Sabtu, 11 Juli 2009

Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tulisan ini diilhami oleh beberapa hal berikut. Pertama, pasangan HADE (Heryawan–Dede ) sekarang terpilih menjadi Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, dalam kampanye mengatakan bahwa dalam visi dan misinya menyebutkan akan mereformasi birokrasi, terutama dalam pelayanan publik. Kedua, dalam pembuatan KTP, SIM, KK dan sertifikat tanah masih banyak pelayanan dari birokrasi yang berbelit-belit dan terkesan menyulitkan masyarakat. Ketiga, pendapat Warsito Utomo dalam bukunya Administrasi Publik Baru Indonesia yang menyatakan bahwa ada tiga hal dalam mereformasi birokrasi adalah 1) komitmen dan dukungan dari pimpinan atau atasan (gubernur, Sekda, Assekda, pendek kata eselon I, II). 2) bahwa bawahan (eselon II, staf ke bawah) merasa perlunya reformasi tersebut. Dan yang 3) bahwa para pemimpin seharusnya merupakan aktor utama sebagai pe reform, sebelum dirinya sendiri merupakan bagian yang harus direformasi.
Utomo (2007:206) menyatakan marilah kita merencanakan reformasi birokrasi, birokrat dengan berpikiran untuk membuat suatu sistem birokrasi atau administrasi publik yang tangguh (viable). Bukan hanya disebabkan oleh strukturnya terlalu gemuk, atau banyaknya pungli ataupun tidak seimbangnya work load dengan work force. Dari hasil penelitian yang dilakukan bersama oleh JICA (Jepang) dan BAPENAS (Indonesia), maka disimpulkan bahwa untuk Indonesia sudahlah cukup pasilitas atau komponen yang berupa infrastruktur. Meskipun kadar ifisiensi dan efektif masih kurang karena ketidakmerataan dan over standard, tetapi dirasakan sudah mencukupi.
Dengan demikian, pada prinsipnya menurut penelitian tersebut Indonesia sudah efisien dan efektif meskipun kadarnya hanya sedikit. Oleh sebab itu, birokrasi di Indonesia harus dibenahi di segala bidang pemerintahan. Hal ini untuk meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pelayanan publik harus memuaskan terhadap publik itu sendiri. Tentu pelayanan publik bukan satu-satunya dipengaruhi oleh birokrasi. Akan tetapi, dipengaruhi juga oleh Governance yang baik, atau yang berkomitmen terhadap publik. Governance birokrasi yang bermakna birokrasi yang tidak hanya membawa aspirasi diri sendiri (dalam hal pemerintahan saja) tetapi merupakan birokrasi yang membawa kebijaksanaan, keputusan, peraturan yang dihasilkan oleh kesepakatan bersama stakeholder dalam pemerintah.
Sebagaimana dikemukakan oleh Thoha (2007:61) good governance (pemerintahan yang baik) sangat mempengaruhi terhadap birokrasi. Paradigma baru ini menekan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatnya otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campurtangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi.
Pendapat tersebut, mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi harus diawali oleh Good Governance. Sehingga pemerintah pusat sampai daerah melaksanakan transparansi, akuntabilitas dan manajerial yang bersih tidak ada yang korupsi atau pungli. Sehingga, kalau hal ini bisa dijalankan maka reformasi birokrasi akan berjalan dengan asendirinya.
Dede Mariana (Kompas:21/5) menyatakan dari sisi kinerja pun, profesionalisme birokrasi sering kali dinilai rendah, lamban, bertele-tele, dan rentan dengan praktik menyimpang, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi inilah yang menyebabkan birokrasi ditempatkan sebagai salah satu faktor penting untuk menunjang demokratisasi. Tanpa birokrasi yang profesional, perubahan kearah tata kelola pemerintahan yang telah demokratis dapat terhambat. Karena itu pembenahan birokrasi menjadi paktor penting yang harus diwujudkan sebagai penunjang demokratisasi.




B. RUMUSAN MASALAH
Dalam kajian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.
1. Mengapa harus ada reformasi birokrasi?
2. Apa hubungan reformasi birokrasi dengan kualitas pelayanan pembuatan KTP dan KK di Kec. Cicendo Kota Bandung?
3. Bagaimana Kualitas Pelayanan pembuatan KTP dan KK di Kec. Cicendo Kota Bandung?

C. TUJUAN PENULISAN
Dalam penulisan ini mengungkapkan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui reformasi birokrasi.
2. Untuk mengetahui hubungan reformasi birokrasi dengan kualitas pelayanan pembuatan KTP dan KK di Kec. Cicendo Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan pembuatan KTP dan KK di Kec. Cicendo Kota Bandung.


II. PEMBAHASAN

A. APA, MENGAPA REFORMASI BIROKRASI
Studi birokrasi menurut Mindarti (2007:44) ada beberapa perspektif birokrasi yaitu Birokrasi Hegelian, Birokrasi Marxian, Birokrasi Weberian, Birokrasi Willsonian, Birokrasi Hamilton, Birokrasi Jefferson.
Pertama, Birokrasi Hegelian. Hegel selanjutnya menyatakan bahwa kalau warga dari sebuah negara dibiarkan mengatur dirinya sendiri maka akan terjadi kekacauan karena masing-masing warga akan memperjuangkan kepentingan subjektifnya melawan kepentingan subjektif yang lainnya. Sehingga Hegel mengungkapkan hubungan antara negara sebagai institusi yang memperesentasikan kepentingan umum, kemudian birokrasi atau intrumen menjembatani negara dan masyarakat, dan masyarakat yang terdiri dari aneka kepentingan subjektif atau partikular.
Kedua, Birokrasi Marxian. Pendapat Marx tentang birokrasi diwarnai filsafat politik tentang perjuangan kelas. Kelas proletar yang tidak memiliki alat-alat produksi dan kelas kapitalis yang memiliki dan menguasai alat alat pruduksi. Dalam struktur masyarakat kapitalis, kekuasaan politik yang ada dalam masyarakat, termasuk lembaga negara kan adidominasi oleh kelas dominan yang ada dalam masyarakat yakni kelas kapitalis. Dengan demikian, birokrasi merupakan institusi yang bersifat parasit dan menempel pada kekuasaan negara yang didominisi oleh kelas kapitalis.
Ketiga, Birokrasi Weberian. Menurut Weber tipe ideal birokrasi adalah. (1) Adanya pembagian tugas pekerjaan untuk masing-masing pegawai yang telah ditetapkan secara jelas dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki keahlian khusus dan bertanggung jawab bagi tercapainya tujuan secara efektif. (2) Adanya prinsip hierarki dalam organisasi dimana struktur organisasi yang ada di bawah berada dalam pengendalian dan pengawasan struktur oragnisasi di atasnya. (3) Pelaksanaan tugas diatur oleh sistem peraturan yang terus diberlakukan secara konsisten untuk menjamin adanya uniformitas kinerja setiap petugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai bagi pelaksanaan tugasnya. (4) Pegawai yang ideal adalah pegawai yang bekerja atas semangat atau sine era et studio, yaitu bekerja atas dasar ketidakberpihakan kepada siapapun agar terlaksana pekerjaan secara efisien, adanya perlakuan yang adil bagi semua orang, serta adanya persamaan dalam pelayanan administrasi. (5) Adanya sistem karier dalam pekerjaan. Penerimaan pegawai didasarkan atas hasil seleksi terhadap kemampuan profesionalnya dan promosi didasarkan atas senioritas atau prestasi dan sesuai dengan penilaian atasannya.
Keempat, Birokrasi Wilsonian. Secara filisofis, Wilson adalah pelopor gerakan reformasi (pembaruan) birokrasi sipil dan yang menikmati kemenangan untuk pertama kali. Bagi Wilson pertanyaan utama tentang ”siapa yang memerintah” dan ”apa hukum yang harus dibuat” telah ditangani dengan baik dalam kehidupan negara.
Kelima, Birokrasi Hamilton. Pandangan Hamilton lebih berfokus pada persoalan mengenai peran birokrasi pusat dalam sistem politik. Terutama yang terkait dengan isu apakah birokrasi pusat harus memiliki kewenangan yang besar atau cukup kecil dan apa implikasinya dari masing-masing pilihan terhadap perkembangan demokrasi dan kemajuan ekonomi masyarakat.
Keenam. Birokrasi Jefferson. Bagi Jefferson sistem Sistem Adminsitrasi yang baik adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. (1) Administrasi yang sederhana. (2) Administrasi yang harmonis / selaras. (3) Adminsitrasi yang memberikan fasilitas untuk terjadinya perubahan. (4) Adminsitrasi yang bercorak desentralistis. (5) Administrasi yang bertanggung jawab.
Sementara meneurut Surie (1987:30-31) mengenai studi birokrasi terbagi menjadi dua bagian yaitu menurut Von Tein, Le Play, dan Saint Simon ; dan menurut Spencer, Schmoller, dan Weber. Pertama, menurut Von Tein, Le Play, dan Saint Simon sebagaimana dikutif Surie ”dalam setiap cabang pemerintahan, biro-biro atau kantor-kantor telah meningkat jumlahnya, dan telah diberi kekuasaan yang begitu besar atas para warga negara sehingga banyak negara telah berkembang suatu birokrasi yang sungguh-sungguh, yaitu pemerintah oleh kantor-kantor birokrasi ini menjadi semakin berbahaya karena kebiasaan yang ada dulu untuk menjalankan urusan melalui collegium menjadi tidak terpakai.”. Jadi, pernyataan pendapat pertama ini birokrasi ini pada awalnya adalah collegium dan berkembang menjadi burosystem yang kemudian disamakan menjadi bureaukratie.
Kedua, Spencer, Schmoller, dan Weber mengatakan bahwa „yang paling penting dari peraturan-peraturan dasar ini ialah peraturan yang membagikan otoritas suatu konsep yang harus dibedakan dari kekuasaan untuk memaksakan kehendak seseorang, karena otoritas didasarkan atas keyakinan bawahan mengenai keabsahan perintah-perintah atasan. Weber menyebeutkan mengenai keyakinan ini seperti (1) sifat sakral individu yang menjadi atasan, otoritas, kharisma. (2) pewarisan ”otoritas tradisional”. (3) bahwa pemerintah didasarkan atas kewajiban-kewajiban di dalam suatu kitab peraturan-peraturan yang mencakup baik atasan maupun bawahan, yang disebut ”otoritas legal”.
Sementara menurut Frederickson dalam Bellone (1946:35) mengenai model-model Administrasi Publik menyatakan ” the five models in public administration are the classic bureaucratic model, the neo-bureaucratic model, the institutional model, the human relations model, and the public choice model”. Kemudian model klasik birokrasi pokusnya lebih kepada organisasi dan karakteristik lebih kepada struktur, hirarki, control dan otoritas. Sementara model neo-birokrasi karakteristik lebih kepada analisis system, ilmu manajemen.
Menurut Henry (1988:5) mengungkapkan mengenaui studi birokrasi adalah ”seyogiyanya kita hanya mengulas penjelasan mendasarnya saja mengenai Pluralisme politik, hipotesa pemindahan/konsentrasi, dan kompleksitas teknologi”. Pluralisme politik lebih menekankan kepada bagaimana proses politik seharusnya bekerja, bagaimana juga, model prularis memiliki sejumlah kegunaan sebagai penjelasan mengenai mengapa pemerintah berkembang dalam masyarakat. Hipotesa pemindahan/konsentrasi lebih terfokus kepada sebagai penjelasan menganai pertumbuhan pemerintah tidak secara khusus memuaskan, model ini amat sederhana dan sebuah interpretasi lebih canggih mengenai pertumbuhan pemerintah disediakan oleh ahli ekonomi. Teknobirokrasi lebih menekankan kepada politik teknologi terhadap birokrasi.
Kemudian Benveniste (1994:V) fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dan setiap orang sering mengeluhkannya: Birokrasi seringkali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan tepat; tidak pernah ambil peduli tentang sesuatu; terjerat dalam lingkaran pita merah; banyak sekali menghabiskan dana pajak yang diambil dari rakyat secara sia-sia setiap tahun; membesar setiap tahun; kegiatan mereka hanyalah mempermainkan kertas-kertas; ia juga seringkali dituduh melakukan kontrol pasar secara ketat. Dalam situasi yang demikian, bagaiman mungkin kita dapat melakukan semua urusan secara efektif? Kakap selalu menelan teri; saya benci akan pekerjaan saya; saya hanyalah seorang atau suatu bilangan; birokrasi selalu memeriksa kita dan kalau kita rugi kita hancur tanpa mendapat pertolongan apapun.
Dari beberapa pendapat tersebut mengenai studi birokrasi, sebagaimana birokrasi itu terdapat perubahan-perubahan paradigma. Para ahli tersebut mengemukakan birokrasi dari perspektif dirinya. Ada ahli politik, sosiologi yang mengungkapkan tentang birokrasi, sehingga pandangan terhadap birokrasi akan berbeda-beda.
Menurut Moeljarto (1987:82) mengatakan bahwa peranan birokrasi dalam meningkatkan efisiensi atau mengikis inefisiensi memang sangat crucial. Peranan ini mempunyai dua dimensi, menjamin arus barang, uang dan dokumen sedemikian rupa sehingga memingkinkan akumulasi dana secara optimal dan mengalokasikan dana tadi untuk melaksanakan proses pembangunan secara efisien dan adil.
Namun ada kecenderungan bahwa inefisiensi sebagai patologi, dan bukan sebagai strategi, justru bersumber pada birokrasi. Sejumlah faktor menjadi penyebab inefisiensi dalam birokrasi, yang tidak mungkin disebut secara tuntas dalam uraian ini. Ada dua hal yang dipandang sebagai penyebab utama inefisiensi tadi, yaitu : (a) ambivalensi didalam kebijaksanaan hubungan Pusat dan Daerah; dan (b) mentalitas birokrasi.
Upaya menghilangkan inefisiensi secara mendasar tidak seharusnya dilakukan secara segmenter sebagai terapi ad hoc. Perlu ada upaya yang sistematik dan berwawasan holistik untuk menangani masalah tersebut, dengan melakukan intervensi selektif dan keseimbangan yang dinamik dan terencana antara kebijaksanaan sentralisasi dan desentralisasi, birokrasi dan debirokratisasi.
Menurut Mas’oed (2003:70) mengatakan fenomena yang jauh lebih penting untuk diperhatikan adalah bahwa birokrasi sebenarnya diciptakan untuk menjalankan fungsi pendisiplinan dan pengendalian. Dan kebutuhan akan fungsi pendisiplinan dan pengendalian ini berkaiatan dengan perkembangan kapitalisme. Karena itu pembicaraan mengenai birokrasi mesti dikaitkan dengan pembahasan mengenai kapitalisme. Kalau menurut Weber perkembangan birokrasi seiring dengan perkembangan modernisasi, para pengkritiknya lebih menegaskan lagi bahwa birokratisasi itu terjadi karena kebutuhan kapitalisme untuk mereproduksi dirinya sendiri.
Menurut Tjokroamidjojo (1974:72) menyatakan Ciri-ciri utama dari struktur birokrasi didalam tipe idealnya menurut Weber adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi di bagi di dalam cara yang tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. (2) Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarki, yaitu jabatan yang lebih rendah berada dibawah pengawasan atau pimpinan dari pada jabatan yang lebih atas. (3) operasi-operasi atau pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu sistem peraturan yang konsisten dan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan ini terhadap kejadian atau kasus-kasus tertentu. (4) pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban didalam semangat ”formalistic impersonality”(formil non pribadi). (5) Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. (6) pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari penglihatan teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Mas’oed (1993:98) menyatakan karakteristik ideal birokrasi sebagai berikut: (1) pembagian kerja, (2) Hierarki wewenang, (3) pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi, (4) impersonalitas hubungan, (5) kemampuan teknis, (6) karier.
Sehingga dari pendapat tersebut Kumorotomo (2007:77) dengan demikian, efisiensi administrasi yang tinggi adalah hasil yang diharapkan dari adanya berbagai ciri birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Weber. Supaya seseorang dapat bekerja secara efisien, ia harus memiliki keahlian tertentu dan menerapkan secara aktif dan rasional. Setiap anggota harus ahli dalam bidang keterampilan tertentu untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang yang dibebankan kepadanya.
Sehingga, antara keahlian seseorang dan efektifitas kerja dapat menentukan tujuan birokrasi. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan yang jelas terhadap pembagian kerja tersebut.
Selanjutnya Weber, dalam Thoha (2007:19) memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya. Tiga elemen itu antara lain. Pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis (technical instrument). Kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang melekat pada penerapan fungsi sebagai instrumen teknis tersebut. Ketiga, pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai suatu kelomok masyarakat yang partikular.
Menurt Syafiie (2006:103) selama ini banyak pakar yang menulis dan meneliti tentang birokrasi yaitu, bahwa fungsi dari staf pegawai administrasi memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien, yaitu: kerja yang ketat pada peraturan (rule), tugas yang khusus (spesialisasi), kaku dan sederhana (zakelijk), penyelenggaraan yang resmi (formal), pengaturan dari atas ke bawah (hierarki), berdasarkan logika (rasional), tersentralistis (otoritas), taat dan patuh (obedience), disiplin (dicipline), terstruktur (sistematis), tampa pandang bulu (impersonal).
Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya dalam tataran teori saja. Akan tetapi, dalam praktiknya bisa diterapkan, ini sangat tergantung kepada aparat yang berwenang atau komitmen pemerintah (birokrat) untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik
Dede Mariana (Kompas, 21/5) mengatakan dalam mereformasi birokrasi pemimpin dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, top management menjadi agent of change yang secara terus menerus memberikan motivasi dan semangat terhadap perubahan yang nedak dituju. Kedua, manajemen partasipatif dengan mengurangi hambatan kumunikasi antar level jabatan. Ketiga, konsisten menerapkan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang tegas untuk menekan bahwa tidak ada tembat bagi mereka yang tidak berprestasi. Keempat, dekat dengan bawahan dan menunjukkan keteladanan. Kelima, kemampuan membuat orang untuk bertanggung jawab. Keenam, membangun organisasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan SDM yang baik melalui pendidikan formal.
Dwiyanto (2006:50) ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik. (1) produktivitas, (2) Kualitas layanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, (5) Akuntabilitas. Selanjutnya, menurut Kumorotomo dalam Dwiyanto (2006:52) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, adalah sebagai berikut. (1) efisiensi, (2) efektivitas, (3) keadilan, (4) daya tanggap.
Pelayanan publik bisa berjalan apabila aparat / birokrat dapat memahami pentingnya peningkatan pelayanan publik. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana makna dan mengapa pelayanan publik harus ditingkatkan, akan dijelaskan selanjutnya.


B. MENGAPA PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2007:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan dalam Pasolong (2007:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Menurut Asborne dalam Pasolong (2007:130) ada sepuluh prinsip dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut. (1) Pemerintah katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh. (2) Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani. (3) Pemerintah yang kompetitif: menyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. (4) Pemerintah yang digalakan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan. (5) Pemerinta yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan. (6) Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. (7) Pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. (8) Pemerintah antisipatif: mencegah daripada mengobati. (9) Pemerintah desentralisasi. (10) Pemerintah birokrasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.
Sementara Syafiie (2006:115) mengupayakan peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi. Karena mereka menyadari pemerintah itu milik rakyat bukan rakyat milik rakyat bukan rakyat milik kekuasaan pemerintah. Pemberian wewenang memang merupakan sebuah tradisi Amerika Serikat, mereka adalah sebuah bangsa dengan berbagai organisasi mandiri, seperti adanya swastanisasi perguruan tinggi terkenal, pusat perawatan, koperasi, rumah sakit bersalin, pramuka, pendaur ulangan dan berbagai organisasi sukarela.
Kriteria kualitas pelayanan, yang mengacu pada Kepmen PAN nNomor 81 tahun 1993 adalah sebagai berikut: pertama, kriteria kuantitatif. (1) kesederhanaan, yaitu bahwa frosedur / tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan. (2) kejelasan dan kepastian yaitu mencakup: (a) prosedur/tata cara pelayanan, (b) persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi, (c) unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, (d) rincian biaya/tarip pelayanan dan tata cara pembayarannya, (e) jadwal waktu penyelesaian pelayanan. (3) keamanan, yaitu bahwa proses hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (4) keterbukaan, yaitu prosedur / tata cara, persyaratan satuan kerja / pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya tarif serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib ditarnsformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat , baik diminta maupun tidak diminta. (5) efisiensi, yaitu bahwa (a) persyaratan pelayanan hanya dibatasi hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanandengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, (b) dicegah adanya pengulangan pemeenuhan persayaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat bersangkutan mensyaratkan adanya kelengkapan persyaratan suatu kerja / intansi pemerintah lain yang ketat. (6) ekonomis, yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan (a) nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat tidak menuntut biaya terlal tinggi di luar kewajaran, (b) kondisi atau kemampuan masyarakat untuk membayar, (c) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) keadilan, yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Dengan demikian, secara teoritis dan aturan hukum kuantitatif pelayanan sudah baik. Akan tetapi praktik dilapangan atau di organisasi publik pemerintahan belum bisa mencapai ke sana. Ini perlu kerja sama berbagai pihak untuk mengefektifkan kualitas pelayanan tersebut, antara pemerintah atau birokrat pemimpin dan masyarakat.
Kedua, kriteria kualitatif. (1) jumlah warga / masyarakat yang meminta pelayanan (per hari , per bulan, atau per tahun) serta perkembangan pelayanan dari waktu ke waktu apakah menunjukan peningkatan atau tidak. (2) lamanya waktu pemberian pelayanan. (3) ratio / perbandingan antara jumlah pegawai yang ada dengan jumlah warga masyarakat yang meminta pelayanan untuk menunjukkan tingkat produktifita kerja. (4) penggunaan perangkat modern untuk mempercepat dan empermudah pelaksanaan. (5) frekuensi keluhan dan pujian dari masyarakat mengenai kinerja pelayanan yang diberikan, baik melalui media massa maupun melalui kotak saran yang disediakan. (6) penilaian fisik lainnya, misalnya kebersihan kesejukan lingkungan, motivasi kerja pegawai dan lain-lain.
Selanjutnya dimensi pelayanan publik adalah sebagai berikut: (1) kesederhanaan prosedu pelayanan, (2) keterbukaan informasi pelayanan, (3) kepastian pelaksanaan pelayanan, (4) mutu produk pelayanan, (5) tingkat profesional petugas, (6) tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, (7) sarana dan prasarana pelayanan.
New Public Service merupakan suatu paradigma baru dalam administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik. Baha para birokrat mereka harus banyak ”mendengar” publik daripada ”memberitahu”, ”melayani” daripada ”mengendalikan”. Menurut Denhardt dalam Pasolong (2007:142) ide pokok public service adalah sebagai berikut. (1) serve citizen, not customers, (2) Seek the public interest, (3) value citizenship over entrepreneurship, (4) think strategically, act democracally, (5) recognized that accountability ins not simple, (6) serve rather than steer, (7) value people, not just productivity.
Dwiyanto (2006:69) mengungkapkan orientasi pelayanan menunjukkan pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan public. System pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumber daya dari aparat birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai.
Dengan demikian, birokrasi harus berorientasi kepada pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang baik ditentukan oleh aparat yang baik pula. Aparat birokrasi yang baik harus menujukkan kinerja yang berorientasi kepada pelayanan yang baik.



III. PENUTUP

Dari deskripsi di atas, ada beberapa perspektif birokrasi yaitu Birokrasi Hegelian, Birokrasi Marxian, Birokrasi Weberian, Birokrasi Willsonian, Birokrasi Hamilton, Birokrasi Jefferson.
Sementara mengenai studi birokrasi terbagi menjadi dua bagian yaitu menurut Von Tein, Le Play, dan Saint Simon ; dan menurut Spencer, Schmoller, dan Weber. Pertama, menurut Von Tein, Le Play, dan Saint Simon sebagaimana dikutif Surie ”dalam setiap cabang pemerintahan, biro-biro atau kantor-kantor telah meningkat jumlahnya, dan telah diberi kekuasaan yang begitu besar atas para warga negara sehingga banyak negara telah berkembang suatu birokrasi yang sungguh-sungguh, yaitu pemerintah oleh kantor-kantor birokrasi ini menjadi semakin berbahaya karena kebiasaan yang ada dulu untuk menjalankan urusan melalui collegium menjadi tidak terpakai”.
Kedua, Spencer, Schmoller, dan Weber mengatakan bahwa „yang paling penting dari peraturan-peraturan dasar ini ialah peraturan yang membagikan otoritas suatu konsep yang harus dibedakan dari kekuasaan untuk memaksakan kehendak seseorang, karena otoritas didasarkan atas keyakinan bawahan mengenai keabsahan perintah-perintah atasan. Weber menyebeutkan mengenai keyakinan ini seperti (1) sifat sakral individu yang menjadi atasan, otoritas, kharisma. (2) pewarisan ”otoritas tradisional”. (3) bahwa pemerintah didasarkan atas kewajiban-kewajiban di dalam suatu kitab peraturan-peraturan yang mencakup baik atasan maupun bawahan, yang disebut ”otoritas legal”.
New Public Service merupakan suatu paradigma baru dalam administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik. Baha para birokrat mereka harus banyak ”mendengar” publik daripada ”memberitahu”, ”melayani” daripada ”mengendalikan”.
Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa reformasi birokrasi tidak bisa tidak harus dilaksanakan oleh pemerintah. Secara legal konstitusional sudah bagus. Akan tetapi dalam pelaksanaan masih jauh panggang dari api. Untuk itu, perlu adanya komitmen dari para birokrat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada dasarnya, pelayanan dalam pembuatan KTP dan KK di Kecamatan Cicendo kota Bandung sudang baik namun perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari seberapa lama dalam pembuatan KTP tersebut. Sehingga dari segi waktu pelayanan kurang singkat. Dengan kata lain, pembuatan KTP dan KK jangan berhari-hari atau sampai satu minggu.















Daftar Pustaka

Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Bellone, Carl J. Ed. 1980. Organization Theory and the New Public Administration. Allyn and Bacon, INC. Boston/London/Sydney/Toronto.

Benveniste, Guy. 1994. Birokrasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Henry, Nicholas. 1988. Administrasi Negara dan Masalah – Masalah Kenegaraan. CV. Rajawali. Jakarta.

Kumorotomo, Wahtudi. 2007. Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mariana, Dede . 2008. Kiat-kiat Mereformasi Birokrasi. Kompas. 21/05/2008.

Mas’oed, Mohtar. 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Mas’oed, Mohtar. Dan Colin Mac Andrews. 1993. Perbandingan Sistem Politik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Mindarti, Lily Indah. 2007. Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan dan Teori. Bayumedia Publishing. Malang.

Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Arah dan Strategi. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.

Riggs, Fred W. (Ed). 1994. Administrasi Pembangunan Sistem Administrasi dan Birokrasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Surie, H.G. 1987. Ilmu Administrasi Negara Suatu Bacaan Pengantar. PT. Gramedia. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta.

Thoha, Miftah 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintaro. 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta.

Utomo, Warsito. 2007. Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

1 komentar: