pada lapisan lainnya adalah kelompok profesional yang andal dan masyarakat kebanyakan yang melek huruf dalam arti luas."Untuk menciptakan lapisan elite yang unggul memang perlu dibentuk lembaga-lembaga pendidikan yang elitis, tetapi juga memiliki semangat egaliter. Jadi, jangan terlalu berlebihan, sampai menyediakan fasilitas pacuan kuda dan lain- lainnya. Sikap berlebih-lebihan itu yang menimbulkan kesan bahwa pendidikan hanya untuk orang-orang kaya," katanya.Salah arahGuru besar bidang linguistik Prof Dr Soenjono Dardjowidjojo mengemukakan, banyak kebijakan pendidikan di Indonesia yang salah arah. Akan tetapi, menurut dia, dalam membangun pendidikan tidak perlu terlalu menyalahkan dan menggantungkan diri pada pemerintah. Di Amerika Serikat pun, kata Soenjono yang pernah memimpin sebuah jurusan di Universitas Hawaii, perguruan tinggi yang unggul justru perguruan tinggi swasta."Untuk mengembangkan pendidikan, kita tidak bisa bergantung pada dana pemerintah. Biarkan tumbuh universitas- universitas swasta yang dikelola seperti perusahaan atau industri. Lembaga pendidikan memang harus dikelola seperti badan usaha. Asalkan dijamin bahwa keuntungannya akan dikembalikan untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan itu," katanya. (wis)Sumber: Harian Kompas, 4 September 2004.







Jakarta, kompas - Dampak kebijakan pendidikan nasional yang dibuat pemerintah sering kali tak diperhitungkan jauh ke depan. Hal itu lebih karena kebijakan pendidikan nasional lebih didasarkan pada kepentingan politik pemerintah saat itu daripada untuk kepentingan pendidikan berkualitas bagi anak bangsa.
“Karena pendidikan itu lebih bergantung pada struktur kekuasaan yang ada, maka kemajuan pendidikan bangsa ini juga sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah. Jika komitmen politik itu rendah, ya, pendidikan kita tidak akan berubah. Akan terus jauh ketinggalan dari negara-negara lain,” kata tokoh pendidikan HAR Tilaar di Jakarta, Selasa (7/8).
Tilaar menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan Indonesia dewasa ini dalam acara Principal’s Chat 2007 yang digelar Bina Nusantara (Binus) International. Acara ini merupakan forum diskusi tahunan antara Binus International dan guru serta kepala SMA di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Menurut guru besar (emeritus) Universitas Negeri Jakarta ini, kuatnya kepentingan politik dalam kebijakan pendidikan nasional itu bukan saja bisa dilihat dari bergonta-gantinya kebijakan pendidikan setiap kali pemerintahan selesai. Ini mengingat, banyak kebijakan pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal juga tidak didukung dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dalam situasi pembelajaran di sekolah dan masyarakat Indonesia.
Sebagai contoh, kebijakan ujian nasional (UN) yang sampai sekarang masih kontroversial, menurut Tilaar, bukanlah kebijakan yang sangat strategis untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan di Indonesia. Namun, kebijakan itu terus dipaksakan tanpa melihat dampaknya jauh ke depan bagi proses pendidikan secara menyeluruh.
HAR Tilaar mengatakan bahwa dalam perkembangan zaman yang sangat cepat dewasa ini, kebijakan pendidikan Indonesia memang tepat diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Apalagi jika melihat dari laporan UNDP tahun 2006, yang menempatkan indeks pembangunan manusia Indonesia di peringkat ke-108 dari 177 negara.
Sayangnya, peningkatan mutu itu sering kali dicapai dengan kebijakan yang tidak berakar dari guru, kepala sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Akibatnya, pemerintah masih terus saja berjalan dengan kebijakan yang coba-coba dan berganti-ganti.
Hanya berdasarkan asumsi
Kebijakan-kebijakan pendidikan maupun praksis pendidikan berdasarkan pada asumsi yang kurang jelas, bukan berdasarkan situasi belajar dan pembelajaran anak Indonesia. “Kita memang bisa belajar dari sumber-sumber ilmu pengetahuan dari bangsa- bangsa yang lain. Akan tetapi, semua itu tetap perlu dicek dan divalidasi dalam situasi konkret di dalam masyarakat Indonesia,” kata Tilaar.
Kebijakan nasional yang juga mendapat sorotan Tilaar adalah upaya meningkatkan profesionalisme guru dan pelaksanaan Kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Tilaar, kebijakan ini merupakan upaya yang baik dalam pelaksanaan reformasi pendidikan di Tanah Air. Namun, sering kali pemerintah tidak juga belajar dari masa lalu, dengan mengambil kebijakan yang tergesa-gesa, tanpa persiapan.
“Seharusnya peluncuran suatu kurikulum baru perlu dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Selain persiapan gurunya, juga sarana-sarana penunjang lainnya. Akan tetapi, seperti juga perubahan-perubahan kurikulum nasional sebelumnya, kedatangan KTSP ini merupakan suatu surprise sehingga menimbulkan kegamangan pada guru di lapangan,” kata Tilaar.
Dalam penyesuaian kurikulum dengan tuntutan lokal yang menjadi jiwa KTSP, ternyata soal muatan lokal hanya dialokasikan dua jam pelajaran. Seharusnya muatan lokal yang bukan dalam pengertian sempit itu merupakan roh dari keseluruhan KTSP. Dengan kata lain, seluruh mata pelajaran haruslah disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan.
Anton, salah satu guru SMA swasta di Jakarta, mengatakan bahwa para pendidik sering kali dibingungkan dengan kebijakan pemerintah yang sering kali berubah-ubah. Di satu pihak ada upaya untuk bisa memberikan keleluasaan bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, tetapi di lain pihak mereka tidak pernah dipersiapkan dengan kebijakan baru yang akan diterapkan. (ELN)
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0708/08/humaniora/3750060.htm, Rabu, 08 Agustus 2007
August 8th, 2007 by susuwongi in Berita Lain Lain


KEBIJAKAN PENDIDIKAN TNPA DISKRIMINASI
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA
A. PENDAHULUAN
Pada prinsipnya pendidikan merupakan bentuk kesadaran masyarakat yang ingin meningkatkan peradabannya, sehingga mereka menguasai ilmu pengetahuan dan mempunyai jati diri. Peran serta masyarakat di bidang pendidikan sejak semula sudah terlihat, baik melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, Persis, Al-Khairat di Gorontalo dan Sulawesi Tengah, Al-Washliyah di Sumatera, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Taman Siswa, MKGR, Kosgoro dan masih banyak lagi yang kontribusinya sangat nyata terhadap pendidikan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka tidak mungkin Pemerintah mampu mengemban tugasnya dengan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sinilah dibutuhkan adanya dialektik akrab antara pemerintah dan masyarakat.
Saat ini kita telah memiliki perangkat perundang-undangan yang cukup baik, dan bisa dijadikan acuan dasar bagi peningkatan mutu pendidikan nasional, di antaranya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bahkan, kita juga sudah memiliki payung hukum untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi serta kesejahteraan para pendidik kita, yakni UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Untuk mewujudkan apa yang digariskan dan diamanatkan dalam berbagai perangkat peraturan tersebut, kita memerlukan strategi dan perencanaan yang matang dan didasarkan pada analisis yang benar-benar obyektif terhdap kondisi pendidikan kita saat ini. Salah satu yang diupayakan Pemerintah adalah dengan memperbarui Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nasional, yang diharapkan bisa menjadi rujukan pelaksanaan program-program pendidikan dalam beberapa tahun mendatang. Muaranya adalah pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
B.Garis Besar Renstra Pendidikan Nasional
Renstra Pendidikan Nasional Tahun 2006 dilandaskan pada visi: “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Adapun misi yang dilakukan untuk merealisasikan visi tersebut adalah:

mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
Dasar-dasar dari visi dan misi tersebut dimuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bab I tentang Ketentuan Umum. Dari UU tersebut kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan manusia berkualitas adalah manusia seutuhnya. Pengertian ini berbeda dengan paradigma klasik yang menganggap manusia sebagai tenaga kerja alat yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan tuntutan-tuntutan akumulasi modal dalam sistem ekonomi kapitalis. Bukan semacam ini paradigma pendidikan yang kita kembangkan. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa output pendidikan kita jika kita menggunakan paradigma klasik tersebut.
Pendidikan yang kita kembangkan adalah pendidikan yang memiliki empat segi yaitu: olah kalbu, olah pikir, olah rasa dan olahraga. Olah kalbu adalah pendidikan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehingga peserta dididik memiliki kepribadian yang unggul. Ini adalah aktualisasi dari potensi hati manusia dan merupakan bagian pendidikan yang paling mendasar dan paling penting. Dalam istilah pendidikan, hal itu termasuk merupakan aspek afeksi. Dalam keyakinan agama kita –berdasarkan sebuah riwayat hadits dari Imam Muslim– dijelaskan bahwa, semua perbuatan (amal) berangkat dari kualitas niat. Pendidikan afeksi adalah bagaiamana membangun manusia berhati baik dan prakarsanya menjadi baik, karena didasarkan pada niat baik pula. Niat yang baik dan postif akan bisa menjadikan manusia bersifat produktif. Inilah yang dalam istilah populer saat ini disebut dengan kecerdasan spiritual.
Olah pikir berarti membangun manusia agar memiliki kemandirian serta menguasi ilmu pengetahun dan teknologi. Olah pikir berorientasi pada pembangunan manusia yang cerdas, kreatif dan inovatif. Olah rasa bertujuan menghasilkan manusia yang apresiatif, sensitif serta mampu mengekspresikan keindahan dan kehalusan. Ini sangat penting, karena tidak ada rasa syukur manakala kita tidak memiliki apresiasi terhadap keindahan dan kehalusan. Ini merupakan bagian terpenting dari potensi kehidupan manusia. Aspek ini pula yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kita merasakan kegagalan dalam mendidik para pelajar kita. Salah satu dampaknya adalah bahwa kita tidak terbiasa untuk memberikan apresiasi kepada orang lain dan mudah dihasut serta berprilaku destruktif. Sedangkan olah raga merupakan proses pembangunan manusia sehingga bisa menjadikan dirinya sebagai penopang bagi berfungsinya hati, otak dan rasa.
Oleh sebab itu, orientasi pendidikan yang memiliki paradigma manusia seutuhnya sebagaimana disebutkan di atas adalah sejalan dengan konsep insan kamil. Pendidikan yang ingin kita bangun adalah pendidikan yang menciptakan manusia yang “arif” seperti para Nabi; “cerdas” seperti Einsten; dan “kuat” seperti Mike Tyson. Jadi, UU Nomor 20 tentang Sisdiknas itu pada dasarnya sangat islami.
Misi perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu sejalan dengan prinsip pendidikan UNESCO, “education for all”. Islam juga mengajarkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Islam bahkan mengajarkan bahwa kewajiban belajar tidak hanya pada usia 7-15 tahun saja, tetapi sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan QS. Alu Imran, 3 : 191 yang berbunyi “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi : “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”. Itulah cermin manusia seutuhnya yang menggunakan hati dan pikirannya untuk selalu berdzikir kepada Allah, bertafakkur mengamati alam semesta, sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuk main-main, tetapi dengan tujuan yang amat tinggi dan mulia yaitu tujuan kehidupan manusia yang tidak berhenti di dunia ini saja. Oleh sebab itu, ayat-ayat selanjutnya berisi do’a agar diberi petunjuk oleh Allah dan selalu ditempatkan pada jalan yang benar dan diridlai-Nya.
Alam semesta dan kehidupan di dalamnya merupakan lembaga pendidikan bagi manusia yang pada akhirnya mengelompokkan manusia ke dalam dua golongan. Ada yang sukses meraih kelulusan, sehingga menjadi manusia yang berbahagia mendapat surga dan ada yang tidak berhasil, sehingga menjadi penghuni neraka. Hidup adalah wahana pendidikan dari Tuhan yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran dan pengujian. Di sinilah kita bisa memahami mengapa menuntut ilmu diwajibkan dalam Islam.
Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sehingga mereka sendiri merubah apa yang ada di dalam dirinya. Termasuk yang ada di dalam diri manusia adalah hati, fikir, rasa dan raga. Maka, tepat sekali jika pada amandemen tahun 2000 terhadap UUD 1945 disebutkan bahwa, pendidikan adalah hak asasi manusia, dan pada amandemen tahun 2002 terhadap UUD 1945 disebutkan bahwa, tanggung jawab negara dalam pendidikan diwujudkan dalam APBN sekurang-kurangnya 20%. Ini merupakan keputusan yang bisa disebut lompatan quantum, karena diambil pada saat negara sedang mengalami kesulitan ekonomi dan keuangan. Akan tetapi memang itu harus dilakukan jika kita mengharapkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini. Amandemen UUD tersebut ini kemudian ditindaklanjuti dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang sangat islami. Meskipun hasilnya tidak bisa kita lihat sekaligus, akhir-akhir ini kita melihat geliat yang begitu tinggi di masyarakat untuk memajukan pendidikan. Akhir-akhir ini, misalnya, banyak pesantren yang membuka pendidikan formal, dan itu akan dapat dilihat hasilnya 10-15 tahun mendatang.
Oleh sebab itu, pendidikan nasional harus diarahkan pula untuk bagaimana membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa. Dengan cara inilah kita bisa melihat apa sesungguhnya yang kita miliki saat ini dan bagaimana melakukan upaya terus menerus untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak bangsa kita. Pendidikan sendiri sebagaimana pengertiannya yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari peningkatan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan; profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan; serta upaya untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam konteks otonomi dan negara kesatuan.
Dengan demikian, maka ada tiga pilar kebijakan dan prioritas untuk pencapaian sasaran dalam pendidikan nasional, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daua saing; dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Inilah yang direncanakan dan akan dilakukan melalui kerjasama sinergis antara Depdiknas RI, Depag RI dan tentunya juga masyarakat.
Pemerataan dan perluasan akses terkait masalah-masalah pendidikan yang kita temukan di masyarakat saat ini. Pemerintah saat ini sedang menyusun program agar pemerintah daerah (Pemda) ikut serta memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberadaan sekolah yang telah menerima dana BOS di kota-kota di daerah saat ini, memang sulit sekali untuk menggratiskan biaya pendidikan kepada peserta didiknya. Sebagai contoh, SD Muhammadiyah di Suragaya mempunyai RAPBS tiap tahun sebesar Rp. 500.000.000,-, sedangkan dana BOS yang mereka terima hanya sebesar Rp. 250.000.000,-. Begitu juga madrasah-madrasah Maarif unggulan dengan siswa yang tinggal di asrama dan dengan pelayanan yang memadai, tentu akan kesulitan untuk menggratiskan biaya pendidikan. Tapi, dengan adanya dana BOS, paling tidak pungutan kepada siswa agak menurun, tidak sebesar sebelumnya. Akan tetapi, pernah juga ditemukan sekolah di sebuah desa terpencil yang memang betul-betul menggratiskan biaya pendidikan. Di Yogyakarta, dijumpai beberapa sekolah yang sudah dapat menggratiskan biaya. Bahkan di Jawa Timur, Pemda mampu memberikan tambahan biaya sebesar Rp. 10.000,- persiswa, sehingga biaya pendidikan semakin ringan.
Berkaitan dengan sarana dan pra sarana, Depdiknas RI telah menandatangani MoU untuk rehabilitasi gedung sekolah dengan Pemda, dengan komposisi tanggungan 50% pusat dan 50 % daerah. Prioritas Pemerintah adalah daerah pedesaan.
Masalah lainnya juga berkaitan dengan angka buta aksara di Indonesia yang pada tahun 2006 ini mencapai 8,3 persen. Pada tahun 2004 tercatat 10,6. Pemerintah berencana menuntaskan pemberantasan buta aksara, sehinga pada tahun 2008 mencapai 5,0 persen. Daerah buta aksara terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat, dan Banten. Yogyakarta Bali, NTB dan NTT termasuk tinggi. Mengingat Jawa Timur merupakan basis Ma’arif yang cukup besar, maka Pemerintah benar-benar menginginkan adanya kerjasama yang kuat dengan NU untuk menuntaskan pemberantasan buta aksara dan penyukesesan wajar dikdas.
Angka buta aksara perempuan adalah dua kali lipat dari laki-laki. Namun ada fenomena menarik di sini. Di Madura, ada seorang perempuan cantik dan kaya, tetapi buta aksara. Ironisnya, kalau disuruh membaca “duit”, dia mengerti. Biasanya, buta aksara identik dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Inilah yang harus kita berantas, sejalan dengan amanat QS. al-Ma’un, yakni memberdayakan orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan Nasional sudah menandatangani MoU dengan organisasi-organisasi perempuan termasuk Muslimat NU dan Aisyiyah untuk penanganan buta aksara. Khusus kedua organisasi tersebut, Depdiknas memberikan kesempatan untuk berdakwah di kalangan akar rumput.
Secara keseluruhan, kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan meliputi:
Pendanaan satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar (wajar).
Perluasan akses Wajar Dikdas 9 tahun di sekolah/madrasah, termasuk di pesantren salafiyah, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, serta satuan/program pendidikan nonformal
Perluasan akses Wajar Dikdas 9 tahun di SLB dan sekolah inklusif
Pengembangan sekolah wajar layanan khusus bagi daerah terpencil/kepulauan yang berpenduduk jarang dan terpencar
Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan pelaksana program wajar
Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan pelaksana program wajar
Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia di atas 15 tahun
Perluasan akses pendidikan melalui ICT dan TV Edukasi
Perluasan pendidikan kecakapan hidup, termasuk bagi santri Pondok Pesantren
Perluasan akses SMA/MA/SMK/MAK dan SM terpadu
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/MA/MAK/SM Terpadu, SLB, dan PT
Peningkatan akses lulusan SMA/MA berprestasi/berbakat istimewa ke pendidikan lanjutan di PT Unggulan di dalam dan luar negeri
Perluasan akses PT/PTA
Pelaksanaan advokasi pendidikan yang responsif gender
Perluasan akses PAUD, termasuk TK, RA, BA, KB, TPA, TPQ
Kondisi saat ini dan target ke depan berkaitan dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bisa dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1
Indokator Kunci dan Target Pilar
Kebijakan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
SASARAN
INDIKATOR KUNCI
KONDISI DAN TARGET
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Perluasan Akses Pendidikan
APK Pra Sekolah
39,09%
42,34%
45,19%
48,07%
50,47%
53,90%
APM SD/Paket A/MI/SDLB
94.12%
94.30%
94.48%
94.66%
94.81%
95.00%
APK SMP/Paket B/MTs/SMPLB
81.22%
85.22%
88.50%
91.75%
95.00%
98.00%
APK SMA/SMK/Paket C/MA/SMALB
48.25%
52.20%
56.20%
60.20%
64.20%
68.20%
APK PT/PTA, termasuk UT
14.62%
15.00%
15.57%
16.38%
17.19%
18.00%
Prosentase Buta Aksara > 15 th
10.21%
9.55%
8.44%
7.33%
6.22%
5.00%
Pemerataan Akses Pendidikan
Disparitas APK PAUD antara kab dan kota
16.94
16.94
15.54
14.04
12.54
11.04
Disparitas APK SD/MI/SDLB antara kab dan kota
2.49
2.49
2.40
2.30
2.15
2.00
Disparitas APK SMP/MTs/SMPLB antara kab dan kota
25.14
25.14
23.00
19.00
16.00
13.00
Disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB antara kab dan kota
33.13
33.13
31.00
29.00
27.00
25.00
Disparitas gender APK di jenjang pendidikan Menengah
6,16
6,07
5,98
5,89
5,80
5,71
Disparitas gender APK di jenjang pendidikan tinggi
9,90
9,62
9,33
9,05
8,76
8,48
Disparitas gender persentase buta aksara
7.32
6.59
5.86
5,13
4.40
3.65
Adapun kebijakan untuk meningkatan mutu, relevansi dan daya saing dilakukan salah satunya dengan cara memberikan akses yang sama terhadap seluruh lembaga pendidikan untuk semua. Saat ini, telah ditandatangai Permendiknas RI yang menjangkau semua, bahkan pendidikan non formal dan informal untuk bisa ikut dalam perhelatan olimpiade. Target tahun depan dapat mengalahkan China sebagai juara umum dalam olimpiade fisika.
Selain itu, Depdiknas RI sementara ini tidak lagi membuka SMA tetapi SMK. Depag RI pun sebaiknya tidak membuka MA tetapi membuka MAK, kecuali di tempat-tempat tertentu yang memang masih sangat dibutuhkan. Sekolah dapat mengeluarkan sertifikat-sertifikat life skill, seperti komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab, akuntansi dan lain-lain.
Secara keseluruhan, kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing ini meliputi:

Pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota
Pengembangan SMA/MA/SMK/MAK berbasis keunggulan lokal di setiap Kab/Kota
Pengembangan satuan pendidikan berwawasan multikultural dan budaya sekolah berbasis nilai-nilai keagamaan
Pengembangan MA Keagamaan
Peningkatan kualitas proses pembelajaran pendidikan agama, ahklak mulia, dan kepribadian
Perluasan dan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan perpustakaan termasuk taman bacaan masyarakat
Pengembangan guru sebagai profesi
Pengembangan kompetensi dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
Penjaminan mutu secara komprehensif dan terprogram dengan mengacu kepada SNP
Implementasi dan penyempurnaan SNP oleh BSNP
Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi, termasuk pendidikan kedinasan
Peningkatan sarana dan prasarana satuan pendidikan
Pengembangan pembelajaran berbasis ICT dan TV, termasuk pada pendidikan nonformal serta pendidikan agama dan keagamaan
Akselerasi jumlah program studi vokasi, profesi, dan keagamaan
Peningkatan peran PT/PTA dalam pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan keterbelangkangan dalam rangka memecahkan masalah bangsa
Penyesuaian program pendidikan kedinasan dengan peraturan perundangan, serta peningkatan mutu dan relevansinya
Pengembangan kerjasama PT/ PTA dengan PT Unggulan Dalam dan Luar Negeri
Mendorong jumlah jurusan di PT/PTA agar masuk dalam 100 besar Asia atau 500 besar dunia atau berakreditasi OECD/Internasional
Peningkatan kepemimpinan dan enterpreneurship lulusan PT/PTA
Peningkatan mutu dan kompetensi lulusan PT/PTA, serta peningkatan akses lulusan ke lapangan kerja yang beragam
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen PT/PTA
Peningkatan intensitas dan kualitas penelitian di PT dan penyebarluasan hasilnya
Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI
Tabel 2
Indikator Kunci dan Target Pilar Kebijakan
Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
SASARAN
INDIKATOR KUNCI
KONDISI DAN TARGET
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Mutu dan Daya Saing Pendidikan
Rata-rata nilai UN SD/MI
-
-
-
-
5.00
5.50
Rata-rata nilai UN SMP/MTs
5.26
6.28
6.54
6.72
7.00
7.00
Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA
5.31
6.52
6.68
6.84
7.00
7.00
Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV
30%
30%
32%
34%
37.5%
40%
Dosen yg memenuhi kualifikasi S2/S3
50%
50%
55%
60%
65%
70%
Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
-
-
-
5%
20%
40%
Jumlah Prodi masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau akreditasi bertaraf OECD/Int.
-
1
3
4
5
10
Perolehan medali emas pd Olimpiade Internasional
13
15
17
19
20
20
Jumlah Paten yg diperoleh
5
10
20
30
40
50
Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional
-
-
50
85
120
155
Sekolah/Madrasah berbasis keunggulan lokal
-
100
400
700
1.000
1.333
Kenaikan Publikasi Internasional
5.0%
7.5%
10%
20%
30%
40%
Relevansi Pendidikan
Rasio Jumlah Murid SMK : SMA
30:70
32:68
34:66
36:64
38:62
40:60
APK PT vokasi (D2/D3/D4/Politeknik)
1.47%
1.50%
1.70%
1.80%
1.90%
2.00%
Rasio Jumlah mahasiswa Profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4
10%
10%
15%
17.5%
20%
20%
Persentase peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan.
5.0%
6.5%
8.6%
10.7%
12.8%
15.0%
Jumlah sertifikat Kompetensi yg diterbitkan
Jenjang Pendidikan Menengah
Jenjang Pendidikan Tinggi




75.000
40.000

100.000
50.000

125.000
60.000
Kebijakan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik diarahkan agar proses pendidikan bisa berjalan dengan pengelolaan yang profesional, tepat guna, akuntabel dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pendidikan baik secara institusional maupun prosesnya. Kebijakan ini meliputi:

Penataan regulasi pengelolaan pendidikan
Peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan KKN
Penyelesaian temuan-temuan pemeriksaan pengawas internal dan eksternal
Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh pengawas internal dan eksternal
Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh pengawas internal
Peningkatan SPI berkoordinasi dengan pengawas eksternal
Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksaan aparat pengawas internal
Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat
Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan
Peningkatan mutu manajemen dan layanan pendidikan
Peningkatan kualitas tata kelola melalui sistem ISO 9001:2000
Peningkatan kualitas tata kelola melalui aplikasi SIM
Peningkatan citra publik
Tabel 3
Indikator Kunci dan Target Pilar Kebijakan
Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik
SASARAN
INDIKATOR KUNCI
KONDISI DAN TARGET
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Governance dan Pencitraan Publik
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Disclaimer
Disclaimer
Wajar dg catatan
Wajar tnp syarat
Wajar tnp syarat
Wajar tnp syarat
Persentase temuan BPK ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa
1~0,5%
1~0,5%
1~0,5%
<0.5%




























IMPLIKASI PARADIGMA BARU PENDIDIKAN
TERHADAP MODEL PERENCANAAN PENDIDIKAN
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DI ERA OTONOMI DAERAH1
Oleh : Wasitohadi2
ABSTRAK
Era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam pendidikan, salah satunya adalah terjadinya perubahan arah paradigma pendidikan, termasuk dalam hal sistem perencanaan pendidikan di daerah. Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan.
Paradigma baru perencanaan pendidikan akan berimplikasi pada proses perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam era otonomi daerah, sistem perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota adalah bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, yaitu mendasarkan pada perencanaan partisipatif, di mana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pendidikan di daerah Kabupaten/Kota, diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam melakukan perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis, untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, berbagai perubahan lingkungan strategis harus diakomodasi dan diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis tersebut. Kemudian, perlu analisis situasi untuk mengetahui ”situasi pendidikan saat ini” dan ”situasi pendidikan yang diharapkan” menyangkut berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga kesenjangan dapat diketahui dan kebijakan substantif dan implementatif, program serta rencana kegiatan dapat dipikirkan secara integrated. Berhubung dengan itu, perlu sebuah pemikiran inovatif-kreatif mengenai model pembangunan sistem pendidikan yang terintegrasi, yang dapat meramu sekaligus mengakomodasi upaya peningkatan dan pencapaian berbagai kebijakan pendidikan yang ditargetkan secara bersama-sama, bukan secara parsial dan berurutan.
Kata kunci: otonomi, desentralisasi, paradigma baru pendidikan, perencanaan partisipatif, kebijakan pendidikan, model pembangunan sistem pendidikan yang terintegrasi.
1 Makalah ini adalah sebuah pemikiran awal yang dibuat dalam rangka Simposium Tahunan Penelitian Pendidikan 2008 di Jakarta, 11-14 Agustus 2008.
2 Mahasiswa S3 program studi Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Kini sedang mempersiapkan proposal disertasi tentang ”Refleksi Hubungan Paradigma Baru Pendidikan: Sistem dan Praksisnya (Kajian Kasus Pendidikan SD di Kota Salatiga).”
1
3 Alhumani, misalnya, dalam Kompas (2000), menyebutkan empat kemungkinan dampak positif dari kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) peningkatan mutu, (2) efisiensi keuangan dan administrasi, (3) relevansi pendidikan, dan (4) perluasan atau pemerataan pendidikan. Namun, laporan Bank Dunia (1998:73) mengingatkan : “Clearly, decentralization is not answer to all education problems, but experience shows that it is a necessary, while not a sufficient, condition for improving teaching and learning”. Selanjutnya, Husen & Postlethwaite (1994:1413) menyatakan : “…four factors are associated with decentralization “successes” and “Failures”. There are (a) cultural context, (b) political support from national leaders and local elites, (c) adequate planning and management, and (d) local empowerement”.
A. Pendahuluan
Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen Negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman pelaksanaannyapun telah dibuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi.
Penyesuaian dengan jiwa dan semangat otonomi itu, antara lain terwujud dalam bentuk perubahan arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, yang tentu juga berdampak pada paradigma perencanaan pendidikannya. Secara ideal, paradigma baru pendidikan tersebut mestinya mewarnai kebijakan pendidikan baik kebijakan pendidikan yang bersifat substantif maupun implementatif. Seperti yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra (2002: xii) bahwa dengan era otonomi daerah :
”lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, universitas (perguruan tinggi), dan lainnya – yang terintegrasi dalam pendidikan nasional- haruslah melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru pendidikan nasional”. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di daerah dan di tingkat satuan pendidikan.3

Agar dampak positif dapat benar-benar terwujud, kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah sangatlah diperlukan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius. Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negara sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan,
2
otonomi berpotensi memunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan, ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan oleh masyarakat.
Selain itu, dengan perencanaan yang baik, konon, merupakan separoh dari kesuksesan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang telah diotonomikan di daerah. Sayangnya, kata Abdul Madjid dalam tulisannya ”Pendidikan Tanpa Planning” (Kedaulatan Rakyat, 2006), bahwa rendahnya mutu pendidikan kita disebabkan oleh belum komprehensifnya pendekatan perencanaan yang digunakan. Perencanaan pendidikan, katanya, hanya dijadikan faktor pelengkap atau dokumen ”tanpa makna” sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Dapat juga terjadi, seperti dinyatakan H. Noeng Muhadjir (2003:89), bahwa ”pembuatan implementasi kebijakan berupa perencanaan, mungkin saja dilakukan oleh para eksekutif tanpa penelitian lebih dahulu. Kemungkinan resikonya beragam, misalnya membuat kesalahan yang sama dengan eksekutif terdahulu, tidak realistis, tidak menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, sampai ke dugaan manipulatif-koruptif ”.
B. Kajian Teori
1. Konsep Otonomi Daerah

Sehari sesudah merdeka, Negara Kesatuan RI pada dasarnya telah menetapkan pilihannya secara formal pada dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu dapat disimpulkan dari bunyi Bab IV, pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya. Dalam pasal 18 UUD 1945, antara lain dinyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Sementara, dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa:
“…oleh karena negara Indonesia itu suatu “eenheidsstaat”, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (streck dan locale rechtsgemeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”.
3
Dalam amandemen kedua UUD 1945, ketentuan tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak merubah esensinya, tapi lebih bersifat mempertegas, memperjelas dan melengkapi. Disebutkan, misalnya, “Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah” (pasal 18 ayat 1). Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat 2). Selanjutnya, dikatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (pasal 18 ayat 5 UUD 1945).
Secara etimologi, perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Dengan demikian, mula-mula otonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian arti ini berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri (Josep Riwu Kaho,1991:14). Sementara itu, dalam UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diatur dan diurus tersebut meliputi kewenangan-kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Josef Riwu Kaho (1991:15-17) menyebutkan berbagai teknik untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan mana yang merupakan wewenang pemerintah daerah, yaitu (a) sistem residu, (b) sistem material, (c) sistem formal, (d) sistem otonomi riil, dan (e) prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
Dalam sistem residu, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Kebaikannya terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat. Sebaliknya, sistem ini dapat pula
4
menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau bidang. Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang kemampuannya terbatas.
Sementara, dalam sistem material, tugas pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci. Di luar tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan pemerintah pusat. Kelemahannya, sistem ini kurang fleksibel karena setiap perubahan tugas dan wewenang daerah harus dilakukannya melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Akibatnya, memghambat kemajuan daerah, karena mereka harus menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan menjadi terbengkelai, tidak diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam sistem formal, daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Dalam sistem otonomi riil, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah .
Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dikenal dalam UU No.5 tahun 1974 sebagai salah satu variasi dari sistem otonomi riil. Dalam UU tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
5
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, dalam penjelasan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud prinsip otonomi seluas-luasnya adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
6
Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara daerah. Hal yang penting juga adalah bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Konsep Desentralisasi Pendidikan

Bila otonomi daerah menunjuk pada hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, maka hal tersebut hanya mungkin jika Pemerintah Pusat mendesentralisasikan atau menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom. Inilah yang disebut dengan desentralisasi. Mengenai asas desentralisasi, ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin “de”, artinya lepas dan “centrum”, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, bab I, pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI. Sedangkan menurut Jose Endriga (Verania Andria & Yulia Indrawati Sari,2000:iii) desentralisasi diartikan sebagai “systematic and rasional dispersal of governmental powers and authority to lower level institutions so as to allow multi–sectoral decision making as close as possible to problem area”. Lain halnya
7
dengan Nuril Huda (1998:4), dia mengartikan desentralisasi sebagai “delegations of responsibilities and powers to authorities at the lower levels”.
Secara konseptual, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan dan efisiensi. Diasumsikan bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Dengan sistem yang demokratis ini diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar masyarakat tinggal. Sedangkan efisiensi dapat meningkat karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya digunakan saat dibutuhkan dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat lokal sehingga tak perlu birokrasi yang besar untuk mendukung pemerintah lokal. Sementara itu, Kotter (1997) dalam buku “Leading Change”, menyatakan bahwa lembaga yang terdesentralisasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain : (1) lebih fleksibel, dapat memberikan respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang selalu berubah, (2) lebih efektif, (3) lebih inovatif, dan (4) menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih komitmen dan lebih produktif. Sedangkan Achmad Budiono, M.Irfan & Yuli Andi (1998:216) menyatakan bahwa dengan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah maka akan cenderung memperoleh keputusan yang lebih baik. Desentralisasi bukan saja memperbaiki kualitas keputusan tetapi juga kualitas pengambilan keputusan. Dengan desentralisasi, pengambilan keputusan lebih cepat, lebih luwes dan konstruktif.
Istilah desentralisasi muncul dalam paket UU tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh keinginan segenap lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam semua bidang pemerintahan. Menurut Bray dan Fiske (Depdiknas, 2001:3) desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Senada dengan itu, Husen & Postlethwaite (1994:1407) mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai “the devolution of authority from a higher level of government, such as a departement of education or local education authority, to a lower organizational level, such as individual schools”. Sementara itu, menurut Fakry Gaffar (1990:18) desentralisasi pendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan
8
kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun.
Bila dicermati, esensi terpenting dari berbagai pengertian di atas adalah otoritas yang diserahkan. Williams (Depdiknas, 2001:3-4) membedakan adanya dua macam otoritas (kewenangan dan tanggung jawab) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, yaitu desentralisasi politis (political decentralization) dan desentralisasi administrasi (administrative decentralization). Perbedaan antar keduanya terletak dalam hal tingkat kewenangan yang dilimpahkan.
Pada desentralisasi politik, kewenangan yang dilimpahkan bersifat mutlak. Pemda menerima kewenangan melaksanakan tanggung jawab secara menyeluruh. Ia memegang otoritas untuk menentukan segala kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakatnya. Hal itu mencakup kewenangan untuk menentukan model, jenis, sistem pendidikan, pembiayaan, serta lembaga apa yang akan melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Sedangkan dalam desentralisasi administrasi, kewenangan yang dilimpahkan hanya berupa strategi pelaksanaan tugas-tugas pendidikan di daerah. Dengan kata lain, kewenangan yang diserahkan berupa strategi pengelolaan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan. Dalam desentralisasi model ini, pemerintah pusat masih memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan makro, sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merencanakan, mengatur, menyediakan dana dan fungsi-fungsi implementasi kebijakan lainnya.
Mengapa bidang pendidikan didesentralisasikan? Tentang hal itu, ada berbagai pendapat dari para ahli. Husen & Postlethwaite (1994:1407) menguraikan mengenai alasan desentralisasi (reasons for decentralization), yaitu (a) the improvement of schools, (b) the belief that local participation is a logical form of governance in a democracy, dan (c) in relation to fundamental values of liberty, equality, fraternity, efficiency, and economic growth. Sementara itu, setelah melakukan studi di berbagai negara, Fiske (1998:24-47) menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi, termasuk pendidikan, yaitu (a) alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan laissez-faire dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi, (b) alasan sosio-kultural, yakni untuk memberdayakan masyarakat lokal, (c) alasan teknis administratif dan
9
paedagogis, seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajar mengajar, (d) alasan ekonomis-finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.
Pendapat lain yang lebih sesuai dengan konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia dikemukakan oleh Nuril Huda (1998:3-5). Ia berpendapat bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia dimaksudkan untuk mencapai efisiensi pendidikan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal. Ia juga memberi alasan rinci mengapa pertanggungjawaban implementasi pendidikan didesentralisasikan, yaitu:
Pertama, secara politik desentralisasi adalah cara mendemokratiskan manajemen urusan-urusan publik (politically decentralization is a way of democratizing the management of public affairs). Di bawah skema desentralisasi, pertanggungjawaban pendidikan tertentu diberikan kepada pemerintah daerah. DPRD mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di daerah. Dengan melibatkan wakil rakyat di dalam urusan pendidikan, diharapkan akan mendukung partisipasi masyarakat yang lebih besar di dalam pelaksanaan pendidikan dan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengannya.
Kedua, secara teknis adalah sulit untuk mengelola pendidikan secara efisien di dalam sebuah wilayah yang luas yang berisi banyak pulau (technically it is difficult to manage education efficiently in a vast area consisting of islands). Masalah komunikasi dan transportasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada masa lalu, telah menjadi pertimbangan penting untuk desentralisasi. Lagi pula, sentralisasi akan membuat sulit untuk memecahkan masalah - masalah perbedaan-perbedaan regional dan untuk mempertemukan kebutuhan dan tuntutan khusus mereka. Perbedaan-perbedaan budaya dan tingkat perkembangan masing-masing daerah menyumbang perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan-kebutuhan dan hakekat pendekatan untuk menyelesaikan masalah.
Ketiga, alasan utama desentralisasi pendidikan adalah efisiensi dan efektifitas dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan (efficiency and effectiveness in handling problems related to the implementation of education). Dan, alasan keempat, untuk mengurangi beban administrasi yang berlebihan dari pemerintah pusat (to reduce the overloaded burden of administration of the central government).
10
Sementara itu, berbeda dengan empat argumen itu, Kacung Marijan (Abdurrahmansyah, 2001:58) melihat penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia justru sebagai gejala keputusasaan pemerintah dalam menghadapi persoalan keuangan. Sedangkan Arbi Sanit (2000:1) memandang penerapan desentralisasi secara umum sebagai “jalan keluar” bagi problematik ketimpangan kekuasaan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Karena itu, menurutnya, konsep desentralisasi bertolak dari asumsi pemberian sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau yang lebih rendah dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pemberian sebagian kekuasaan tersebut untuk mengatasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang berakar pada persoalan: (1) ketimpangan struktur ekonomi Jawa-Luar Jawa, (2) sentralisasi politik, (3) korupsi birokrasi, (4) eksploitasi SDA, (5) represi dan pelanggaran HAM, dan (6) penyeragaman politik hingga kultural.
Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholders di daerah, untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara terus menerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan pencapaian murid. Selain itu, desentralisasi tersebut juga dalam rangka memberi kesempatan kepada rakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah.
3. Model-Model Desentralisasi Pendidikan
Tingkat kewenangan yang dilimpahkan kepada pemda membawa konsekuensi pada model pelaksanaannya. William (Depdiknas, 2001:5) memerinci desentralisasi ke dalam tiga model, yaitu dekonsentrasi (deconcentration), delegasi (delegation), dan devolusi (devolution). Dekonsentrasi adalah model pengalihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah sedemikian rupa sehingga lembaga di pemerintah pusat masih memegang kendali pelaksanaan pendidikan secara penuh. Model desentralisasi ini seringkali dilaksanakan dengan membentuk lembaga setingkat direktorat di daerah yang dapat melaksanakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Berbeda dengan itu, dalam model delegasi pemerintah pusat meminjamkan kekuasaannya pada pemerintah daerah atau kepada organisasi/lembaga semiotonom. Kekuasaan pemerintah pusat ini tidak diberikan, namun dipinjamkan. Jika pemerintah
11
memandang perlu, otoritas itu bisa ditarik kembali. Sementara, dalam model devolusi pemerintah pusat menyerahkan kewenangan dalam seluruh pelaksanaan pendidikan meliputi pembiayaan, administrasi serta pengelolaan yang lebih luas. Kewenangan yang diberikan ini lebih permanen dan tidak dapat ditarik kembali lagi hanya karena tingkah/permintaan pemegang kekuasaan di pusat.
Ketiga model tersebut berbeda dalam hal tingkat kewenangan yang disampaikan. Model dekonsentrasi adalah model penyerahan kewenangan yang paling rendah, model delegasi lebih besar/tinggi, dan model devolusi yang paling tinggi. Tingkat kewenangan yang dilimpahkan ini juga akan berkonsekuensi lebih jauh pada pelaksanaannya. Semakin besar kewenangan yang diterima dari pemerintah pusat, semakin besar sumberdaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dengan demikian, terbuka bagi penerima kewenangan untuk mencari segala upaya dalam melaksanakan kewenangan itu, termasuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mereka nilai membantu dan menguntungkan mereka.
Rondinelli (Husen & Postlethwaite, 1994:1412) menambahkan satu kategori lagi, yaitu privatisasi (privatization), yaitu model penyerahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan kepada pihak swasta. Model ini berbeda dengan ketiga model William dari segi penerima kewenangan. Menurut Abdurrahmansyah (2001:61), dalam kasus pembicaraan desentralisasi pendidikan di Indonesia sejauh yang telah dilakukan nampaknya cenderung mengambil model yang terakhir, swastanisasi. Selain tidak terlalu rumit, menurutnya, bentuk ini terkesan hanya sekedar pemindahan pelimpahan kewajiban dari urusan pemerintah menjadi urusan masyarakat.
Sementara itu, Nuril Huda (1999:16) mengemukakan tiga model desentralisasi pendidikan, yaitu (1) manajemen berbasis lokasi (site-based management), (2) pengurangan administrasi pusat, dan (3) inovasi kurikulum. Pada model manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah. Model pengurangan administrasi pusat merupakan konsekuensi dari model pertama. Pengurangan administrasi pusat diikuti dengan peningkatan wewenang dan urusan pada masing-masing sekolah. Model ketiga, inovasi kurikulum menekankan pada inovasi kurikulum sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum ini disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah yang bervariasi. Di antara ketiga model ini, model manajemen berbasis lokasi yang banyak diterapkan, untuk
12
4 Bandingkan dengan pendapat H.A.R. Tilaar. 2004. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta; Azyumardi Azra.2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Kompas; dan Sindhunata.2000. Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
5 Sebenarnya, adalah sangat menarik untuk menganalisis perbedaan dan persamaan di antara dua pendapat di atas, kemudian menyimpulkan dan menguraikannya secara lebih detail mengenai pergeseran atau perubahan-perubahan yang ada menyangkut paradigma pendidikan. Tapi, untuk keperluan makalah ini cukuplah kalau dipaparkan ”seadanya”, karena tekanan makalah ini lebih pada perencanaan pendidikan di era otonomi daerah sebagai implikasi paradigma baru pendidikan tersebut.
meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada guru-guru, orang tua, siswa dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.
4. Paradigma Baru Pendidikan
Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan, yaitu (1) dari sentralistik menjadi desentralistik, (2) dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up, (3) dari orientasi pengembangan parsial menjadi orientasi pengembangan holistik, (4) dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peranserta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif, serta (5) dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren, maupun dunia usaha (Fasli Jalal, 2001: 5).4
Agak berbeda dengan hal tersebut, dalam buku Depdiknas (2002:10) tentang Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota, selain perubahan paradigma dari “sentralistik ke desentralistik” dan orientasi pendekatan “dari atas ke bawah” (top down approach) ke pendekatan “dari bawah ke atas” (bottom up approach) sebagaimana yang sudah disebut dalam buku Fasli Jalal, juga disebutkan tiga paradigma baru pendidikan lainnya, yaitu dari “birokrasi berlebihan” ke “debirokratisasi”, dari “Manajemen Tertutup” (Closed Management) ke “Manajemen Terbuka” (Open Management), dan pengembangan pendidikan, termasuk biayanya, “terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah” berubah ke “sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders).5
Bila kedua pendapat di atas dianalisis dan disintesakan, maka wujud pergeseran paradigma pendidikan tersebut meliputi sebagai berikut.
a. Dari sentralisasi ke desentralisasi pendidikan

Sebelum otonomi, pengelolaan pendidikan sangat sentralistik. Hampir seluruh kebijakan pendidikan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan diatur dari Depdikbud. Seluruh jajaran, tingkat Kanwil Depdikbud, tingkat Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota, bahkan sampai di sekolah-sekolah harus mengikuti dan taat terhadap kebijakan-
13
6 H. Noeng Muhadjir (2003: 61) menyatakan bahwa kebijakan yang berasal dari atas (top down), di bawah membantu implementasinya disebut menggunakan paradigma public policy, sedangkan kebijakan yang berasal dari bawah (bottom up), disebut menggunakan paradigma social policy.
kebijakan yang seragam secara nasional, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Kakandep dan sekolah-sekolah tidak diperkenankan merubah, menambah dan mengurangi yang sudah ditetapkan oleh Depdikbud/Kanwil Depdikbud, sekalipun tidak sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan sekolah dan masyarakat di daerah.
Dalam era reformasi, paradigma sentralistik berubah ke desentralistik. Desentralistik dalam arti pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari Depdiknas ke Dinas Pendidikan Propinsi, dan sebagian lainnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bahkan juga kepada sekolah-sekolah. Pada perguruan tinggi negeri/swasta dilimpahkan kepada rektor, bahkan juga pada fakultas, dan juga pada jurusan/program studi.
Dengan UU dan Peraturan Pemerintah mengenai otonomi daerah, Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, diberi wewenang membuat Peraturan-Peraturan Daerah, mengenai pendidikan tingkat Kabupaten/Kota. Dengan desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota sebagai perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang otonom, dapat membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, masing-masing sesuai wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan. Bahkan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota, setiap sekolah juga diberi peluang untuk membuat kebijakan sekolah (school policy) masing-masing atas dasar konsep “manajemen berbasis sekolah” dan “pendidikan berbasis masyarakat”
Dengan demikian, sebagian perubahan dan kemajuan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota sangat bergantung pada kemampuan mengembangkan kebijakan pendidikan dari masing-masing Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota.
Desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, dilaksanakan sejalan dengan proses demokratisasi, sebagai proses distribusi tugas dan tanggung jawab dari Depdiknas sampai di unit-unit satuan pendidikan. Iklim dan suasana serta mekanisme demokratis bertumbuh dan berkembang pada seluruh tingkat dan jalur pengelolaan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah dan di kelas-kelas ruang belajar.
b. Dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up;

Sebelum otonomi, pendekatan pengembangan dan pembinaan pendidikan dilakukan dengan mekanisme pendekatan “dari atas ke bawah” (top down approach)6.
14
Berbagai kebijakan pengembangan/pembinaan pendidikan hampir seluruhnya ditentukan oleh Depdikbud, dan dalam hal khusus di Propinsi ditentukan oleh Kanwil Depdikbud, dan dalam hal khusus lainnya di Kabupaten/Kota ditentukan oleh Kakandepdikbud, untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran pelaksana di wilayah, termasuk di sekolah-sekolah.
Lain halnya dalam era reformasi, sebagian besar upaya pengembangan pendidikan dilakukan dengan orientasi pendekatan “dari bawah ke atas” (bottom up approach). Pendekatan bottom up harus terjadi dalam pengambilan keputusan di setiap level instansi, misalnya sekolah, Dinas Kabupaten/Kota, yayasan penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Berbagai aspirasi dan kebutuhan yang menjadi kepentingan umum, sesuai kondisi, potensi dan prospek sekolah, diakomodasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Dan hal-hal lainnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Propinsi diselesaikan pada tingkat Depdiknas.
Oleh karenanya, tidak heran bila di Kabupaten/Kota sering terjadi “unjuk rasa” para guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat menuntut perbaikan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan berbagai aspirasi yang baik sudah seyogyanya diterima oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
c. Dari orientasi pengembangan yang parsial ke orientasi pengembangan yang holistik

Sebelum otonomi, orientasi pengembangan bersifat parsial. Misalnya, pendidikan lebih ditekankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas politik dan teknologi perakitan (Fasli Jalal, 2001:5). Pendidikan juga terlalu menekankan segi kognitif, sedangkan segi spiritual, emosional, sosial, fisik dan seni kurang mendapatkan tekanan (Paul Suparno, 2003:98). Akibatnya anak didik kurang berkembang secara menyeluruh. Dalam pembelajaran yang ditekankan hanya to know (untuk tahu), sedangkan unsur pendidikan yang lain to do (melakukan), to live together (hidup bersama), to be (menjadi) kurang menonjol. Di Indonesia kesadaran akan hidup bersama kurang mendapat tekanan, dengan akibat anak didik lebih suka mementingkan hidupnya sendiri. Selain itu, pendekatan dan pengajaran di sekolah kebanyakan terpisah-pisah dan kurang integrated. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri, seakan tidak ada kaitan dengan pelajaran lain.
Berbeda dengan itu, setelah reformasi orientasi pengembangan bersifat holistik. Pendidikan diarahkan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam
15
kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum (Fasli Jalal, 2001:5). Menurut Paul Suparno (2003:100), pendidikan holistik dipengaruhi oleh pandangan filsafat holisme, yang cirinya adalah keterkaitan (connectedness), keutuhan (wholeness), dan proses menjadi (being).
Konsep saling keterkaitan mengungkapkan bahwa saling keterkaitan antara suatu bagian dari suatu sistem dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya. Maka tidak mungkin suatu bagian dari suatu sistem lepas sendiri dari sistem itu dan lepas dari bagian-bagian yang lain. Saling keterkaitan dapat dijabarkan dalam beberapa konsep berikut, yaitu interdependensi, interrelasi, partisipasi dan non linier (Hent, 2001). Interdependensi adalah saling ketergantungan satu unsur dengan yang lain. Masing-masing tidak akan menjadi penuh berkembang tanpa yang lain. Ada saling ketergantungan antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa lain, antara guru dengan guru lain, dan lain-lain.
Interrelasi dimaksudkan sebagai adanya saling kaitan, saling berhubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam pendidikan. Ada hubungan antara pendidik dengan yang dididik, antara siswa dengan siswa lain, antara pendidik dengan pendidik lain. Relasi ini bukan hanya relasi berkaitan dengan pengajaran tetapi juga relasi sebagai manusia, sebagai pribadi. Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan, ikut andil dalam sistem itu. Dalam pendidikan secara nyata siswa hanya akan berkembang bila terlibat, ikut aktif didalamnya. Non linier menunjukkan bahwa tidak dapat ditentukan secara linier serba jelas sebelumnya. Ada banyak hal yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dalam pendidikan, meski kita telah menentukan unsur-unsurnya. Kita dapat membantu anak-anak dengan segala macam nilai yang baik, namun dapat terjadi mereka berkembang tidak baik. Pendekatan pendidikan yang mekanistis tidak tepat lagi. Pendidikan tidak dipikirkan lagi secara linier, seakan-akan bila langkah-langkahnya jelas lalu hasilnya menjadi jelas; tetapi lebih kompleks dan ada keterbukaan terhadap unsur yang tidak dapat ditentukan sebelumnya.
Prinsip keutuhan menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Prinsip keutuhan sangat jelas diwujudkan dengan memperhatikan semua segi kehidupan dalam membantu perkembangan pribadi siswa secara menyeluruh dan utuh. Maka, segi intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisik, seni, semua mendapat porsi yang seimbang. Salah satu unsur tidak lebih tinggi dari yang lain sehingga mengabaikan yang lain. Kurikulum dibuat lebih menyeluruh dan
16
memasukkan banyak segi. Pendekatan terhadap siswapun lebih utuh dengan memperhatikan unsur pribadi, lingkungan dan budaya. Pembelajaran lebih menggunakan inteligensi ganda, dengan mengembangkan IQ, SQ, dan EQ secara integral.
Prinsip ”proses menjadi” mengungkapkan bahwa manusia memang terus berkembang menjadi semakin penuh. Dalam proses menjadi penuh itu unsur partisipasi, keaktifan, tanggung jawab, kreativitas, pertumbuhan, refleksi, dan kemampuan mengambil keputusan sangat penting. Proses itu terus-menerus dan selalu terbuka terhadap perkembangan baru. Dalam pendidikan, prinsip kemenjadian ini ditonjolkan dengan pendekatan proses, siswa diaktifkan untuk mencari, menemukan dan berkembang sesuai dengan keputusan dan tanggungjawabnya. Dalam proses itu, siswa diajak lebih banyak mengalami sendiri, berefleksi dan mengambil makna bagi hidupnya. Dalam proses ini siswa dibantu sungguh menjadi manusia yang utuh, bukan hanya menjadi calon pekerja atau pengisi lowongan kerja.
d. Dari peran pemerintah yang dominan ke meningkatnya peranserta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.

Sebelum otonomi, peran pemerintah sangat dominan. Hampir semua aspek dari pendidikan diputuskan kebijakan dan perencanaannya di tingkat Pusat, sehingga daerah terkondisikan lebih hanya sebagai pelaksana (Sumarno, 2001:3). Pendidikan dikelola tanpa mengembangkan kemampuan kreativitas masyarakat, malah cenderung meniadakan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan pendidikan. Lembaga pendidikan terisolasi dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol jalannya pendidikan. Selain itu, dengan sendirinya orang tua dan masyarakat, sebagai constituent dari sistem pendidikan nasional yang terpenting, telah kehilangan peranannya dan tanggung jawabnya. Mereka, termasuk peserta didik, telah menjadi korban, yaitu sebagai obyek dari sistem yang otoriter. (Tilaar, 1999:113)
Sesudah otonomi, ada perluasan peluang bagi peran serta masyarakat dalam pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat, di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pendidikan, sedangkan di tingkat sekolah dibentuk komite sekolah. Pembentukan komite sekolah didasarkan pada keputusan Mendiknas No.044/U/2002 tentang panduan pembentukan komite sekolah.
17
Menurut panduan, pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan berarti bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel berarti bahwa panitia persiapan pembentukan komite sekolah hendaknya menyampikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dan kepanitiaan. Sedangkan secara demokratis berarti bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
e. Dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat.

Sebelum era otonomi, peran institusi non sekolah sangat lemah. Dalam era otonomi, masyarakat diberdayakan dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. Berbagai institusi kemasyarakatan ditingkatkan wawasan, sikap, kemampuan, dan komitmennya sehingga dapat berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Institusi pendidikan tradisionil seperti pesantren, keluarga, lembaga adat, berbagai wadah organisasi pemuda bahkan partai politik bukan hanya diberdayakan sehingga dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan lebih baik, melainkan juga diupayakan untuk menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan nasional.
Demikian juga, ada upaya peningkatan partisipasi dunia usaha/industri dan sektor swasta dalam pendidikan karena sebagai pengguna sudah semestinya dunia usaha juga ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila lebih banyak institusi kemasyarakatan peduli terhadap pendidikan maka pendidikan akan lebih mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran khusus seperti kelompok wanita dan anak-anak kurang beruntung (miskin, berkelainan, tinggal di daerah terpencil dan sebagainya).
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pembenahan sebagai kebijakan dasar, yaitu pengembangan kesadaran tunggal dalam kemajemukan, pengembangan kebijakan sosial, pengayaan berkelanjutan (continuous enrichment) dan pengembangan kebijakan afirmatif (affirmative policy) (Fasli Jalal, 2001:72-73).
18
f. Dari ”birokrasi berlebihan” ke ”debirokratisasi”.

Sebelum otonomi, berbagai kegiatan pengembangan dan pembinaan diatur dan dikontrol oleh pejabat-pejabat (birokrat-birokrat) melalui prosedur dan aturan-aturan (regulasi) yang ketat, bahkan sebagiannya sangat ketat dan kaku oleh Kandepdikbud/Kanwildikbud. Hal ini mempengaruhi pengelolaan sebagian sekolah-sekolah, dalam iklim ”birokrasi berlebihan”. Dalam kondisi yang demikian, tidak jarang ditemukan adanya ”kasus birokrasi yang berlebihan” dari sebagian pejabat birokrat yang menggunakan ”kekuasaan berlebihan” dalam pembinaan guru, siswa, dan pihak-pihak lainnya. Keadaan ini telah mematikan prakarsa, daya cipta, dan karya inovatif di sekolah-sekolah.
Dalam era reformasi, terjadi proses ”debirokratisasi” dengan jalan memperpendek jalur birokrasi dalam penyelesaian masalah-masalah pendidikan secara profesional, bukan atas dasar ”kekuasaan” atau peraturan belaka. Hal ini sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam pendidikan, dan juga pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam desentralisasi. Di samping itu juga dilakukan ”deregulasi”, dalam arti ”pengurangan” aturan-aturan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi, potensi, dan prospek sekolah, dan kepentingan masyarakat (stakeholders) untuk berpartisipasi terhadap sekolah, dalam bentuk gagasan penyempurnaan kurikulum, peningkatan mutu guru, dana dan prasarana/sarana untuk sekolah.
g. Dari ”manajemen tertutup” (close management) ke ”management terbuka” (open management).

Sebelum otonomi, diterapkan bentuk-bentuk ”manajemen tertutup”, sehingga tidak transparan, tidak ada akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaan pendidikan.
Dalam era reformasi, manajemen pendidikan menerapkan ”manajemen terbuka” dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampai pada evaluasi, bahkan perbaikan kebijakan. Seluruh sumber daya yang digunakan dalam pendidikan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh kelompok masyarakat (stakeholders), dan selanjutnya terbuka untuk menerima kritikan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
h. Dari pengembangan pendidikan ”terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah” berubah ke ”sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders)
19
7 Dalam perkembangannya yang mutakhir, dengan esensi yang kurang lebih sama, tidak lagi memakai istilah Propenas, Renstra dan Propeta, tapi diganti menjadi RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP.
Sebelum otonomi, pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan, terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah, dibandingkan dengan menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders).
Dalam era reformasi, pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan, berupa gaji honorarium/tunjangan mengajar, penataran/pelatihan, rehabilitasi gedung dan lain-lain, diupayakan supaya sebagian besar akan menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders). Kemajuan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota akan banyak bergantung pada partisipasi orang tua siswa dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing, di samping proyek-proyek khusus, dan juga kemudahan dan pengendalian mutu dan hal-hal kepentingan nasional lainnya dari DEPDIKNAS, dan dari Dinas Propinsi.
5. Paradigma Baru Perencanaan Pendidikan

Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan. Menurut Mulyani A. Nurhadi (2001:2), perubahan paradigma dalam sistem perencanaan pendidikan di daerah setidak-tidaknya akan menyentuh lima aspek, yaitu sifat, pendekatan, kewenangan pengambilan keputusan, produk serta pola perencanaan anggaran.
Dari segi sifat perencanaan pendidikan, maka perencanaan pendidikan pada tingkat daerah sebagai kegiatan awal dari proses pengelolaan pendidikan termasuk kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu, Pemerintah Pusat berkewajiban merumuskan kebijakan tentang perencanaan nasional, yang dalam pelaksanaannya telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang RI No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Pada tingkat Departemen, Propenas ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat strategi umum untuk mencapai tujuan program pembangunan di bidang masing-masing dan dituangkan dalam Keputusan Menteri. Berdasarkan Renstra itu, Pemerintah Pusat menyusun Program pembangunan tahunan yang disingkat Propeta yang dituangkan dalam Keputusan Menteri, sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.7
20
Selain itu, pada era otonomi daerah diharapkan akan lebih tumbuh kreativitas dan prakarsa, serta mendorong peran serta masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Ini berarti bahwa dalam membangun pendidikan di daerah Kabupaten/Kota perlu dilandasi dengan perencanaan pendidikan tingkat daerah yang baik dan distinktif, tidak hanya bertumpu kepada perencanaan nasional yang makro, tetapi juga dapat mempertimbangkan keunikan, kemampuan, dan budaya daerah masing-masing sehingga mampu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Perencanaan program pendidikan di daerah bukan lagi merupakan bagian atau fotokopi dari perencanaan program tingkat nasional maupun propinsi, tetapi merupakan perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam, walaupun disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan nasional.
Dari segi pendekatan perencanaan pendidikan, era otonomi telah merubah paradigma dalam pendekatan perencanaan pendidikan di daerah dari pendekatan diskrit sektoral menjadi integrated dengan sektor lainnya di daerah. Sebelum otonomi, sistem alokasi anggaran pendidikan di daerah diperoleh dari APBN pusat secara sektoral pada sektor pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun setelah otonomi diperoleh dari APBD yang berasal dari berbagai sumber sebagai bagian dari dana Daerah untuk seluruh sektor yang menjadi tanggung jawab daerah. Sumber-sumber itu meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dekonsentrasi, dana perbantuan, pendapatan asli daerah, dan bantuan masyarakat. Dengan demikian, telah terjadi perubahan sumber anggaran yang semula bersifat tunggal-hierarkhi-sektoral sekarang menjadi jamak-fungsional-regional, tetapi dalam persaingan antar sektor.
Dari segi kewenangan pengambilan keputusan, sistem perencanaan pendidikan yang sentralistik telah menutup kewenangan Daerah dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan baik pada tataran kebijakan, skala prioritas, jenis program, jenis kegiatan, bahkan dalam hal rincian alokasi anggaran. Namun, dalam era otonomi Daerah dapat dan harus menetapkan kebijakan, program, skala prioritas, jenis kegiatan sampai dengan alokasi anggarannya sesuai dengan kemampuan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional yang antara lain dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.
Sementara dari segi produk perencanaan pendidikan, pada era desentralisasi produk perencanaan pendidikan diharapkan merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Daerah secara lintas sektoral. Oleh karena itu, produk
21
8 Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka pendek, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
9 Dalam penjelasan UU tersebut, perencanaan partisipatif disebut hanya sebagai salah satu dari lima pendekatan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keempat pendekatan lainnya adalah pendekatan politik, teknokratik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom–up). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
perencanaan pendidikan yang dihasilkan harus mencakup seluruh komponen perencanaan pendidikan yang meliputi: kebijakan, rencana strategis, skala prioritas, program, sasaran dan kegiatan, serta alokasi anggarannya dalam konteks perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu. Semua komponen itu perlu dikembangkan secara spesifik sesuai dengan kemampuan dan kharakteristik Daerah, sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan umum, prioritas nasional, dan program-program strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dampak dari pergeseran paradigma dari keempat aspek tersebut di atas juga membawa dampak pada perubahan pola perencanaan anggarannya. Pola perencanaan anggaran menggunakan pendekatan integratif, sehingga pola dalam merencanakan anggaran selain mengacu pada sifat prosedural juga menggunakan prinsip efisiensi dengan berorientasi outcomes karena tingkat keberhasilan pendidikan dikontraskan dengan tingkat keberhasilan sektor lain. Pola manajemen anggaran yang tepat adalah manajemen strategik anggaran yang lebih berorientasi kepada pencapaian program dan upaya pengembangan.
C. Hasil Pemikiran dan Pembahasan
1. Hubungan antar perencanaan pembangunan di daerah dengan dokumen perencanaan lainnya
Paradigma baru perencanaan pendidikan di atas, tentu saja berimplikasi pada proses perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam era otonomi daerah, Sistem Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota (SPPK) adalah bagian integral dari sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan amanah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional8, terjadi perubahan paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu mendasarkan pada perencanaan partisipatif,9 di mana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi
22
10 Apa konsep dari masing-masing singkatan dalam bagan ini, silakan membaca pada UU No.25 tahun 2004.
seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setiap perencanaan pembangunan daerah selanjutnya harus ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk periode satu tahun.
Saling kait antar hierarkhi perencanaan pembangunan daerah, dengan dokumen perencanaan lainnya sampai tersusunnya RAPBD adalah sebagai berikut.10
Gambar 1.
Hubungan Antara Perencanaan Pembangunan di Daerah
dengan Dokumen Perencanaan lainnya.
Dari bagan di atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi. RKPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, merupakan penjabaran RPJMD Kab/Kota. RKPD
23
11 Model perencanaan pendidikan yang dikemukakan Slamet P.H adalah model perencanaan strategis sebagai satu bentuk perencanaan rasional. Di luar jenis ini, dalam buku Depdiknas berjudul Memiliki Wawasan tentang Model-Model Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota juga disebut berbagai jenis perencanaan klasik dalam pendidikan baik model manpower planning, model social demand maupun model rate of return. Ditekankan juga di buku itu mengenai perlunya menggunakan perencanaan pendidikan menggunakan pendekatan sistem yang mencoba menggabungkan ketiga jenis model klasik tersebut. Di luar perencanaan rasional dan klasik, ada model perencanaan lainnya, yaitu perencanaan interaktif–dinamis, yang oleh Michael G. Fullan (1993) disebut sebagai evolutionary planning atau deliberatif planning, atau dapat juga disebut participatif planning. Semua jenis perencanaan di atas memiliki kecocokan penggunaan masing-masing.
disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD serta aspirasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi, Musrenbang kelurahan dan kecamatan, dan forum SKPD.
Dengan demikian, SPPK sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota mesti menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pendidikan kabupaten/kota dan masyarakat (diwakili oleh Dewan Pendidikan).
RPPK (Rancangan Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota) Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun; RPPK Jangka Menengah (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan RPPK Tahunan adalah dokumen perencanaan pendidikan kabupaten/kota untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Model Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota
Dalam upaya perumusan dokumen-dokumen perencanaan pendidikan tersebut, Slamet P.H. (2005), mengemukakan sebuah model proses perencanaan pendidikan Kabupaten/ Kota sebagai berikut.11
24
Gambar 2.
Proses Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota
Model proses perencanaan pendidikan di atas sekaligus memberi gambaran mengenai tahap-tahap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Secara singkat, penjelasannya adalah sebagai berikut.
1. Melakukan analisis lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota, misalnya: Propeda, Renstrada, Repetada, peraturan perundangan (UU, PP, Kepres, Perda, dsb), tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan lingkungan strategis harus diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis.
2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan kabupaten/kota (pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi), pemetaan sekolah/ guru/ siswa, kapasitas manajemen
25
dan sumber daya pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, dan best practices pendidikan saat ini.
3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, yang mencakup setidaknya pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan kapasitas pendidikan kabupaten/kota.
4. Mencari kesenjangan antara butir (2) dan butir (3) sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana pendidikan keseluruhan yang akan datang (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Kesenjangan/tantangan yang dimaksud mencakup pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan pengembangan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah.
5. Berdasarkan hasil butir (4) disusunlah rencana kegiatan tahunan untuk selama 5 tahun (rencana strategis) dan rencana kegiatan rinci tahunan (rencana operasional/renop).
6. Melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten/kota melalui upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah.
7. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan.
Dengan memperhatikan substansi utamanya, model tahap-tahap perencanaan pendidikan di atas bisa digambarkan dalam bentuk sebagai berikut.
26
Gambar 3.
Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota
Sebagaimana sudah disebut secara implisit di atas, bahwa pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah ”situasi pendidikan saat ini” (dalam kenyataan) menuju ke ”situasi pendidikan yang diharapkan” di masa mendatang. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu kebijakan, perencanaan dan program pendidikan.
1. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Nurkolis, 2004).
Sementara, menurut Slamet P.H.(2005), kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai. Menurutnya, kebijakan pendidikan meliputi lima tipe, yaitu kebijakan regulatori, kebijakan distributif, kebijakan redistributif, kebijakan kapitalisasi
27
dan kebijakan etik. Sedangkan Noeng Muhadjir (2003: 90), membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan implementatif adalah penjabaran sekaligus operasionalisasi dari kebijakan substantif.
Sementara itu, Sugiyono (2003) mengemukakan tiga pengertian kebijakan (policy) yaitu (1) sebagai pernyataan lesan atau tertulis pimpinan tentang organisasi yang dipimpinnya, (2) sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi, dan (3) sebagai peta jalan untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Menurutnya, kebijakan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut.
�� Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
�� Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan yang sederajat yang lain;
�� Kebijakan yang dibuat harus berorientasi ke masa depan;
�� Kebijakan yang dibuat harus adil;
�� Kebijakan yang dibuat harus berlaku untuk waktu tertentu;
�� Kebijakan yang dibuat harus merupakan perbaikan atas kebijakan yang telah ada;
�� Kebijakan yang dibuat harus mudah dipahami, diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi;
�� Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar dan up to date;
�� Sebelum kebijakan dijadikan keputusan formal, maka bila mungkin diujicobakan terlebih dulu.

Herman, J. dalam Hough, J. R. (ed) (1984) menjelaskan bahwa “Policy is sometimes used in a narrow sense to refer to formal statements of action to be followed, while others use the word ‘policy’ as a synonym for words such as ‘plan’ or ‘programme’. Many writers too do not distinguish clearly between ‘policy-making’ and ‘decision-making’”. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan tersebut disamaartikan dengan konsep lain, yaitu :
�� Goals : desired ends to be achieved.
�� Plans or proposals : specified means for achieving goals.
�� Programmes : authorized means, strategies and details of procedure for achieving goals.
28
�� Decision : specific actions taken to set goals, develop plans, implement and evaluate programmes
�� Effects : measurable impact of programmes
�� Laws or regulations : formal or legal expressions providing authorization to policies.

Policy, then is focused on purposive or goal oriented action or actively rather than random or chance behaviour. It refers to courses or patterns of action, rather than separate discrete decision; usually policy development and application involves a number or related decisions, rather than a single decision. Policies may vary greatly in orientation, purpose and whether they are explicitly stated. Policies may be either positive or negative in the sense that they can have as their basis decisions to take particular action in response to a problem, as well as developing simply from failure to act, or from decisions to delay action. Policies include substantive policy as well as procedural or administrative policy.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.
2. Perencanaan Pendidikan
Perencanaan pendidikan dibuat dengan mengacu pada kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam rangka membuat perencanaan pendidikan tersebut, perencana melakukan proses identifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data-data internal dan eksternal (esensial dan kritis) untuk memperoleh informasi terkini dan yang bermanfaat bagi penyiapan dan pelaksanaan rencana jangka panjang dan pendek dalam rangka untuk merealisasikan atau mencapai tujuan pendidikan kabupaten/kota.
Perencanaan pendidikan penting untuk memberi arah dan bimbingan pada para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi
29
12 Sam M.Chan dan Tuti T. Sam, menulis buku tentang Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Di dalamnya, dideskripsikan secara panjang lebar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta berbagai temuan dan rekomendasi dari berbagai dimensi kebijakan pendidikan di era otonomi daerah.
ketidakpastian masa depan. Tanpa perencanaan pendidikan yang baik akan menyebabkan ketidakjelasan tujuan yang akan dicapai, resiko besar dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah, oleh karenanya, diharapkan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius sebagai dampak dari diberlakukannya otonomi pendidikan itu di tingkat daerah kabupaten/ kota.
Sebagai dasar dalam membuat perencanaan di bidang pendidikan, umumnya orang menggunakan teknik analisis SWOT12, dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang dan tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Dengan teknik itu, diharapkan posisi organisasi dalam berbagai aspek bisa dipahami secara lebih obyektif, lalu bisa ditetapkan prioritas strategi dan program-programnya, serta peta urutan pelaksanaannya
3. Program pendidikan
Pada intinya, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan.
4. Persoalan-Persoalan Mendesak Pendidikan Nasional
a. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, pada dasarnya pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian kenyataan menunjukkan bahwa saat ini belum semua warga negara dapat memperoleh haknya atas pendidikan. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib berupaya untuk memenuhinya.
Dalam kebijakan Ditjen Mandikdasmen, disebutkan mengenai konsep, indikator keberhasilan, dan sumber daya pendukung untuk kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai berikut.
30
Tabel 1.
Kebijakan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
Konsep
Indikator Keberhasilan
Pendukung
Program

�� Pendidikan untuk semua
�� Pemenuhan pendidikan menengah dengan rasio SMA/SMK kejuruan yang tepat


�� Tuntas wajar 9 tahun pada 2009 (APK lebih besar atau sama dengan 98 %);
�� APK diknas daerah tertinggal lebih besar atau samadengan 75 %
�� APK diknas kelompok termiskin (Q1) lebih besar atau sama dengan 75 %
�� Kesetaraan gender
�� Rintisan wajib belajar 12 tahun

�� Anggaran pendidikan 20 % dari APBN/APBD + dana masyarakat; dengan manajemen : berbasis kinerja, akuntabilitas, promutu, peduli rakyat miskin;
�� Memperbesar daya tampung;
�� Mendekatkan pendidikan dengan masyarakat;

�� Menciptakan sistem insentif untuk menumbuhkan aspirasi pendidikan (voucher pendidikan, berorientasi kultural, berbasis masyarakat, dan pendidikan peningkatan gizi.

�� Pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan
�� Menarik keterlibatan daerah dalam pembangunan pendidikan
�� Rekruetmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
�� Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan



Studi yang secara langsung diarahkan pada analisis kebijakan dalam pemerataan pendidikan ialah studi yang dilakukan oleh James Coleman (Ace Suryadi dan H. A. R Tilaar, 1994: 29) yang berjudul Equality of Educational Opportunity. Coleman membedakan secara konsepsional antara pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif, dengan pemerataan pendidikan secara aktif. Pemerataan pendidikan secara pasif lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif ialah kesempatan yang sama yang diberikan oleh sekolah kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.
Komponen-komponen konsep pemerataan pendidikan ini secara lebih jelas diungkapkan oleh Schiefelbein dan Farrel (1982). Dalam studinya di Chili, mereka menggunakan landasan konsep pemerataan pendidikan yang relatif lebih komprehensif daripada konsepsi pemerataan pendidikan yang selama ini digunakan. Berdasarkan konsep mereka, pemerataan pendidikan atau equality of educational opportunity tidak hanya terbatas pada, apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah (pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif menurut Coleman), tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk,
31

belajar, lulus, sampai dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan di masyarakat.
Pertama, pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access). Konsep ini berkaitan erat dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dapat dikaji berdasarkan dua konsep yang berlainan, yaitu pemerataan kesempatan (equality of access) dan keadilan (equity) di dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan.
Kedua, pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (equality of survival). Konsep ini menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan. Jenis analisis ini mencurahkan perhatian pada tingkat efisiensi internal sistem pendidikan dilihat dari beberapa indikator yang dihasilkan dari metode Kohort. Metode ini mempelajari efisiensi pendidikan berdasarkan murid-murid yang berhasil dibandingkan dengan murid-murid yang mengulang kelas dan yang putus sekolah.
Ketiga, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output). Dilihat dari sudut pandang perseorangan equality of output ini menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan ketrampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Konsep output pendidikan biasanya diukur dengan prestasi belajar akademis. Di pandang dari sudut sistemnya itu sendiri, konsep ini menggambarkan seberapa jauh sistem pendidikan itu efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas, efektif dalam mengisi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan mampu melakukan kontrol terhadap kemungkinan kelebihan tenaga kerja dalam hubungannya dengan jumlah yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.
Keempat, pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality ot outcome). Konsep ini menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal (exsternal efficiency) dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan dengan penghasilan lulusan (individu), jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja (masyarakat), dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi (masyarakat). Teknik-teknik analisis yang digunakan biasanya meliputi analisis rate of return to education, hubungan pendidikan dengan kesempatan kerja, fungsi produksi pendidikan dengan menggunakan pendekaan ”status attainment analytical model”, dan sebagainya.
32

Kebijakan pemerataan kesempatan, meliputi aspek persamaan kesempatan, akses dan keadilan atau kewajaran. Contoh-contoh pemerataan kesempatan, misalnya, beasiswa untuk siswa miskin, pelatihan guru PLB, pembenahan SMP terbuka, perencanaan bagi daerah-daerah terpencil atau gender, peningkatan APK dan APM, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah, dan lain-lain.
2. Kualitas pendidikan
Realitas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia relatif rendah yang menyebabkan sulitnya bangsa Indonesia bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kualitas pendidikan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh dua faktor yang mendukung, yaitu internal dan eksternal (Dodi Nandika, 2007:16). Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan, seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan daerah dan sekolah yang berada di garis depan, dan faktor eksternal yaitu masyarakat pada umumnya. Dua faktor ini haruslah saling menunjang dalam upaya peningkatan kualitas tersebut. Salah satu implikasi langsungnya ialah pada perlunya program-program yang terkait seperti penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana belajar, guru yang berkualitas, buku pelajaran bermutu yang terjangkau masyarakat, alat bantu belajar untuk meningkatkan kreativitas, dan sarana penunjang belajar lainnya.
Kualitas pendidikan mencakup aspek input, proses dan output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh perencanaan kualitas misalnya, pengembangan tenaga pendidik/kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pengawas, staf dinas pendidikan, pengembangan dewan pendidikan, dan komite sekolah, rasio (siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ruang kelas, siswa/ sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan tes standar di tingkat kabupaten/kota, biaya pendidikan per siswa, pengembangan model pembelajaran (pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan, pembelajaran kontektual, pembelajaran kooperatif dan sebagainya).
3. Efisiensi pendidikan;
Efisiensi menunjuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumber daya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal merujuk kepada hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif (individual, sosial, ekonomi dan non-ekonomik) yang didapat setelah kurun waktu yang
33
panjang di luar sekolah. Contoh-contoh perencanaan peningkatan efisiensi, misalnya, peningkatan angka kelulusan, rasio keluaran/masukan, angka kenaikan kelas, penurunan angka mengulang, angka putus sekolah, dan peningkatan angka kehadiran dan lain-lain.
4. Relevansi pendidikan.
Relevansi menunjuk kepada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan (needs), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sektor. Contoh-contoh perencanaan relevansi misalnya, program ketrampilan kejuruan/ kewirausahaan/usaha kecil bagi siswa-siswa yang tidak melanjutkan, kurikulum muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup dan peningkatan jumlah siswa yang terserap di dunia kerja.
5. Pengembangan Kapasitas

Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (UNDP,1997). Suksesnya desentralisasi pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan kapasitas makro, kelembagaan, sumber daya dan kemitraan. Pengembangan kapasitas tingkat makro meliputi : (1) arahan-arahan, (2) bimbingan, (3) pengaturan, pengawasan dan kontrol. Pengembangan kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi, perencanaan pendidikan, manajemen pada semua aspek pendidikan (kurikulum, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dsb), sistem informasi manajemen pendidikan, pengembangan pengaturan (regulasi dan legislasi), pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi (tugas dan fungsi serta struktur organisasinya), proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, hubungan dan jaringan antar organisasi, pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, pengembangan kepemimpinan pendidikan dan lain-lain.
Kesiapan kapasitas sumber daya mencakup sumber daya manusia (manajer/pemimpin, staf dan pelaksana) dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dsb). Sedangkan, pengembangan kapasitas kemitraan dilandasi oleh kesadaran bahwa pengembangan ikhtiar pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat karena masing-masing memiliki pengaruh terhadap pendidikan anak.
Khusus mengenai kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dalam kebijakan Ditjen Mandikdasmen, disebutkan mengenai konsep, indikator keberhasilan, dan pendukung sebagai berikut.
34
Tabel 2.
Kebijakan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing
Konsep
Indikator Keberhasilan
Pendukung
Program

�� Pendidikan memfasilitasi perkembangan kepribadian dan karakter secara utuh dan harmonis, melalui:
�� SD: calistung + dasar akademik
�� Kecerdasan ganda
�� Nasionalisme
�� Plural
�� Nilai-nilai internasional
�� Perkembangan ipteks


�� Pemberlakuan KTSP

�� Pengembangan SSN, perintisan SBI
�� Adanya tindakan afirmatif pada kondisi khusus;
�� Pemakaian metode CTL,dll
�� Pendidikan multikultural
�� Pendidikan kecakapan hidup dalam arti luas
�� Keterpaduan pendidikan dengan aspek-aspek pembangunan daerah /nasional


�� Implementasi 8 unsur standar pendidikan nasional (SNP):
�� Standar isi
�� Standar proses
�� Standar kompetensi lulusan
�� Standar pendidik dan tenaga kependidikan
�� Standar sarana dan prasarana;
�� Standar pengelolaan
�� Standar pembiayaan;
�� Standar penilaian pendidikan


�� Pengembangan pendidikan karakter
�� Pengembangan pendidikan yang bermakna bagi masa depan anak
�� Peningkatan kualitas pembelajaran
�� Pengembangan budaya sekolah
�� Pengembangan pembelajaran berbasis keunggulan lokal
�� Pengembangan sekolah bertaraf internasional
�� Pengembangan SMK menjadi pusat pengembangan karier
�� Meningkatkan kemandirian sekolah
�� Mengurangi kesenjangan mutu antar sekolah.


Dalam arah pengembangan manajemen Dikdasmen juga dikemukakan mengenai kebijakan penguatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang konsep, indikator keberhasilan, pendukung dan programnya sebagai berikut.
Tabel 3.
Kebijakan Penguatan Tatakelola, Akuntabilitas dan Pencitraan publik
Konsep
Indikator keberhasilan
Pendukung
Program

�� Desentralisasi yang efektif
�� Kerjasama koordinatif dan sinergis pusat dengan daerah
�� Penguatan kapasitas daerah
�� Pemantapan pusat


�� Hubungan kemitraan pusat-daerah

�� Kapasitas kelembagaan dan kesehatan organisasi pada satuan pendidikan, dinas pendidikan, pusat
�� Sistem informasi manajemen dikdasmen
�� Peran serta masyarakat
�� Pencitraan pendidikan (terpercaya)

�� Tuntas wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun di setiap daerah, tanpa bias gender
�� Kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan, dan pada kondisi tertentu merintis pemakaian standar internasional

�� Terjadinya peningkatan akuntabilitas publik secara bermakna, terencana, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta terjaminnya kepentingan makro nasional

�� Membangun kemitraan pusat dan daerah
�� Penguatan dan penyehatan organisasi dan manajemen penyelenggaraan pendidikan: level daerah dan nasional
�� Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan dasar dan menengah terpadu
�� Revitalisasi peran

35

serta masyarakat
�� Pencitraan pendidikan


D. Simpulan/Rangkuman dan Saran
1. Simpulan/Rangkuman
Dari uraian di atas dapat disimpulkan/ dirangkum hal-hal sebagai berikut:
1. Era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam pendidikan, salah satunya adalah terjadinya perubahan arah paradigma pendidikan, termasuk dalam hal sistem perencanaan pendidikan di daerah.
2. Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan.
3. Paradigma baru perencanaan pendidikan akan berimplikasi pada proses perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam era otonomi daerah, sistem perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota adalah bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, yaitu mendasarkan pada perencanaan partisipatif, di mana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pendidikan di daerah Kabupaten/Kota, diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Dalam melakukan perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis, untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, berbagai perubahan lingkungan strategis harus diakomodasi dan diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis tersebut. Kemudian, perlu analisis situasi
36
untuk mengetahui ”situasi pendidikan saat ini” dan ”situasi pendidikan yang diharapkan atau ditargetkan” menyangkut berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga kesenjangan dapat diketahui dan kebijakan substantif dan implementatif, program serta rencana kegiatan dapat dipikirkan secara integrated.

2. Saran :
Depdiknas dan para stakeholders pendidikan lainnya, perlu membuat pemikiran inovatif-kreatif mengenai model pembangunan sistem pendidikan yang terintegrasi, yang dapat meramu sekaligus mengakomodasi upaya peningkatan dan pencapaian berbagai kebijakan pendidikan (pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan lain-lain yang ditargetkan) secara bersama-sama, bukan secara parsial dan berurutan, termasuk aspek sustainability (keberlanjutan) nya. Sekedar sebagai contoh, hasil peningkatan dan pencapaian pemerataan dan perluasan akses pendidikan, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan (dengan model peningkatan kualitas yang massive, misalnya), tapi juga perlu memperhatikan aspek relevansi (dengan, misalnya, mencocokkan kurikulum dengan empirik yang ada, dengan mengupdate silabus setiap tahun sekali, meski tanpa merubah kurikulum formalnya). Aspek keberlanjutannya perlu juga dipikirkan, jangan sampai berjalannya sebuah kebijakan hanya tergantung pada ada tidaknya subsidi dari pusat, sementara ketika subsidi ditiadakan atau dicabut, misalnya, lalu tidak berjalan.
37
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahmansyah. (2001). Desentralisasi: Harapan dan tantangan bagi dunia pendidikan. Jurnal Studi Agama Millah,1, 55-69.
Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. Analisis Kebijakan Pendidikan. Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Achmad Budiyono, M. Irfan, &Yuli Andi. (1998). Evaluasi pelaksanaan kebijakan uji coba otonomi daerah. Jurnal Penelitian Ilmu -Ilmu Sosial, PPS Universitas Brawijaya,2, 209-218.
Alhumani,A. (11 September 2000).Pembangunan Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi. Kompas, p.4.
Alisjahbana, A.S. (2000). Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Jurnal Analisis Sosial, AKATIGA,1,29-38.
Arbi Sanit. Et al. (Desember 2000). Penelitian paradigma baru hubungan pusat daerah di Indonesia: Format otonomi daerah masa depan.Jakarta: Laporan penelitian.
Azyumardi Azra. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Bambang Suteng S. (2003). Menjadikan Salatiga Kota Pendidikan,bagaimana? Buletin Hati Beriman,1,18-20.
Depdiknas. (2001). Desentralisasi Pendidikan. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.
Depdiknas. 2002. Memiliki Wawasan Tentang Model-Model Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota. (Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota).
Depdiknas. 2002. Menyerasikan Perencanaan Pendidikan Tingkat Mikro dan Makro.
Depdiknas. 2002. Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota.
Dinas Pendidikan Kota Salatiga. (2002).Rencana Strategik Bidang Pendidikan Kota Salatiga. 2002-2006.
Dinas Pendidikan Kota Salatiga. (2002).Portofolio Rencana Pembangunan Pendidikan Kota Salatiga.2003-2008.
Dodi Nandika. 2007. Pendidikan di tengah gelombang perubahan. Jakarta: LP3ES
Fakry Gaffar. (1990). Implikasi desentralisasi pendidikan menyongsong abad ke-21. Jurnal Mimbar Pendidikan, 3, Tahun IX, Oktober.
Fasli Jalal. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
Fiske, E.B. (1998). Desentralisasi Pengajaran, politik dan consensus. Jakarta: Penerbit P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia.
H.A.R. Tilaar. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Husen,T. & Postlethwaite, T.N. (Eds). (1994). The international encyclopedia of education . London: Pergamon.
38
John Kotter.(1997). Leading Change. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Josef Riwu Kaho. (1991). Proyek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers.
Mulyani A. Nurhadi. 2001. Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengelolaan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Rangka Pelaksanaan UU RI No.22 dan 25 tahun 1999. Yogyakarta: Seminar Nasional.
Noeng Muhadjir. 2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research. Integrasi Penelitian, Kebijakan dan Perencanaan. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
Noeng Muhadjir. 2000. Kebijakan dan Perencanaan Sosial. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Telaah Cross Discipline. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
Noeng Muhadjir. 2003. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
Nuril Huda. (1998). Decentralization of education in Indonesia: Problem of implementation, Jurnal Ilmu Pendidikan, 5, 3-12.
Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 8 tahun 2001 tentang Propeda Kota Salatiga tahun 2001-2005.
Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Salatiga, tahun 2002-2006.
Peraturan Daerah Kota Salatiga No.4 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga, tahun 2007-2012.
Peraturan Walikota Salatiga No.17 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga, tahun anggaran 2007
Peraturan Walikota Salatiga No.40 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga, tahun anggaran 2008.
Risalah hasil kerja Pansus III DPRD Kota Salatiga yang bertugas menyusun raperda Kota Salatiga tentang pengelolaan pendidikan di Kota Salatiga.
Sindhunata.(2000). Menggagas Paradigma baru Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Sam M.Chan dan Tuti T. Sam. 2005. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Slamet P.H. 2005. Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas.
UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2004 No.4421.
39
Verania Andria & Yulia Indrawati Sari. (2000). Lampu kuning desentralisasi. Jurnal Analisis Sosial, AKATIGA, 1, iii-vi.
World Bank. 1998. Education in Indonesia – From crisis to recovery. (Chapter 5). Education sector unit, east asia and pacific region.
40
LAMPIRAN
Lampiran 1: Format Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota
1. Pendahuluan
Pendahuluan setidaknya berisi hal-hal sebagai berikut: (a) apa isi perencanaan, (b) siapa yang terlibat dalam perencanaan, (c) kapan perencanaan dilakukan, (d) dimana perencanaan dilakukan, dan (e) bagaimana caranya menyiapkan rencana pendidikan kabupaten/kota.
2. Analisis Lingkungan Strategis (Konteks)
Analisis lingkungan strategis berisi factor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pendidikan Kab/ Kota. Hasil analisis lingkungan strategis berupa perkembangan eksternal terkini diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis.
3. Analisis Situasi Pendidikan, meliputi situasi pendidikan dalam kenyataan (saat ini) dan yang diharapkan dan menemukan kesenjangannya.
4. Rencana Strategis (5 tahun) dan Rencana Operasional (1 tahun)
1. Rencana Strategis Pendidikan (5 tahun ke depan)
a. Visi, Misi, dan Tujuan
b. Program-program/kegiatan-kegiatan strategis untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan
c. Strategi pelaksanaan
d. Rencana biaya (alokasi dana)
e. Rencana pelaksanaan program-program strategis
f. Milestone (output apa dan kapan)
g. Rencana Pemantauan dan Evaluasi
2. Rencana Operasional (1 tahun)
a. Sasaran-sasaran (tujuan-tujuan jangka pendek) yang akan dicapai
b. Program-program untuk mencapai setiap sasaran
c. Rencana biaya (Alokasi Dana)
d. Rencana Pelaksanaan Program
e. Jadwal Pelaksanaan Program
f. Milestone (output apa dan kapan)
g. Rencana Pemantauan dan Evaluasi
h. Penanggung Jawab Program Milestone.
41
13 Misalnya, dalam perencanaan yang lama memakai istilah-istilah Propenas, Renstranas, Propeta, Propeda, dan Renstra, sedangkan yang mutakhir menggunakan istilah RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP, RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
14 Selain menggunakan istilah-istilah mutakhir sebagaimana disebut, format-formatnya juga berbeda dengan tetap memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan modifikasi sesuai dengan kreativitas daerah. Misalnya, ada format Sinkronisasi keterkaitan visi,misi, prioritas pembangunan, fungsi, urusan dan program-program SKPD. Pada bagian ini, dalam rangka mencapai visi dan misinya, untuk urusan pendidikan pada tahun 2008 diputuskan program-program: pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, pendidikan luar biasa, peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dan manajemen pelayanan pendidikan.
15 Mengenai visi dan misi, tampak bahwa selama era otonomi telah mengalami tiga kali perubahan rumusan. Dalam hal visi, misalnya, dalam RKPD tahun 2008 visinya adalah Salatiga lebih maju,…harmonis…dan tata kelola pemerintahan yang baik (masing-masing diberi pengertian).
Lampiran 2: Ilustrasi Praktek :
GAMBARAN SINGKAT
PERENCANAAN PENDIDIKAN DI KOTA SALATIGA
1. Pengantar
Uraian ini dimaksudkan untuk menggambarkan perencanaan pendidikan di Kota Salatiga secara singkat di era otonomi. Meskipun demikian istilah-istilah yang dipakai tidak mencerminkan perkembangan mutakhir.13 Tekanannya lebih pada menjelaskan pola pikir dan apa yang sudah direncanakan Pemerintah Kota Salatiga dalam mengelola pendidikan di era otonomi. Tampak bahwa untuk mencapai visi, misi, prioritas dan fungsi khas Kota Salatiga sebagai kota pendidikan, telah dilakukan upaya-upaya, antara lain berupa perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan. Berdasarkan kebijakan umum tersebut, Dinas Pendidikan Kota Salatiga membuat kebijakan teknis implementatif berupa perencanaan strategis dan program-program kegiatan bidang pendidikan.
Dengan catatan pengantar ini, tentu saja masih diperlukan pemikiran-pemikiran serius terutama untuk menyesuaikan dengan tuntutan teoritis yang diidealkan dalam perencanaan pendidikan, maupun penyesuaian dalam hal tuntutan perkembangan mutakhir14 Sistem Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota (SPPK) yang kini berlaku.
2. Visi dan Misi Kota Salatiga15
Visi Kota Salatiga adalah :
Terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Atas dasar visi Kota Salatiga tersebut, maka misi pembangunan Kota Salatiga adalah mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang memiliki ciri-ciri:
42
a. Semakin mengakui dan menghargai harkat-martabat manusia, yang ditujukan dengan semakin berkembangnya solidaritas sosial di antara kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keagamaan.
b. Semakin memiliki semangat dan kemampuan untuk meraih dan meningkatkan kemandirian yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung-jawab.
c. Semakin memiliki semangat dan kemampuan untuk meraih dan meningkatkan keadilan sosial, baik keadilan dalam generasi sekarang maupun keadilan untuk generasi yang akan datang, yang ditunjukkan dengan semakin meratanya distribusi kekayaan maupun semakin terpeliharanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
d. Semakin memiliki semangat dan kemampuan untuk meraih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual, yang ditunjukkan dengan kehidupan yang semakin tertib, aman dan damai serta semakin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.
e. Semakin demokratis, ditunjukkan oleh semakin tinggi partisipasi anggota masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan atas berbagai aspek pembangunan daerah.
f. Memiliki struktur dan sistem kelembagaan yang semakin mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Salatiga.

3. Prioritas dan Fungsi Khas yang Ingin Diwujudkan

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, kemudian disusun prioritas pembangunan Kota Salatiga, dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi. Atas dasar peluang dan tantangan itu, maka dalam propeda Kota Salatiga dirumuskan prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagai berikut.
a. Pengembangan sistem politik yang lebih demokratis;
b. Pengembangan good governance (pemerintahan yang baik);
c. Pengembangan supremasi hukum;
d. Peningkatan pemerataan dalam distribusi pendapatan;
e. Pengembangan solidaritas dan pelembagaan jaring pengaman sosial.

Di samping berbagai prioritas itu, Kota Salatiga juga menetapkan fungsi khas yang ingin diwujudkan. Fungsi khas ini sudah lama disadari dan dirumuskan, seperti ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Rencana Induk Kota Salatiga tahun 1977 yang terkenal dengan “Outplane Kota Salatiga 1977” (Keputusan DPRD Kodya Dati II Salatiga, Nomor : 06/DPRD II/ 1977, 8 Juni 1977). Di dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa sasaran pembangunan Kota Salatiga diarahkan agar berfungsi sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan transito.
43
Fungsi khas tersebut telah direevaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan seperti yang tertuang dalam berbagai dokumen atau produk perencanaan daerah yang dikenal dengan “Tri Fungsi Khas Kota Salatiga”, yaitu sebagai:
a. Kota Pendidikan dan Olah Raga;
b. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa; dan
c. Kota Pariwisata/transit wisata

Menurut Dewan Pendidikan Kota Salatiga, kota pendidikan adalah kota yang menjadikan pendidikan sebagai roh utama kehidupannya. Ini agak berbeda dengan kota pelajar, sebab cakupan makna kota pelajar lebih sempit katimbang kota pendidikan. Kata pelajar berkonotasi murid sekolah di lembaga pendidikan dasar dan menengah, sedangkan kata pendidikan menunjuk pada proses pendidikan yang berlangsung dalam keluarga, lembaga pendidikan pra sekolah, dasar, menengah, dan tinggi serta di lembaga pendidikan non formal, sehingga subyeknya lebih menyeluruh katimbang sekedar murid SD, SLTP dan SMU/K.
Dengan demikian, upaya mewujudkan diri sebagai kota pelajar belum tentu mengarah ke terwujudnya kota pendidikan, sementara upaya mewujudkan kota pendidikan implisit di dalamnya berarti pula mewujudkan kota pelajar.
Dengan mencanangkan diri sebagai kota pendidikan, diharapkan urusan pendidikan lalu menjadi urusan semua warga Kota Salatiga mulai dari rakyat biasa, sampai ke pucuk pimpinan Kota. Pendidikan bukan saja menjadi agenda utama kinerja pemerintah kota maupun para wakil rakyat, melainkan justru menjadi acuan utama kinerja ataupun performance baik wakil rakyat, aparat pemerintah daerah, para pengusaha, rakyat biasa maupun terlebih lebih para praktisi pendidikan. Dimensi “mendidik” menjadi acuan setiap sikap, perilaku, ucapan maupun tindakan/kebijakan setiap warga kota Salatiga. Setiap warga kota akan selalu bertanya pada diri sendiri, “apa nilai paedagogis dari sikap, ucapan, tindakan ataupun keputusan/kebijakan yang dibuatnya”.
Ditetapkannya Kota Salatiga sebagai kota pendidikan menunjukkan telah adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai strategi untuk mengembangkan dan memajukan Kota Salatiga. Penyusun renstra Kota Salatiga memberi alasan fenomenologis atas ditetapkannya Salatiga sebagai kota pendidikan, dengan menyatakan bahwa “denyut nadi aktivitas kota Salatiga selama ini sangat terkait dengan keberadaan dan aktivitas pendidikan baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah”. Di
44
samping itu, penetapan sebagai kota pendidikan juga didasarkan pada pemahaman atas potensi sosial yang dimiliki Kota Salatiga.
Dari segi wilayah, Kota Salatiga relatif sempit. Hal ini memperpendek rentang kendali pengelolaan sehingga memudahkan penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, dengan lokasi pegunungan berhawa sejuk maka alam sangat menopang upaya pendidikan di wilayah ini. Lembaga-lembaga pendidikan yang adapun relatif mapan dan beragam. Lembaga-lembaga yang ada dapat didayagunakan secara lebih optimal demi kemajuan pendidikan di Kota Salatiga. Lembaga pendidikan tersebut tampak dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 4.
Jumlah Lembaga Pendidikan di Kota Salatiga
No
Kecamatan
TK/RA
SD/
MI
SLTP/
MTs
SMU/MA/
SMK
Ponpes
Sek. Tinggi
PT
Jml.
1.
Sidomukti
13/6
16/3
4/-
2/-/6
3
1
-
31
2.
Sidorejo
18/4
30/3
11/1
6/2/5
3
2
1
58
3.
Argomulyo
15/6
22/3
6/1
2/1/1
2
-
-
36
4.
Tingkir
19/3
25/3
2/-
-/-/1
4
-
-
31
Jumlah
65/19
93/12
23/2
10/3/13
12
3
1
223

Keterangan : Diolah dari data Dinas Pendidikan dan Departemen Agama
Selain itu, tradisi akademis juga relatif mapan. Beberapa lembaga pendidikan di kota ini sudah hidup, mampu bertahan dan bahkan berkembang selama puluhan tahun. Dengan usia yang sudah puluhan tahun itu maka watak akademis sudah mentradisi di berbagai lembaga pendidikan tersebut. Nilai-nilai akademis seperti kejujuran, keterbukaan, mengutamakan kebenaran, curiosity, dan sejenisnya sudah menjadi langgam hidup sebagian warga maupun beberapa lembaga pendidikan di kota ini. Tradisi itu merupakan pondasi kokoh bagi upaya pengembangan kota pendidikan Salatiga.
Dari segi keagamaan, masyarakat Salatiga cukup plural. Namun pluralitas itu tidak dibarengi dengan fanatisme sempit antarkelompok pemeluk agama. Oleh karena itu kehidupan sosial keagamaan di kota ini selalu diwarnai oleh semangat toleransi yang tinggi antar pemeluk agama. Sikap toleran warga masyarakat merupakan modal yang amat penting bagi pengembangan pendidikan di masa depan, karena semua lembaga
45
pendidikan kelak harus menjadi pusat pengembangan toleransi. Di samping itu, pola hidup masyarakatnya belum terlalu metropolis. Dalam batas-batas tertentu masyarakat Salatiga masih tergolong masyarakat yang sederhana. Pola hidup kota besar yang serba gemerlap, dengan segala segi negatifnya, belum terlalu menggejala di kota ini. Kondisi semacam ini justru menguntungkan bagi terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu di kota ini.
Fenomena dan berbagai potensi sosial yang dimiliki Kota Salatiga di atas, menjadi alasan utama mengapa Salatiga dikembangkan sebagai kota pendidikan. Pengembangan sebagai kota pendidikan tersebut semakin mendapatkan tantangan dan peluang, sejak secara resmi diberlakukan kebijakan otonomi daerah mulai 1 Januari 2001. Sebab, sebagaimana ditegaskan dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan otonomi daerah memang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, termasuk dalam bidang pendidikan, dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Ini berarti, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus persoalan pendidikan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena kewenangan yang diotonomikan itu utuh, tidak seperti era sentralistik, maka perencanaan pendidikan di daerah sebagai kegiatan awal dari proses pengelolaan pendidikan termasuk kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Berbeda dengan sistem perencanaan pendidikan yang sentralistik, yang telah menghasilkan uniformitas yang berlebihan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, maka dalam era otonomi daerah diharapkan akan tumbuh kreativitas dan prakarsa, serta mendorong peranserta masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Ini berarti, bahwa dalam membangun pendidikan di daerah Kabupaten/Kota, seperti halnya Kota Salatiga, perlu dilandasi dengan perencanaan pendidikan yang baik dan distinktif, tidak hanya bertumpu pada perencanaan nasional yang makro, tetapi juga dapat mempertimbangkan keunikan, kemampuan, dan budaya daerah masing-masing sehingga mampu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah.
4. Kebijakan Umum Bidang Pendidikan di Kota Salatiga

Secara teoritis, di tingkat kabupaten/ kota, terdapat tiga jenis kebijakan, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan teknis di bidang pendidikan. Kebijakan umum menunjuk pada kebijakan Pemda sebagai pelaksanaan asas desentralisasi.
46
Kebijakan ini merupakan ketentuan yang bersifat makro dan strategis daerah, yang produknya berupa peraturan daerah. Sementara kebijakan pelaksanaan dan teknis dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Di Kota Salatiga, yang termasuk kebijakan umum, antara lain : Perda No. 8 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Salatiga tahun 2001-2005, Perda No.1 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Salatiga tahun 2002-2006, dan (Ra) perda tentang Pengelolaan Pendidikan di Kota Salatiga.
Mengenai kebijakan umum dijelaskan berturut-turut pada bagian a dan b sebagai berikut.
a. Propeda Bidang Pendidikan Kota Salatiga 2001 – 2005.

Secara umum, propeda merupakan landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah selama lima tahun. Di dalamnya memuat arah kebijakan dan program pembangunan daerah, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan segenap anggota masyarakat Kota Salatiga dalam melaksanakan pembangunan daerah. Propeda Kota Salatiga ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan renstra Kota Salatiga, dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga.
Propeda Kota Salatiga disusun atas inisiatif pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah membentuk tim dengan nama “Tim Propeda Eksekutif”. Keanggotaan tim ini berusaha mensinergikan antara aktor yang mempunyai pengalaman pada masing-masing bidang pembangunan dengan aktor yang dinilai mempunyai kepakaran di bidang-bidang tersebut. Tugasnya adalah untuk menyiapkan rancangan Perda tentang propeda, termasuk propeda bidang pendidikan.
Dalam rangka menjalankan tugasnya, tim ini melakukan serangkaian penelitian. Maksudnya, untuk memahami kondisi, potensi dan permasalahan-permasalahan riel yang dihadapi Kota Salatiga pada masing-masing bidang pembangunan. Hasil penelitian ini dipakai sebagai dasar awal untuk menyusun rancangan propeda. Setelah rancangan awal disusun, kemudian didiskusikan dengan para stakeholders yang dinilai mempunyai pengalaman dan kepakaran pada masing-
47
masing bidang pembangunan. Hasil pembahasan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki rancangan perda tentang propeda tersebut.
Berkaitan dengan propeda bidang pendidikan, fokus pergumulan terjadi pada dua hal, yaitu, pertama, dari segi proses muncul kesadaran agar penyusunan propeda bidang pendidikan lebih partisipatif, dengan sedapat mungkin melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mereka diharapkan ikut memberikan kontribusi secara konstruktif supaya dapat membantu mewujudkan sebuah Perda yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kebutuhan riel yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, dari segi materi, ada dukungan terhadap beberapa kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan, antara lain perlunya memberi porsi yang lebih besar pada anggaran bidang pendidikan dibandingkan anggaran sektor lainnya, perlunya meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, terutama pada guru wiyata bakti, dukungan terhadap upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh.
Di samping itu, juga dipandang perlu adanya penyempurnaan dan penajaman substansi atas beberapa persoalan yang sudah dirumuskan, agar lebih mendasar, serta terintegrasi satu bagian dengan lainnya sehingga layak digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kota Salatiga. Penyempurnaan dan penajaman terutama diarahkan agar propeda bidang pendidikan memuat berbagai kondisi riel yang menjadi persoalan mendesak di bidang pendidikan.
Atas dasar masukan yang ada, kemudian diadakan seminar untuk membahas rancangan perda tentang propeda yang sudah diperbaiki oleh Bappeda. Pesertanya melibatkan kalangan yang lebih luas, baik LSM, Perguruan tinggi, kelompok ahli, tokoh masyarakat dan agama, dinas atau instansi terkait dan satuan pendidikan tertentu. Berbagai masukan dalam seminar dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki Rancangan Propeda yang ada, termasuk propeda bidang pendidikan.
Proses berikutnya terjadi di DPRD, dalam rangka meneliti, mencermati, membahas sampai penetapan rancangan perda tentang propeda tersebut. Tahap-tahapnya meliputi : (a) Penyampaian nota penjelasan rancangan perda tentang Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2001-2005 oleh Walikota, (b) pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Propeda Kota Salatiga tahun 2001-2005 dan naskahnya, (c) Tanggapan atau jawaban walikota terhadap pemandangan
48
umum fraksi-fraksi dan penjelasan dari unit kerja pada rapat komisi dan hasil rapat dewan dengan Tim Penyusun Raperda Eksekutif, (d) kegiatan rapat-rapat komisi yang diselenggarakan bersama-sama dengan dinas/instansi terkait, (e) pembahasan Raperda Propeda 2001-2005 oleh Komisi Gabungan dengan Tim Raperda Propeda.
Berdasarkan hasil pembahasan di tingkat komisi dan komisi gabungan dengan Tim Raperda Propeda, maka kemudian diadakan rapat paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi dan penetapan raperda Propeda 2001-2005. Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, pada prinsipnya semua fraksi memandang bahwa penyusunan propeda sudah cukup partisipatif dan substansi materinya telah diperbaiki berdasarkan masukan-masukan dari para stakeholder, sehingga mereka menyetujui Raperda Propeda Kota Salatiga menjadi Perda Kota Salatiga tentang Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga, tahun 2001-2005.
Pada akhir rapat paripurna DPRD tersebut, Walikota menyatakan bahwa propeda sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan yang memuat arah dan kebijakan serta program-program pembangunan daerah wajib dilaksanakan bersama-sama secara konsisten. Hal ini sangat penting karena dalam era reformasi dan era otonomi daerah saat ini, pelaksanaan pembangunan harus betul-betul berlandaskan pada pedoman yang ada, sesuai dengan proses dan prosedur yang telah dibakukan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat .
Dari uraian di atas, proses terbentuknya Propeda bidang pendidikan dapat ditampilkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.
49
Gambar 4.
Proses Terbentuknya
Propeda Bidang Pendidikan Kota Salatiga
Dalam propeda disebutkan bahwa arah pembangunan pendidikan di Kota Salatiga adalah :
1. Mengupayakan pemerataan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga masyarakat Salatiga menuju terciptanya masyarakat Salatiga yang berkualitas dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan dalam bidang kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, dan diversifikasi jenis pendidikan secara profesional termasuk pendidikan lingkungan.
4. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen masyarakat Salatiga.
5. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
50
6. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi.
7. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Sementara itu, program-program pembangunan bidang pendidikan, meliputi (a) program pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah, (b) program pembinaan pendidikan luar sekolah dan (c) program sinkronisasi dan koordinasi pendidikan. Program pendidikan prasekolah, dasar dan menengah ditujukan untuk : (1) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di desa terpencil, masyarakat miskin dan anak yang berkelainan, (2) meningkatkan kualitas pendidikan prasekolah, dasar dan menengah dengan kualitas yang memadai, dan (3) terselenggaranya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat.
Program pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan ketrampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, program PLS diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan ketrampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya. Sedangkan program sinkronisasi dan koordinasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program-program pendidikan baik antar jenjang, jalur dan jenis maupun antar kecamatan. Sasarannya adalah mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program-program pembangunan pendidikan antar jenjang, jalur dan jenis maupun antar kecamatan.
b. Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kota Salatiga

Sebagai tindak lanjut Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Salatiga, kemudian disusun rencana strategis pembangunan Kota Salatiga tahun 2002-2006.
51
Renstra ini memuat kebijakan secara rinci dan terukur kinerja walikota Salatiga, dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah Kota Salatiga dalam bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, pembangunan sumberdaya manusia dan lingkungan hidup serta ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Penyusunan renstra bidang pendidikan menjadi bagian integral dari proses penyusunan renstra Kota Salatiga secara keseluruhan. Penyusunan renstra Kota Salatiga diawali dengan pergumulan ide mengenai perlu tidaknya rentra itu dibuat. Pergumulan muncul sebagai akibat adanya persepsi yang berbeda terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping belajar dari daerah lain.
Berdasarkan komitmen dan kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD pada saat pembahasan Raperda tentang Propeda, maka Kota Salatiga menyusun baik propeda maupun renstra. Renstra merupakan penjabaran propeda dalam ruang lingkup pembangunan daerah. Renstra memuat program-program yang nantinya dituangkan dalam Repetada dan APBD sesuai dengan kewenangan daerah, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan renstra badan/dinas/kantot/unit kerja.
Dalam membuat renstra, Bappeda Kota Salatiga bekerja sama dengan Program Pascasarjana UKSW Salatiga. Secara garis besar, penyusunan renstra dilaksanakan dalam tiga tahapan yang saling terkait dan berkesinambungan, yaitu, pertama, tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini metode yang digunakan adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengetahui visi, misi, strategi kebijakan, program/kegiatan dan anggaran masing-masing instansi dinas dan non dinas Pemerintah Kota Salatiga. Sementara, metode wawancara dilakukan terhadap pimpinan atau pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga maupun dinas/non dinas yang terkait serta tokoh-tokoh masyarakat sebagai masukan untuk mengetahui aspirasi masyarakat. Sedangkan metode dokumentasi, dipakai untuk mendapatkan data berupa hal-hal yang terkait dengan manajemen pemerintahan daerah dalam kerangka melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Kedua, tahap penyusunan rencana strategis. Dalam tahap ini, dimulai dengan melakukan analisis kondisi internal dan eksternal Kota Salatiga. Di bidang pendidikan, analisis kondisi internal menghasilkan pemahaman atas berbagai kekuatan dan
52
kelemahan pembangunan pendidikan di Kota Salatiga. Kekuatannya adalah (a) prasarana dan tenaga pendidik pada tingkat dasar relatif memadai, (b) terdapat beberapa perguruan tinggi, (c) terdapat sekolah asing/internasional yang berlokasi di Kota Salatiga, (d) terdapat berbagai jenis pendidikan luar sekolah, (e) terdapat pusat pendidikan dan latihan atlet, (f) telah dimulainya pelaksanaan “school-based management”, dan (g) terdapat berbagai potensi keunikan Kota Salatiga yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan orang dewasa dan pendidikan ketrampilan wirausaha. Sementara, kelemahannya meliputi (a) belum optimalnya angka partisipasi sekolah tingkat lanjutan (SLTP/SLTA), (b) nisbah prasarana pendidikan dan daya tampung siswa serta nisbah guru pada sekolah lanjutan belum optimal, (c) belum terdapat jalinan kerja sama yang sinergis antara lembaga pendidikan terutama dalam hubungan vertikal, (d) belum adanya keberanian untuk mendiversifikasi kurikulum sekolah bernuansa otonomi, dan (e) belum jelasnya bentangan cakrawala keotonomian pendidikan dalam substansi edukasi.
Dari analisis kondisi eksternal, dihasilkan pemahaman atas sejumlah peluang dan ancaman terhadap pembangunan pendidikan di Kota Salatiga. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan adalah (a) semakin meningkatnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, (b) semakin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan daerah lain di bidang pendidikan, (c) terdapatnya perguruan tinggi yang mempunyai latarbelakang disiplin ilmu yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, (d) terbukanya kesempatan untuk mendiversifikasi pendidikan luar sekolah, (e) terbukanya kesempatan untuk kerjasama baik horisontal maupun vertikal dalam rangka menciptakan central of excelence, dan (f) terbukanya kesempatan untuk diversifikasi lembaga pendidikan luar sekolah. Sementara ancaman yang dihadapi berupa (a) kebijakan penyerahan pengelolaan pendidikan kepada daerah dapat berdampak pada penurunan kualitas pendidikan karena keterbatasan kemampuan daerah, (b) menurunnya semangat kerja pendidik karena minimnya sarana dan prasarana penunjang sehingga berdampak pada menurunnya mutu pendidikan, dan (c) kuatnya ideologi penyeragaman baik terhadap isi kurikulum, strategi pembelajaran maupun kualitas pembelajaran.
Ketiga, tahap validasi dan finalisasi rencana strategis. Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah (a) seminar dan pembahasan raperda renstra yang diikuti badan legislatif, badan eksekutif, LSM, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi dan
53
stakeholder pembangunan di Salatiga, dan (b) pembahasan program dan kegiatan secara mendetail dengan dinas dan unit kerja pemerintah Kota Salatiga.
Berbagai masukan konstruktif yang diterima dalam seminar dan pembahasan rentra, digunakan untuk semakin memperbaiki Raperda renstra. Selanjutnya, Raperda tersebut diajukan oleh pihak eksekutif ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan demi penyempurnaannya. Proses di DPRD dimulai dengan rapat paripurna untuk mendengarkan nota penjelasan Walikota tentang Raperda renstra Kota Salatiga, diikuti dengan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda renstra tersebut. Dalam nota penjelasannya, Walikota antara lain menyatakan bahwa :
“Penyusunan Raperda renstra pembangunan daerah Kota Salatiga diajukan kepada Dewan dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, hal tersebut juga untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah serta meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kerangka perwujudan good governance. Lain daripada itu, renstra yang telah disusun juga sebagai pedoman kinerja pemerintah Kota Salatiga dan sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja pembangunan Kota Salatiga yang meliputi bidang-bidang yang tercantum dalam propeda.”
Sementara itu, pemandangan umum fraksi terhadap Raperda renstra bidang pendidikan pada intinya berisi :
a. Rencana strategis pembangunan bidang pendidikan dinilai belum menunjukkan adanya sebuah perencanaan yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Disamping itu, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan non formal masih belum dimanfaatkan dalam renstra yang ada.
b. Investasi di bidang pendidikan yang selama ini didukung sektor swasta perlu ditindaklanjuti dengan keberpihakan yang lebih adil dan merata;
c. Pengawasan mutu pendidikan perlu dikembangkan dalam perwujudan desentralisasi pendidikan .
d. Rencana perwujudan “central of excelence” lembaga pendidikan di Kota Salatiga perlu didukung dengan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, ketrampilan SDM serta peningkatan kesejahteraan SDM.
e. Ada dan berkembangnya Sekolah Internasional di Kota Salatiga perlu didukung dan diberi jaminan rasa aman bagi guru dan siswanya. Keberadaan sekolah ini dapat
54
menjadi pintu Kota Salatiga dalam memasuki kawasan global, karena guru dan siswa di sekolah tersebut berasal dari negara-negara Asia, Eropa, Australia dan sebagian Amerika.
f. Perlunya sosialisasi MBS agar masyarakat diberdayakan secara luas baik sebagai konsumen jasa pendidikan maupun sumber daya penyedia jasa pendidikan.
g. Dalam penyusunan program Penerimaan Siswa Baru SLTP, hendaknya dilakukan dengan pinsip keadilan dan pemerataan serta menjamin pelaksanaan Wajib Belajar di Kota Salatiga. Sebagai wujud wajib belajar 9 tahun, maka Pemda harus mampu menjamin setiap lulusan SD/MI Kota Salatiga dapat diterima di SLTP. Hal ini penting agar SDM kita di masa yang akan datang lebih berkualitas.

Di antara berbagai aspirasi yang berkembang dalam pemandangan umum fraksi tersebut, tak banyak yang mendapat respon dari walikota. Dalam penyampaian jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi, yang mendapat perhatian walikota adalah persoalan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dengan mengacu pada manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat. Dikatakan, “dengan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, akan mendorong kelembagaan sekolah menjadi institusi yang mandiri (otonomi) ”.
Sementara itu, untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di setiap bidang pembangunan, disepakati pembentukan Pansus DPRD. Pansus ini diberi tugas untuk mengkaji, mencermati dan melakukan percakapan publik bersama stakeholder pembangunan di Salatiga. Tugasnya adalah : (a) pendalaman materi renstra, (b) penyusunan laporan kelompok, (c) rapat Pansus membahas hasil kerja kelompok, (d) melakukan dialog interaktif yang dilanjutkan koordinasi dengan tim eksekutif, dan (e) menyusun hasil kerja Pansus.
Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pansus renstra meminta masyarakat untuk memberikan masukan Raperda Renstra, kemudian dilanjutkan dialog interaktif dengan komponen masyarakat, instansi terkait dan tokoh masyarakat yang ada di Kota Salatiga. Selanjutnya, diadakan pembahasan pemantapan Renstra”.
Setelah dilakukan kegiatan dan koordinasi dengan Tim Raperda Renstra eksekutif dengan memperhatikan masukan-masukan dari Perguruan Tinggi, ormas/orsospol dan LSM, maka Pansus merekomendasikan perlu adanya perubahan terhadap bagian-bagian tertentu dari Raperda Renstra yang telah dihasilkan. Dalam hal ini tampak bahwa Raperda renstra bidang pendidikan, hampir-hampir tidak mengalami
55
perubahan. Tak ada yang direkomendasikan oleh Pansus. Ini berarti bahwa berbagai aspirasi yang berkembang dalam pemandangan umum fraksi, tak cukup menjadi “concern” Pansus renstra. Hal itu boleh jadi juga mencerminkan kurangnya perhatian dari berbagai komponen masyarakat di Kota Salatiga dan instansi terkait berkaitan dengan persoalan pendidikan di daerahnya.
Langkah berikutnya adalah rapat paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Renstra 2002-2006. Pada tahap ini, selain ada dukungan terhadap substansi renstra, juga ada aspirasi agar walikota “lentur “ di dalam mengambil suatu kebijakan. Sebab, setiap butir di dalam renstra masih bisa dijabarkan. Karenanya, satu fraksi di DPRD berpendapat agar dalam renstra ditambahkan sebuah formulasi yang menegaskan pentingnya pengambila kebijakan akibat situasi dan kondisi dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan atau atas persetujuan DPRD. Dengan demikian, apabila dalam kondisi tertentu walikota ingin mengambil kebijakan baru, maka hal itu bukan berarti menyimpang dari butir-butir materi renstra 2002-2006.
Di samping itu, berkembang juga aspirasi mengenai perlunya dipikirkan “manajemen pendidikan satu payung”, yang dapat mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Ketiga pihak tersebut harus dapat berperan dan bertanggung jawab secara profesional dalam penyelenggaraan pendidikan. Ide ini, meskipun sempat tenggelam, tapi akhirnya menjadi semacam “embrio” bagi adanya Perda tentang pengelolaan pendidikan di Kota Salatiga. Kini, Raperda tersebut sebenarnya telah siap untuk ditetapkan menjadi Perda, hanya karena berbagai pertimbangan hal itu belum dilakukan.
Dari apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam pendapat akhir, dapat disimpulkan bahwa semua setuju terhadap Raperda Renstra tahun 2002-2006. Oleh karena itu, Raperda tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perda, yaitu Perda No 1 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Salatiga tahun 2002-2006.
56
Dalam bentuk bagan, proses perumusan Perda tentang renstra tersebut tampak dalam model berikut.
Gambar 5.
Proses Perumusan Renstra Bidang Pendidikan Kota Salatiga
57
Tabel 5.
Matriks Renstra Bidang Pendidikan Kota Salatiga
No
Kebijakan Strategi
Program
Kegiatan
Indikator Kerja
1.
Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu gu-na mendu- kung penun-tasan wajib belajar 9 ta-hun.

�� Bantuan (beasiswa) untuk siswa rawan putus sekolah
�� Bantuan sar-ana dan dana untuk penye-lenggaraan Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kejar Usaha.


�� Bantuan (beasiswa) untuk siswa rawan putus sekolah dasar dan menengah.
�� Penyelenggaraan Kejar Paket B, Kejar Paket C, dan Kejar Usaha.
�� Bantuan sarana dan dana untuk penye-lenggaraan Kejar Paket B,Kejar Paket C, Kejar Usaha.


�� Angka putus sekolah dasar dan menengah turun.

�� Terselenggaranya Kejar Paket B, Kejar Paket C, dan Kejar Usaha.
�� Tersalurnya warga belajar beasiswa ke lapangan kerja atau mandiri.
�� Meningkatnya angka ketuntasan wajib belajar 9 tahun.

2
Peningkatan kualitas pen-didikan dan tenaga pen-didik.

�� Peningkatan kualitas pendidikan.

�� Peningkatan kualitas tenaga pendidik.


�� Bantuan sarana, prasarana TK, SD, MI, dan sekolah menengah.
�� Beasiswa bagi siswa berprestasi.
�� Peningkatan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda.
�� Regrouping SD
�� Subsidi bagi sekolah swasta.
�� Penataran/pelatihan guru mata pelajaran baik pada aspek konten, strategi pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran.
�� Peningkatan kesejahteraan guru wiyata bakti.
�� Insentif bagi guru berprestasi


�� Meningkatnya angka kualitas pendidikan di Salatiga.
�� Terjadinya pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan terutama pada SD kampus.

�� Terselenggaranya penataran dan pelatihan bagi peningkatan kualitas guru.
�� Meningkatnya kesejahteraan guru.

3
Peningkatan tanggung ja-wab bersa-ma antar sekolah, ke-luarga dan masyarakat dalam me-nyelenggara-kan pendi-dikan berba-sis sekolah.

�� Penyelengga-raan pendi-dikan berba-sis sekolah / masyarakat.


�� Persiapan dan sosia-lisasi penyelengga-raan pendidikan ber-basis sekolah / ma-syarakat.
�� Bantuan managerial penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah/masyarakat.


�� Tersosialisasinya sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah/ masyarakat.

�� Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah/masyarakat.

4
Pengembangan kurikulum berbasis po-tensi daerah dalam cakra-wala interna-sional

�� Pengembangan kurikulum berbasis pot-ensi daerah dan berorientasi internasional.


�� Perampingan kurikulum pendidikan.
�� Pengembangan kuri-kulum muatan lokal variatif.
�� Peningkatan kuriku-lum bahasa asing sejak pendidikan dasar.
�� Pengembangan ku-rikulum beraspek ke-trampilan produktif.


�� Terwujudnya pembaharuan kurikulum sekolah berbasis po-tensi daerah dan ber-prospek internasional.
�� Terselenggaranya kurikulum muatan lokal yang variatif, kompetitif dan bernuansa keunggulan daerah kota Salatiga.
�� Terlatihnya ketrampilan produktif siswa melalui pendidikan ketrampilan di sekolah.

5.
Diversivikasi penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

�� Mendukung dan memper-lancar pro-sedur pendi-rian lembaga penyelengga-ra pendidikan luar sekolah.
�� Pendirian pu-sat-


�� Regulasi aturan dan sertifikasi pendirian pendidikan luar sekolah.
�� Penyediaan lembaga penitipan anak.
�� Membina tempat-tempat usaha khas Salatiga untuk dijadikan centra pelatihan


�� Terwujudnya aturan pendirian pendidikan luar sekolah yang se-derhana.

�� Jumlah lembaga pendidikan luar sekolah meningkat.
�� Terbentuknya pusat / centra pelatihan kewirausahaan.

58

pusat pe-latihan ke-wirausahaan.

�� Mengembangkan diklat olahraga dan peningkatan tenaga pen-didikan di bi-dang olah raga.


kewirausahaan.
�� Pembinaan ke-wirausahaan generasi muda dan remaja Salatiga secara produktif.
�� Pengembangan Sar-jana Penggerak Pe-desaan.
�� Bantuan sarana dan dana untuk penye-lenggaraan Diklat olah raga dan pela-tihan guru penjaskes.


�� Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan produktif bagi remaja dan generasi muda.

�� Meningkatnya atlit berprestasi di kota Salatiga dan peningkatan kualitas guru olahraga.

6
Peningkatan penguatan institusi pen-didikan seko-lah dalam rangka membangun central excellence

�� Membangun central excellence pendidikan.


�� Mendorong dan membina secara bertahap lembaga pendidikan terbaik di Salatiga baik negeri maupun swasta untuk menjadi central excellence.
�� Bantuan sarana, prasarana dan dana untuk terwujudnya penyelenggaraan cen-tral excellence sebagai pagu kualitas pengembangan pendidikan Salatiga.


�� Terwujudnya institusi sentral excellence baik tingkat pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.

�� Terwujudnya perangkat model sebagai pagu pengembangan kualitas pendidikan.

7.
Pengoptimalan penda-yagunaan IPTEK yang menunjang peningkatan keilmuan.

�� Pendayagu -naan IPTEK guna menun-jang pening-katan keil-muan.


�� Pengembangan dan pemanfaatan tek-nologi pendidikan dan teknologi informasi guna menun-jang peningkatan ke-ilmuan.
�� Penelitian pendidikan dalam bidang tekno-logi pendidikan da-lam rangka pening-katan keilmuan.


�� Terlaksananya pendidikan bermediakan teknologi pendidikan.

�� Terlaksananya penelitian bidang teknologi pendidikan.


Dari uraian mengenai kebijakan umum bidang pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kota Salatiga telah membuat propeda yang merupakan landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah bidang pendidikan selama lima tahun. Dalam propeda itu dimuat arah kebijakan dan program-program pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang dan jalur, termasuk program sinkronisasi dan koordinasi pendidikan.
Dari segi proses perumusannya, pembuatan propeda telah menunjukkan adanya kerjasama antar berbagai pihak dan telah berusaha mensinergikan antara aktor yang mempunyai pengalaman dan kepakaran. Penyusunannya juga dilakukan secara transparan dan cukup partisipatif, dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat Kota Salatiga. Meskipun demikian, proses penyusunan pada tingkat DPRD tampak lebih sekedar sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan prosedural, yang tidak berdampak
59
pada peningkatan kualitas kebijakan umum bidang pendidikan yang disusun oleh pihak eksekutif.
Sementara, dari segi substansi kebijakannya, tampak bahwa substansinya lebih merupakan bagian atau fotokopi dari kebijakan dan perencanaan program pendidikan di tingkat nasional. Isinya belum mampu menunjukkan sebagai sebuah perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam sesuai potensi, kemampuan dan budaya daerah Kota Salatiga, walaupun disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan di tingkat nasional.
Kesimpulan atau temuan lainnya adalah bahwa di samping perumusan propeda bidang pendidikan, di Kota Salatiga juga dibuat renstra pembangunan bidang pendidikan tahun 2002-2006. Renstra ini merupakan penjabaran dari propeda bidang pendidikan dan bukan sebaliknya. Renstra dibuat melalui kerjasama berbagai pihak dan telah dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan badan eksekutif, legislatif, LSM, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi dan stakeholders pembangunan lainnya di Salatiga. Substansi renstra adalah kebijakan strategis, program, kegiatan dan indikator kerja bidang pendidikan di Kota Salatiga.
Arah kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam propeda dan renstra bidang pendidikan tersebut, kemudian dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dalam hal ini, termasuk dalam usaha Dinas Pendidikan untuk merumuskan rencana strategis bidang pendidikan pada tingkatan yang lebih operasional, dan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelaksanaan dan teknis bidang pendidikan di beberapa aspek.
5. Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Tugas Dinas Pendidikan Kota adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan berlandaskan pada arah kebijakan pendidikan dalam propeda, berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana diuraikan dalam Perda dan Keputusan Walikota, mengacu pada renstra bidang pendidikan Kota Salatiga, dan kondisi (internal dan eksternal) serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan tugas dan memperhatikan berbagai hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebagai penanggungjawab utama teknis penyelenggaraan pendidikan di daerah, melakukan hal-hal berikut.
60
a. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Renstra ini memuat arah, tujuan, dan indikator sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan di Kota Salatiga, baik pemerintah maupun masyarakat. Penyusunan renstra dibuat secara bersama-sama, melibatkan subdin-subdin dan sub bagian yang ada. Tiap subdin (pendidikan dasar, pendidikan menengah, PLS, pemuda dan olah raga, serta sarana dan prasarana pendidikan) dan sub bagian, membuat konsep awal berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, berdasarkan masukan dari stakeholders. Konsep awal tersebut kemudian direkap oleh “Tim Perumus Renstra Dinas Pendidikan” yang sengaja dibentuk untuk mengolah lebih lanjut bahan awal tersebut. Tim perumus terdiri atas unsur kepala Dinas Pendidikan, kepala-kepala subdin, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun sarana dan prasarana pendidikan, serta kepala bagian penyusunan program. Hasil kerja tim kemudian dikirim ke pemerintah daerah untuk mendapatkan tanggapan, setelah itu direvisi dan disahkan.
Dalam renstra Dinas Pendidikan disebutkan bahwa visi Dinas Pendidikan Kota Salatiga adalah “terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang mandiri, menguasai iptek, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia”. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah (a) mewujudkan sistem pendidikan demokratis dan bermutu, (b) meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan kemandirian pendidikan, dan (c) meningkatkan pengamalan ajaran pendidikan agama, IMTAQ dalam kehidupan sehari-hari.
Misi pertama mengandung makna bahwa dalam upaya mewujudkan visi harus didukung oleh sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu, yang akan memberikan kesempatan pada masyarakat yang kurang beruntung untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta mendorong ke arah terwujudnya diversifikasi penyelenggaraan pendidikan. Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Salatiga dititikberatkan pada upaya peningkatan kualitas dan kemandirian pendidikan. Sesuai dengan motto Kota Salatiga sebagai kota pendidikan, maka Dinas Pendidikan bertanggung jawab akan keberhasilannya biarpun secara natural sumber daya alamnya terbatas. Selain itu, pembangunan pendidikan diarahkan pada terbentuknya akhlak/mental generasi muda yang kuat.
Dalam perkembangannya, visi yang telah dirumuskan tersebut disadari memiliki kelemahan, yaitu cenderung hanya memuat misi untuk sub sektor pendidikan dasar dan
61
menengah, dan kurang dapat mencerminkan misi untuk keseluruhan bagian dan subdin yang ada dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, menjelang dan untuk kepentingan pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) misi semula diubah menjadi sejumlah visi yang lebih eksplisit dan akomodatif terhadap keseluruhan komponen dalam struktur Dinas Pendidikan, sebagai berikut.
1. Mewujudkan peningkatan manajerial dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan prasekolah;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah yang berkualitas dan berkompetensi;
4. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah;
5. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah dan pra sekolah di setiap kecamatan;
7. Mewujudkan percontohan pendidikan untuk pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran untuk jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dan sasaran didahului dengan pengenalan kondisi internal dan eksternal pendidikan di Kota Salatiga. Pengenalan kondisi internal memunculkan kesadaran atas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sedangkan, pengenalan terhadap kondisi eksternal menyadarkan akan kesempatan atau peluang dan ancaman atau tantangan yang dihadapi pendidikan di Kota Salatiga. Hasil analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut.
62
Tabel 6.
Analisis SWOT Dinas Pendidikan
Kota Salatiga
Analisis
Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
I
N
T
E
R
N
A
L

♦ Tersedianya sarana prasarana pen-didikan dan tenaga kependidikan yang memadai
♦ Terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan
♦ Terdapat pusat pendidikan dan latihan
♦ Kesadaran masyarakat tinggi, ter-hadap tuntutan kebutuhan akan IPTEK dalam peningkatan pro-duktifitas
♦ Tersedianya petunjuk standard pelayanan minimal.


♦ Peningkatan profesiona-lisme tenaga kependidikan masih kurang
♦ Baru sebagian yang menjalin kerjasama dengan lembaga usaha
♦ Belum adanya keberanian untuk mendiversifikasi kuri-kulum sekolah bernuansa otonomi.
♦ Belum jelas keotonomian pendidikan
♦ Pemanfaatan IPTEK dalam masyarakat khususnya dalam teknik produksi dan pelayanan jasa masih sebatas sebagai penunjang
♦ Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengem-bangan teknologi produksi masih bersifat insidental.

Peluang (O)
Ancaman (T)
E
K
S
T
E
R
N
A
L

♦ Potensi Salatiga sebagai kota pendidikan
♦ Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
♦ Semakin terbukanya kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam bidang pen-didikan
♦ Terbukanya kesempatan untuk mendiversivikasi pendidikan luar sekolah
♦ Terdapatnya berbagai perguruan tinggi, yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan.
♦ Kewenangan daerah yang luas dalam pengembangan IPTEK yang tepat guna.


♦ Masih adanya masyarakat yang berpendidikan rendah (tidak lulus SD)
♦ Terbatasnya bantuan dana pemerintah
♦ Menurunnya semangat ker-ja pendidik, karena sarana prasarana penunjang ku-rang memadai
♦ Kuatnya ideologi penyera-gaman bidang pendidikan
♦ Keterbatasan kemampuan daerah dalam pengelolaan pendidikan

63
b. Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, kebijakan, program, dan kegiatan untuk pendidikan dasar dan menengah Dinas Pendidikan Kota Salatiga antara lain ditekankan pada hal-hal sebagai berikut.
1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, dengan cara penuntasan Wajar Diknas 9 tahun melalui kegiatan, misalnya, pemberian bea siswa pelajar SD dan SLTP, pemberian bea siswa pelajar berprestasi akademik, pemberian DBO SD dan SLTP. Di samping itu, juga dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk menaikkan APK dan APM melalui kegiatan penyuluhan pada masyarakat lewat dinas terkait dan penyuluhan kepada komite sekolah baik di SD maupun SLTP. Masyarakat juga diberi kemudahan dan kesempatan untuk memperoleh STTB, dengan diselenggarakannya SLTP Terbuka, Kejar Paket B, dan UAS Paket A dan Paket B. Perluasan dan pemerataan kesempatan juga diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan dan rehab gedung sekolah, pemberian bantuan imbal swadaya, dan bantuan mebelair.
2) Mengupayakan terwujudnya organisasi sekolah yang lebih demokratis, transparan, efisien, akuntabel serta mendorong partisipasi masyarakat dengan antara lain memfasilitasi dan mendorong pembentukan komite sekolah
3) Mengupayakan terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat dengan peningkatan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat.
4) Peningkatan administrasi dan pengembangan kepegawaian dengan program rekruetmen guru PNS dan guru bantu, pengisian jabatan kepala sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidikan melalui penataran guru bidang studi, KKG dan KKKS, mendorong dan memberi ijin kepada guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, seleksi guru teladan, pelatihan tenaga administrasi pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan
5) Mengembangkan kurikulum SD, SLTP dan SMU sesuai potensi dan kebutuhan daerah, sosialisasi dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi tingkat SMU, pengembangan kurikulum muatan lokal variatif dan kompetitif, dan pengembangan kurikulum beraspek ketrampilan produktif.
64
6) Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, dengan merencanakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah serta pendistribusian sarana dan prasarana tersebut.
7) Mengusahakan pemberian bantuan keuangan ke sekolah melalui program : pemberian beasiswa pelajar berprestasi, pemberian DBO ke sekolah, pemberian subsidi ke sekolah, insentif guru dan tenaga tidak tetap, pemberian BOMM (bantuan operasional manajemen mutu), subsidi penyelenggaraan Sekolah Menengah Swasta, bantuan imbal swadaya untuk SD dan SLTP, dan pemberian beasiswa rawan putus sekolah.

-00000-













































Feiby Ismail
IQRA’ 1 Volume 5 Januari - Juni 2008
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH:
SOLUSI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
Oleh: Feiby Ismail*
Abstrak ∗
Peningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan sekaligus orientasi pengembangan
peradaban bangsa sebagai investasi masa depan pembangunan bangsa berjangka panjang. Orientasi
ini mutlak dilakukan oleh karena pendidikan diyakini sebagai sarana utama pengembangan kualitas
sumber daya manusia.
Dalam konteks itulah revitalisasi kebijakan pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah.
Salah satu bentuk revitalisasi itu ialah kebijakan pengelolaan sistem pendidikan dari kebijakan yang
semula sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sebagai konsekuensi logis dari bentuk
desentralisasi pendidikan ialah munculnya kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah
(school based management).
Dengan sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah tersebut diasumsikan kualitas
pendidikan dapat ditingkatkan dan juga peran serta masyarakat dan prakarsa lembaga pendidikan di
tingkat mikro (sekolah) akan lebih meningkat.
Kata Kunci:
manajemen berbasis sekolah,
kualitas pedidikan
Pendahuluan
Dewasa ini banyak upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak.
Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam
pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa (Nation Character Building)
untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh
kualitas pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan
sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya
peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.1
Seiring dengan era otonomi dengan asas desentralisasi, peningkatan kualitas pendidikan
menuntut partisipasi dan pemberdayaan seluruh komponen pendidikan dan penerapan konsep
pendidikan sebagai suatu sistem. Pendekatan peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dengan
∗ Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam
STAIN Manado, meraih gelar Magister Pendidikan dalam bidang Manajemen Pendidikan pada
Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
1E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukseskan MBS dan KBK
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 31.
Feiby Ismail
IQRA’ 2 Volume 5 Januari - Juni 2008
paradigma dan gagasan tersebut diatas adalah konsep School Based Management atau manajemen
berbasis sekolah.
Tulisan ini akan menguraikan tentang gagasan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk
meningkatkan mutu pendidikan, model-model MBS, dan peran masing-masing pihak dalam MBS.
Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan
1. Pengertian Kualitas Pendidikan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah berkaitan dengan baik buruk suatu
benda; kadar; atau derajat misalnya kepandaian, kecerdasan dan sebagainya.2 Secara umum kualitas
atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan
kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.3
Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan
hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat
dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input,
seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan
sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks
hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.4
Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relatif
(Edward & Sallis, 1993). Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi
standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang memebihi. Bila
diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit
lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya
sedikit siswa yang akan mampu membayarnya. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (fit for their purpose). Edward &
Sallis (1993) dalam Nurkolis5, mengemukakan kualitas dalam konsep relatif berhubungan dengan
produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan.
Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif,
terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu
pelanggan internal dan eksternal (Kamisa, 1997, dalam Nurkholis)6. Pendidikan berkualitas apabila :
a) Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang baik fisik maupun
psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah
bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan
kreatifitasnya.
b) Pelanggan eksternal :
2Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 768.
3 Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep Dasar (Jakarta:
Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002), hlm. 7.
4B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
hlm. 210-211.
5 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi (Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hlm. 68.
6 Ibid., hlm. 70-71; lihat juga J.F. Senduk, Isu dan Kebijakan Pendidikan Konsep dan
Aplikasinya (Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado, 2006), hlm. 110.
Feiby Ismail
IQRA’ 3 Volume 5 Januari - Juni 2008
1. Eksternal primer (para siswa): menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik
dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan
kerja dan kehidupan sehari-hari, inregritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan
pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab (Phillip Hallinger, 1998, dalam
Nurkholis7). Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya8.
2. Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahan); para lulusan
dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal
menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan.
3. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki kompetensi dalam
dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
2. Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti 1) meningkatkan
ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangku kompetensi dan
pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Scolastik Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil
portofolio (portofolio profile), 2) membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah
pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (coorperative learning), 3) menciptakan kesempatan
baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap
membuka sekolah pada jam-jam libur, 4) meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui
penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik, 5)
membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan
keterampilan memperoleh pekerjaan (John Bishop, dalam Nurkholis9).
Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh dalam menerapkan Total Quality
Management (TQM). TQM pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh Edward Deming,
Paine, dkk tahun 1982.10 TQM dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-menerus dimana
lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui
kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang. TQM merupakan
suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing
organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.
Namun pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu:
1) fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal, 2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap
kualitas, 3) menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah,
4) memiliki komitmen jangka panjang, 5) membutuihkan kerjasama tim, 6) memperbaiki proses
secara berkesinambungan, 7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 8) memberikan kebebasan
yang terkendali, 9) memiliki kesatuan tujuan, dan 10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan
karyawan.
3. Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan
7 Nurkholis, op. cit., hlm. 71.
8 Kartini Kartono, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 11.
9 Nurkholis, op. cit., hlm. 78-79.
10 Daniel C. Kambey, Landasan Teori Administrasi/Manajemen (Sebuah Intisari), (Manado:
Yayasan Tri Ganesha Nusantara, 2004), hlm. 34-45).
Feiby Ismail
IQRA’ 4 Volume 5 Januari - Juni 2008
Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai
pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan
pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri
sesuai dengan kondisi lingkungan dan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom
diberikan peluang untuk mengelolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan
pendidikan 11 . Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni
pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah. Pendekatan inilah yang dikenal dengan
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based quality management/school based
quality improvement).12
Konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan
manajemen berbasis sekolah. Pada hakekatnya MBS akan membawa kemajuan dalam dua area yang
saling tergantung, yaitu, pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang
tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi.13
Wohlstetter dalam Watson (1999) memberikan panduan yang komprehensif sebagai elemen
kunci reformasi MBS yang terdiri dari atas: 1) menetapkan secara jelas visi dan hasil yang
diharapkan, 2) menciptakan fokus tujuan nasional yang memerlukan perbaikan, 3) adanya panduan
kebijakan dari pusat yang berisi standar-standar kepada sekolah, 4) tingkat kepemimpinan yang kuat
dan dukungan politik serta dukungan kepemimpinan dari atas, 5) pembagunan kelembagaan
(capacity building) melalui pelatihan dan dukungan kepada kepala sekolah, para guru, dan anggota
dewan sekolah, 6) adanya keadilan dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan.14
Model-Model Manajemen Berbasis Sekolah: Suatu Perbandingan
1. Model MBS di Hongkong
Di Hongkong MBS disebut The School Management Initiative (SMI) atau manajemen
sekolah inisiatif. Problem pendidikan di Hongkong yang mendorong munculnya MBS adalah struktur
dan proses manajemen yang tidak memadai, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak kurang
dijabarkan secara jelas dan inisiatif datang dari atas. Model MBS Hongkong menekankan pentingnya
inisiatif dari sumber daya di sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama itu diterapkan.
Inisiatif yang diberikan kepada sekolah harus dibarengi dengan diterapkannya transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Transparansi di sini juga menuntut kejelasan tugas dan
tanggungjawab masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah.
Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dituntut dalam penggunaan anggaran belanja sekolah,
tetapi juga dalam hal penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya.15
11 Soebagio Admodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: Ardadizyajaya,
2000), hlm. 5-6.
12 Suryosubroto B, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
hlm. 204-205.
13 Nurkholis, op. cit., hlm. 81.
14 Nurkholis, op. cit., hlm. 81-82.
15 Ibid., hlm. 88.
Feiby Ismail
IQRA’ 5 Volume 5 Januari - Juni 2008
2. Model MBS di Kanada
Sebelum diterapkannya MBS di Kanada, kondisi awalnya adalah semua kebijakan
ditentukan dari pusat. Model MBS di Kanada disebut School – Site Decision Making (SSDM) atau
pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. MBS di Kanada sudah dimulai sejak tahun
1970. Desentralisasi yang diberikan kepada sekolah adalah alokasi sumber daya bagi staf pengajar
dan administrasi, peralatan dan pelayanan. Menurut Sumgkowo (2002)16, ciri-ciri MBS di Kanada
sebagai berikut: penentuan alokasi sumber daya ditentukan oleh sekolah, alokasi anggaran
pendidikan dimasukkan kedalam anggaran sekolah, adanya program efektivitas guru dan adanya
program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Setiap tahun survey pendapat dilakukan oleh
para siswa, guru, kepala sekolah, staf kantor wilayah dan orang tua yang memungkinkan mereka
merangking tingkat kepuasan mereka tentang pengelolaan dab hasil pendidikan (Caldwell dan Spinks
(1992) dalam Ibtisam Abu Duhou (2002).17
3. Model MBS di Amerika Serikat
Sistem pendidikan di AS, mula-mula secara konstitusional pemerintah pusat (state)
bertanggunjawab terhadap pelaksanaan pendidikan. MBS di AS disebut Side-Based Management
(SBM) yang menekankan partisipasi dari berbagai pihak. Menurut Wirt (1991) yang dikutip oleh
Ibtisam Abu Duhou, model MBS di Amerika Serikat walaupun ada perbedaan di Negara-negara
federal, ada dua ciri utama reformasi pendidikan di Amerika Serikat sebagai implementasi dari MBS,
yakni :
a. Desentralisasi administratif : kantor pusat otoritas pendidikan menunjuk tugas-tugas tertentu
yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah. Kantor pusat
menyerahkan kewenangan ke bawah, tetapi sekolah local masih bertanggungjawab keatas.
b. Manajemen berbasis setempat (lokal), suatu struktur yang memberi wewenang kepada para
orang tua, guru dan kepala sekolah di masing-masing sekolah untuk menentukan prioritas,
mengalokasikan anggaran, menentukan kurikulum, serta menggaji dan memberhentikan staf.18
4. Model MBS di Inggris
Model MBS di Inggris disebut Grant Mainted School (GMS) atau manajemen dana
swakelola pada tingkat local. Ada enam perubahan structural guna memfasilitasi pelaksanaan MBS di
Inggris, yakni: 1) kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti yang ditentukan oleh
pemerintah (Whitehall); 2) ada ujian nasional bagi siswa kelas 7, 11, 14 dan 16; 3) MBS dibentuk
untuk mengembangkan otoritas pendidikan local agar dapat memperoleh bantuan dana dari
pemerintah; 4) adanya pembentukan sekolah lanjutan teknik kejuruan; 5) kewenangan Inner London
Education dilimpahkan kepada tiga belas otoritas pemerintah; 6) skema manajemen sekolah local
dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti: a) peran serta secara terbuka pada
masing-masing sekolah dalam otoritas pendidikan local, b) alokasi sumber daya dirumuskan oleh
16 Nurkholis, op. cit., hlm. 89.
17 Abu Duhou Ibtisam, School based management (manajemen berbasis sekolah),
UNESCO, Penerjemah: Noryamin Aini, Suparto, Penyunting: Achmad Syahid, Abas Aljauhari
(Jakarta : Logos, 2002), hlm. 29-30.
18 Ibid., hlm. 41-42
Feiby Ismail
IQRA’ 6 Volume 5 Januari - Juni 2008
masing-masing sekolah, c) ditentukan prioritas oleh masing-masing sekolah dalam membiayai
kegiatnnya, d) memberdayakan badan pengelola pada masing-masing sekolah dalam menentukan
dana untuk guru dan staf, dan e) memberikan informasi kepada orangtua mengenai prestasi guru.19 Di
Inggris penerapan MBS dilindungi dan dikondisikan dengan adanya komitmen politik serta undangundang
pendidikan yang mengatur penetapan kurikulum, pelaksanaan ujian nasional, dan
pengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat luas.
5. Model MBs di Australia
Di Australia lebih seratus tahun sampai awal tahun 1970-an pengelolaan pendidikan diatur
oleh pemerintah pusat (sistem sentralistik). Terjadi perubahan pada awal tahun 1970-an dan berlanjut
sampai tahun 1980-an, khususnya dalam hal pengelolaan dana dan desentralisasi administratif.
Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi: pertama,
menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil
belajar siswa. Kedua, melakukan pengelolaan sekolah dapat dipilih diantara tiga kemungkinan, yaitu
Standart Flexibility Option (SO), Enhanced Flexibility Option – (EO 1), dan Enhanced Flexibility
Option – (EO 2). Ketiga, membuat perencanaan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan.
Keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS. Kelima, menjamin dan mengusahakan
sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Keenam, adanya fleksibilitas dalam penggunaan
sumber daya sekolah20.
6. Model MBS di Perancis
Di Perancis, sebelum terjadi reformasi dalam pendidikan, sistem pengelolaan pendidikannya
sangat sentralistik. Terjadi perubahan mendasar pada tahun 1982-1984, dimana otoritas local
memiliki tanggungjawab terhadap dukungan financial. Kekuasaan badan pengelola sekolah
menengah atas diperluas ke beberapa area. Masing-masing sekolah menerima anggaran secara
langsung terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah menentukan jenis staf yang dibutuhkan untuk
program-program khusus yang dilaksanakan sekolah.21
7. Model MBS di Nikaragua
Model MBS di Nikaragua difokuskan pada mendesentralisasikan pengelolaan sekolah dan
aggaran sekolah yang keputusannya diserahkan kepada dewan sekolah (consenjos direvtivos).
Pelaksanaan MBS di Nikaragua didasarkan pada teori yang berpendapat bahwa sekolah otonom
(centros autonomos) harus dikelola secara mandiri yang diarahkan/ ditekankan pada keterlibatan
orantua siswa. Selain itu, sekolah memiliki kemampuan untuk menarik sumber daya dari masyarakat
lokal melalui biaya pendidikan (tuition fee) dan sumbangan tenaga. MBS sebagai bentuk
desentralisasi pendidikan di Nikaragua menyangkut empat tahapan penting, yaitu desentralisasi
kebijakan, perubahan organisasi sekolah, penyesuian gaji, memantapkan dan menarik sumbangan
pendidikan, pemilihan buku pelajaran dan melakukan evaluasi terhadap para guru. Dewan sekolah
19 Ibid., hlm. 34-35.
20 Nurkholis, op. cit., hlm. 95.
21 Ibid., hlm. 96-97.
Feiby Ismail
IQRA’ 7 Volume 5 Januari - Juni 2008
juga memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana, mengelola pendapatan sekolah, program
pelatihan dan dalam hal kurikulum yang dianggap sesuai.22
8. Model MBS di Selandia Baru
Di Selandia Baru sejak tahun 1970-an, perhatian masyarakat terhadap sekolah mulai
berkembang. Pada tahun 1989 di setiap sekolah memiliki dewan sekolah yang mayoritas anggotanya
terdiri dari orang tua siswa yang keanggotaannya disetujui oleh menteri. Dewan sekolah inilah yang
membuat kerangka kerja operasional sekolah. Lebih dari 90 % pembiayaan sekolah akan
didesentralisasikan ke masing-masing sekolah yang kemudian disebut School Based Budget (SBB).
Staf akan diseleksi dan diangkat oleh sekolah itu sendiri. Pada tahun 1989 dikeluarkan UU
Pendidikan (Education Act), dan pada tahun 1990 sistem pendidikan dijalankan secara desentralistik.
Di samping adanya dewan sekolah (komite sekolah ada juga dewan pendidikan provinsi yang
memiliki tanggungjawab untuk menentukan berbagai macam pekerjaan termasuk diantaranya
pemilihan uru-guru dan menentukan alokasi anggaran sekolah (grand). Kerangka kerja kurikulum
nasional masih akan berlaku namun masing-masing sekolah mengembangkan pendidikan khususnya
kepada siswa. Dukungan pendanaan di sekolah dijalankan dengan sistem quasi-free market di mana
sekolah akan membuat perencanaan dan keleluasaan pengelolaan dana sekolah.23
9. Model MBS di Elsalvador
Model MBS di Elsalvador disebut Community Mangred School Program (CMSP),
kemudian lebih dikenal dengan nama akronim Spanyol EDUCO (Education con Participation de la
Comunidad). Maksud dari model ini untuk mendesentralisasikan pengelolaan sekolah negeri dengan
cara meningkatkan keterlibatan orangtua di dalam tanggungjawab menjalankan sekolah. Filosofi dari
program EDUCO adalah pertama, bahwa orang-orang local dapat menjalankan sekolah didalam
komunitas mereka secara lebih efisien dan efektif daripada dijalankan oleh birokrasi yang sentralistik.
Kedua, perlunya para orantua siswa terlibat langsung didalam pendidikan anak-anaknya. Factor
penggerak dari program ini adalah sebuah grup yang anggotanya dipilih dari orangtua yang memiliki
tanggungjawab untuk pengadministasian sekolah.24
10. Model MBS di Madagaskar
Model MBS di Madagaskar difokuskan pada pelibatan masyarakat terhadap pengontrolan
pendidikan dasar (sekolah berbasis masyarakat) sejak tahun 1994. implementasi MBS diarahkan di
dalam kerangka dengan melibatkan masyarakat desa tidak hanya untuk merehabilitasi, membangun
dan memelihara sekolah-sekolah dasar, tetapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pensupervisian
sekolah dasar. Peran utama pemerintah adalah mengurangi ketidakadilan pendidikan, mendefinisikan
standar dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan dan penilaian pendidikan.25
10. Model MBS di Indonesia
22 Ibid., hlm. 99-100.
23 Ibid., hlm. 100-102; lihat juga Ibitisam Abu Duhou, op. cit., hlm. 37-40).
24 Lihat Nurkholis, op. cit., hlm. 105-107.
25 Lihat ibid., hlm. 105-107
Feiby Ismail
IQRA’ 8 Volume 5 Januari - Juni 2008
Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS). MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih
besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga
sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan
nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 26MPMBS merupakan bagian dari
manajemen berbasis sekolah (MBS).
Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.
Sedangkan pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui
penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik dimana warga sekolah di dorong untuk terlibat
secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian
tujuan sekolah. Sehingga diharapkan sekolah akan menjadi mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:
tingkat kemandirian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif, memiliki kontrol yang kuat terhadap
input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen
yang tinggi pada dirinya dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.
11. Model MBS yan Ideal
Menurut Lawyer (1986) keterlibatan tinggi dalam manajemen disektor swasta menyangkut
empat hal, yaitu: informasi, penghargaan, pengetahuan dan kekuasaan. Informasi memungkinkan
para individu berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memahami linkungan
organisasi, strategi, sistem kerja, persyaratan kerja dan tingkat kerja. Pengetahuan dan keterampilan
diperlukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan dan kontribusi efektif atas kesuksesan organisasi.
Penghargaan untuk menyatukan kepentingan pribadi karyawan dengan keberhasilan organisasi.
Kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi proses kerja, praktek keorganisasian, kebijakan dan
strategi. Dalam MBS menggambarkan pertukaran dua arah dalam empat hal tersebut. Alur dua arah
memberikan pengaruh yang saling menguntungkan secara terus menerus antara pemerintah daerah
dengan sekolah dan sebaliknya.27.
Kekuasaan
Informasi
Pengetahuan
Penghargaan
Daerah Sekolah
26Lihat ibid., hlm. 107; lihat juga Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah, Konsep Dasar, op. cit., hlm. 3.
27 Ibid., hlm. 110.
Feiby Ismail
IQRA’ 9 Volume 5 Januari - Juni 2008
Gambar 1. Model MBS dua arah yang saling menguntungkan
Gagasan lain tentang MBS yang ideal adalah menerapkan pada keseluruhan aspek
pendidikan melalui pendekatan sistem. Konsep ini didasarkan pada pendekatan manajemen sebagai
suatu sistem28. Seperti model ideal yang dikembangkan oleh Slamet P.H terdiri dari ouput, proses dan
input.29 Input sekolah antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen,
input sumber daya. Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah, yaitu pencapaian atau prestasi
yang dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari efektivitas, kualitas,
produktivitas, efisiensi, inovasi, moral kerja. Proses sekolah adalah proses pengambilan keputusan,
pengelolaan kelembagaan pengelolaan program, dan belajar mengajar. Model MBS ideal tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut :
Kualitas dan inovasi
Input Proses Output Outcome
Pengelolaan Efektivitas
Produktivitas
Efisiensi Internal
Efisiensi Eksternal
Gambar 2. Model MBS Sebagai Sistem
Peran Masing-Masing Pihak dalam MBS
Pihak-pihak yang dimaksud dalam manajemen berbasis sekolah adalah kantor pendidikan
pusat, kantor pendidikan daerah kabupaten atau kota, dewan sekolah, pengawas sekolah, kepala
sekolah, guru dan orang tua siswa, dan masyarakat luas.30
1. Peran Kantor Pendidikan Pusat dan Daerah
28 Kambey, op. cit., hlm. 23; Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2004), hlm. 23.
29 Nurkholis…, op. cit., hlm. 111.
30 Lihat uraian selengkapnya dalam Nurkholis, op. cit., hlm. 115-128.
Feiby Ismail
IQRA’ 10 Volume 5 Januari - Juni 2008
Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Indonesia di era otonomi daerah sesuai dengan
PP No.25 thn 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat antara lain menetapkan standar
kompetensi siswa dan warga, peraturan kurikulum nasional dan system penilaian hasil belajar,
penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman pembiayaan pendidikan, penetapan
persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, menjaga kelangsungan
proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan mutu antara daerah kabupaten/kota dan antara
daerah provinsi agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan
pembentunkan budi pekerti, semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme melalui program
pendidikan.
Peran pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan membantu staf sekolah atas tindakannya
yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa dan seleksi
karyawan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, menspesifikasi-kan tujuan, sasaran, dan hasil yang
diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah menentukan metode untuk
menghasilkan mutu pembelajaran. Pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi : 1)
Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri atau swasta; 2)
memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh asset atau sumber daya pendidikan
yang meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan
sebagainya; 3) melaksanakan tugas pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas
pada satuan pendidikan. Selain itu dinas kab/kota bertugas sebagai evaluator dan innovator,
motivator, standarisator, dan informan, delegator dan koordinator.
2. Peran Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah
Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan kebijakan-kebijakan yang
lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri,
menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan
daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat,
menyatukan seluruh komponen sekolah. Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator antara
kebijakan pemda kepada masing-masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan
anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam
menerjemahkan visi pemda. Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan
profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, dan menciptakan jalur
komunikasi antara sekolah dan staf pemda.
3. Peran Kepala Sekolah
Pada tingkat sekolah, peran kepala sekolah sangat sentral. Untu itu peran kepala sekolah
adalah : sebagai evaluator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator.
Disamping enam fungsi diatas Wohlstetter dan Mohrman menyatakan bahwa kepala sekolah berperan
sebagai designer, motivator, fasilitator dan liasion31 (Nurkholis, 2003:119-122). Dari fungsi-fungsi
diatas Mulyasa (2005:97) menambahkan satu fungsi lagi, yakni sebagai educator (pendidik), yakni
mampu memberikan pembinaan (mental, moral, fisik dan artistik) kepada guru dan staf serta para
siswa.
31 Ibid., hlm. 119-122.
Feiby Ismail
IQRA’ 11 Volume 5 Januari - Juni 2008
4. Peran Para Guru
Pedagogi reflektif menunjuk tanggungjawab pokok pembentukan moral maupun intelektual
dalam sekolah terletak pada para guru. Karena dengan dan melalui peran para guru hubungan
personal autentik untuk penanaman nilai-nilai bagi para siswa berlangsung (Paul Suparno, dkk,
2002:61-62). Untuk itu guru yang profesional dalam kerangka pengembangan MBS perlu memiliki
kompetensi antara lain kompetensi kepribadian (integritas, moral, etika dan etos kerja), kompetensi
akademik (sertifikasi kependidikan, menguasai bidang tugasnya) dan kompetensi kinerja (terampil
dalam pengelolaan pembelajaran).
5. Peran Orang Tua dan Masyarakat
Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah pemberdayaan partisipasi
para orangtua dan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi subsider, fungsi primer pendidikan ada pada
orangtua.32
Menurut Cheng (1989) ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orangtua dan
masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school based dengan cara
mengajar orangtua siswa datang kesekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guruorangtua
dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua, pendekatan home based,
yaitu orangtua membantu anaknya belajar dirumah dan guru berkunjung ke rumah.33
Sedangkan, peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan menjaga
dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta menjalankan kontrol sosial di
sekolah. Peran tokoh-tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung,
koordinator dan pengusul.
Penutup
Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari tulisan ini adalah :
1. Konsep kualitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:
a. Dilihat dari segi proses dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila
seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Sedangkan mutu
pendidikan dari segi hasil pendidikan mengacu pada tingkat keberhasilan yang dicapai oleh
sekolah pada setiap kurun waktu tertentu dalam berbagai bidang (akademik, keterampilan
dan suasana serta kondisi sekolah.
b. Mutu pendidikan juga dapat di telaah dalam konsep relatif, terutama berhubungan erat
dengan kepuasan pelanggan.
1) Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan staf kependidikan) berkembang baik fisik
maupun psikis.
2) Pelanggan eksternal :
• eksternal primer (para siswa) menjadi subjek yang madiri, kreatif dan
bertanggungjawab akan hidupnya dan perkembangan masyarakat.
32 Piet Go, Pastoral Sekolah, Malang: t.p., 2000), hlm. 46.
33 Nurkholis, op. cit. hlm. 126.
Feiby Ismail
IQRA’ 12 Volume 5 Januari - Juni 2008
• Eksternal sekunder (orangtua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan)
mendapatkan kontribusi dan sumbangan yang positif (outcomes) dari output
pendidikan.
• Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas) memperoleh sumbangan
pendidikan dari output pendidikan sehingga masyarakat dapat berkembang.
2. Upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan sistem Total Quality Management (TQM).
TQM dalam pendidikan adalah pendekatan pengelolaan peningkatan mutu secara menyeluruh
dengan mempergunakan dan memberdayakan sumber daya pendidikan yang tersedia.
3. Manajemen Berbasis Sekolah dapat menjadi alternatif peningkatan mutu pendidikan. Karena itu
MBS sudah diterapkan di banyak negara. Apabila dicermati MBS yang diterapkan di berbagai
negara, pada intinya :
a. Prinsip desentralisasi, yakni pelimpahan dan penyerahan wewenang kepada daerah dan
sekolah untuk mengelola pendidikannya secara otonom dalam kerangka pengembangan
pendidikan secara nasional.
b. Pemberdayaan semua sumber daya pendidikan, termasuk partisipasi dan pemberdayaan
orangtua dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan.
c. Adanya dewan sekolah (komite) sekolah yang mengorganisir penyediaan fasilitas dan
sumbangan pemikiran serta pengawasan dalam pengelolaan pendidikan.
d. MBS diterapkan dengan maksud utama untuk peningkatan mutu pendidikan.
4. MBS di beberapa negara muncul karena inisiatif dari masyarakat dan orangtua, sedangkan di
Indonesia inisiatifnya dari pemerintah.
5. Model MBS yang ideal adalah MBS dalam konsep sistem, yakni adanya pemberdayaan dan
sinergi semua aspek pendidikan dan berbagai sumber daya pendidikan pada tingkat sekolah,
secara efektif dan efisien dalam satu kesatuan yang utuh untuk mencapai produktivitas
pendidikan.

Daftar Pustaka
Abu Duhou Ibtisam, School based management (manajemen berbasis sekolah), UNESCO,
Penerjemah : Noryamin Aini, Suparto, Penyunting ; Achmad Syahid, Abas Aljauhari,
Jakarta: Logos.
Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep
Dasar, Jakarta : Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah.
___________, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
Edward dan Sallis, 2004, Manajemen Kualitas Total Dalam Pendidikan (Total Quality
Managementin Education) Penerjemah : Kambey Daniel C., Manado : Program Pascasarjana
Universitas Negeri Manado.
Kambey Daniel C., Landasan Teori Administrasi/Manajemen (Sebuah Intisari), Manado: Yayasan
Tri Ganesha Nusantara.
Feiby Ismail
IQRA’ 13 Volume 5 Januari - Juni 2008
Kartini Kartono, 1997, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Pradnya Paramita.
Mulyasa E., Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam Menyukseskan MBS dan KBK, Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
__________, 2005, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya.
Nurkholis, 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Pidarta Made, 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Piet Go, 2000, Pastoral Sekolah, Malang : Malang.
Senduk, J.F., 2006, Isu dan Kebijakan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, Manado: Program
Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
Soebagio Admodiwirio, 2000, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : Ardadizyajaya.
Suparno Paul, dkk, 2002, Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi, Yokyakarta: Kanisius.
Suryosubroto B., 2004, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar